Meski kemudian sang Menteri meminta maaf, tetapi kerangka dasar nalarnya dalam memandang korban kejahatan seksual tak berubah. Misalnya, ia meminta maaf karena komentar itu bukan dimaksudkan untuk siswi SMP Budi Utomo, tetapi untuk peristiwa secara umum. Artinya, dalam benak sang Menteri, korban kejahatan seksual tetap sama posisinya, perempuan nakal dan atau suka sama suka, tetapi mengadu diperkosa.

Dalam rentang lima sampai sepuluh tahun ke depan PKBI menghadapi beragam tantangan yang tidak cukup ringan. Bahkan tantangan ini tidak saja pada aras visi, tetapi juga pada level paradigmatik, strategi program dan pengelolaan sumber daya manusia.

Adi, memberikan contoh perubahan pardigma yang harus dikembangkan, kerangka kerja program harus diarahkan dalam bentuk jejaring. “PKBI tidak berkubang lumpur lapangan langsung,” katanya.

Berbagai kemampuan disyaratkan untuk bisa benar-benar membawa kelahiran baru Perkumpulan yang dinamis. Kemampuan ini menjadi penting, karena selama ini Perkumpulan nyaris tak mampu berbuat banyak dalam menyikapi berbagai isu strategis. “Kemampuan yang dibutuhkan Direktur baru, bagaimana bisa eksis di media untuk kampanye program dan ideologi PKBI,” kata Suharsih, S.Ip, Koordinator Pusat Studi Seksualitas PKBI DIY.

Negara ini masih gagal melindungi para perempuan. Kegagalan tersebut tercermin dari tingginya angka kematian ibu; meningkatnya kasus HIV dan AIDS pada perempuan; meningkatnya kasus kehamilan yang tidak direncanakan; tingginya angka kekerasan terhadap perempuan; dan juga absennya negara dalam upaya perlindungan bagi perempuan yang memilih identitas gender dan seksual yang berbeda. Oleh karena itu “Negara Gagal Melindungi Perempuan” menjadi tema utama peringatan Hari Perempuan Internasional 2012 ini.

Setiap tanggal 8 Maret di seluruh dunia diperingati sebagai momentum untuk menuntut negara memberikan pemenuhan kepada hak-hak perempuan, yang kemudian dikenal sebagai hari perempuan internasional. Di DI Yogyakarta, massa yang terdiri dari 15 elemen masyarakat bergabung dalam GEPARI (Gerakan Perempuan Indonesia) melakukan AKSI damai – longmarch dari Abu Bakar Ali hingga Gedung Agung di Jalan Malioboro. Para peserta meneriakkan “Perempuan bersatu, lawan patriarki dan kapitalisme”, mengajak seluruh masyarakat yang berada di sepanjang jalan Malioboro  untuk mendukung advokasi pemenuhan hak bagi perempuan. Aksi diakhiri dengan membacakan 11 tuntutan kepada negara untuk bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraan perempuan.

Perempuan pekerja seks, tidak pernah terlindungi

Perempuan pekerja seks (PPS), salah satu komunitas yang sering mendapatkan pengabaian dari negara ikut menyuarakan pendapatnya dalam aksi tersebut. Ditemui di sela-sela aksi, Ami (37th) yang saat ini menjadi  Koordinator Perhimpunan Perempuan Pekerja Seks Yogyakarta (P3SY) menyatakan bahwa negara seringkali mengabaikan hak-hak mereka. Bahkan kekerasan kepada PPS seringkali dilakukan oleh aparat negara yang seharusnya memberikan perlindungan pada warganya. “Kekerasan yang dilakukan dari Satpol PP selain garukan juga sikap dan kata-kata kasar”, tegasnya.

Jenis kekerasan yang didapat oleh PPS cukup beragam. Mulai dari kekerasan psikologis, fisik, hingga ekonomi. Kekerasan psikologis didapat dari beberapa kelompok, mulai dari aparat, preman, dan juga klien yang memanfaatkan jasa mereka. Beberapa waktu lalu sekelompok preman yang mabuk memaksa beberapa PPS untuk melayani mereka. Selain mendapatkan cemoohan, caci maki, salah seorang PPS juga mendapatkan kekerasan fisik berupa penganiayaan, dipukul, ditendang, dan diinjak-injak. Meskipun mendapatkan pertolongan dari aparat keamanan yang kebetulan berada di sekitar tempat kejadian, pelaku penganiayaan tidak tertangkap. “Kekerasan fisik sering dilakukan oleh preman-preman yang mabuk. Salah seorang anggota komunitas menjadi korban kekerasan. Sempat ditolong oleh aparat namun pelaku berhasil kabur”, jelasnya.

Ami menjelaskan bahwa selama ini belum ada perlindungan dari negara terhadap PPS sebagai kelompok yang dimarjinalkan. Pada saat bekerja mereka merasa tidak aman dan selalu khawatir mendapatkan kekerasan, termasuk dari aparat negara. Ami berharap agar negara memberikan perlindungan kepada PPS sehingga merasa aman dan nyaman pada saat bekerja. Dengan kondisi tersebut, pekerja seks akan memiliki posisi tawar yang cukup tinggi untuk “memaksa” pelanggan menggunakan kondom sehingga prevalensi HIV dan AIDS bisa ditekan. Sebagai salah satu upaya penanggulangan HIV dan AIDS pada PPS, P3SY memiliki beberapa strategi. Selain membangun kesepakatan dengan seluruh anggota komunitas, P3SY juga membangun Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Melalui program ini diharapkan bisa menaikkan posisi tawar anggota dalam mendorong pelanggan untuk menggunakan kondom sebagai pencegahan HIV dan AIDS. Dengan usaha sampingan, PPS tidak lagi khawatir jika ditinggalkan klien yang menolak menggunakan kondom. “Selain sebagai PS (pekerja seks–red.), mbak-mbak memiliki usaha KUBE. Sehingga mereka memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menawarkan kondom bagi tamu”, tegasnya.  

Pada akhir tahun 2011 lalu, P3SY meresmikan Griya Asa Community Cricis Center, pusat penanganan krisis dan kekerasan berbasis komunitas. Griya Asa merupakan satu alternatif solusi bagi komunitas PPS di DIY dalam menghadapi kekerasan. Griya Asa memberikan layanan konseling  dan pendampingan bagi PPS korban kekerasan. Dalam menangani kasus kekerasan, Griya Asa akan bekerja sama dengan PKBI DIY, Rifka Anisa, dan LBH APIK. “Sebagai upaya perlindungan, saat ini Griya Asa baru beberapa kali mendampingi mbak-mbak (PPS-red.) yang mengalami kekerasan”, jelasnya. Ami berharap agar negara memberikan pengakuan dan perlindungan yang sama dengan warga lain, tanpa ada diskriminasi berdasar status pekerjaan. “Saya berharap agar perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki, negara memberikan perlindunagn kepada semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi, menyeluruh”, tegasnya.

Meningkatnya Ibu Rumah Tangga terinfeksi HIV, minimnya upaya perlindungan

Semakin meningkatnya kasus perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS dan juga kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus. Data kumulatif kasus HIV dan AIDS di DIY mulai 1993 hingga Desember 2011 menurut Dinas Kesehatan Propinsi DIY sebanyak 1.508 kasus. Jumlah perempuan yang terinfeksi sebanyak 475 kasus dan 32% dari kasus tersebut ditemukan pada ibu rumah tangga (IRT). Minimnya transformasi pengetahuan tentang HIV dan AIDS pada masyarakat, khususnya IRT, menyebabkan prevalensinya tidak dapat diantisipasi. Hal tersebut disampaikan oleh Nurhayati, koordinator  propinsi Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) wilayah DIY. Pemberian informasi kepada masyarakat masih sangat sedikit dan hanya dilakukan pada acara tertentu seperti peringatan hari AIDS sedunia. “Seharusnya penyebaran informasi tentang HIV dan AIDS dilakukan oleh negara secara terus menerus, jangan hanya pada acara tertentu”, jelasnya.

Meningkatnya jumlah kasus pada IRT tidak lepas dari lambatnya respon negara. IRT mengetahui dirinya terinfeksi ketika sudah sangat terlambat. Mereka baru tersadar untuk melakukan pemeriksaan saat mendapatkan salah satu keluarga (pasangan atau anak) jatuh sakit atau meninggal. Kondisi ini yang menyebabkan penularan-dari-ibu-kepada-anak juga terlambat untuk ditangani. Meskipun sudah ada program PMTCT (prevention-from mother-to child transmission) atau pencegahan penularan HIV-dari-ibu-ke-anak, jumlah anak yang terinfeksi HIV karena tertular dari ibunya cukup tinggi. Di propinsi DIY, saat ini ada 57 kasus HIV dan AIDS pada anak balita. “Mereka seringkali mengetahui dirinya terinfeksi (HIV–red.) setelah mendapati anak atau pasangannya dirawat atau meninggal karena AIDS”, tegasnya.

Beban perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS cukup berat. Selain stigma dan diskriminasi yang masih cukup tinggi, jaminan layanan kesehatan yang ramah masih menjadi kendala utama. Meskipun sudah sering dilakukan pelatihan PMTCT bagi petugas medis namun banyak yang tidak begitu paham untuk menangani klien. Bahkan kerap kali terjadi pemaksaan pada perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS untuk sterilisasi. Dalam kondisi yang tidak memiliki banyak pilihan, sering kali mereka menyetujui tindakan tersebut. “Beberapa teman-teman mendapatkan perlakuan yang tidak ramah dari petugas medis. Bahkan, ada beberapa teman yang dimintai tandatangan inform consent (lembar persetujuan–red.) untuk sterilisasi menjelang operasi caesar dalam program PMTCT”, tegasnya.

Mengambil momentum Hari Perempuan Internasional ini, banyak harapan ditujukan kepada negara agar lebih serius dalam memberikan perlindungan bagi perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS. Dari 34 anggota IPPI DIY, 30 orang adalah ibu rumah tangga dan 80% di antara mereka terinfeksi dari pasangannya dan baru mengetahui setelah anak atau pasangannya dirawat di rumah sakit atau meninggal karena AIDS. Nurhayati berharap agar PMTCT tidak hanya menyasar pasangan yang sudah mengetahui status HIV mereka. Lewat deteksi lebih dini maka penanganan akan lebih baik dan memberikan hasil yang lebih besar. “Seharusnya sosialisasi PMTCT dilakukan secara intens, dorongan untuk periksa HIV dilakukan terus menerus, dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS lebih dimaksimalkan”, lanjutnya. Satu beban lain yang dihadapi oleh perempuan yang terinfeksi adalah belum adanya obat Anti Retro Viral (ARV) khusus untuk anak. Saat ini kebutuhan ARV untuk anak dicukupi dengan ARV tablet yang dipotong dan digerus sendiri. Terkadang dosisnya tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga sangat riskan bagi kesehatan anak. Nurhayati berhadap pada tahun 2012 ini di DIY ada ARV untuk anak-anak yang mudah diakses.

[Keterangan Foto: "Peserta yang tergabung dalam Gepari (Gerakan Perempuan Indonesia) menuntut negara memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan"]

Melakukan hubungan seks di usia sangat dini, 10 tahun. Sebagiannya belum pernah mengetahui kondom dan cara menggunakannya. Sementara prevalensi IMS dan HIV dan AIDS cukup tinggi di Tanah Papua.
Hal itu terungkap dalam serangkaian diskusi terarah dengan remaja sekolah, mahasiswa, remaja adat dan remaja agama di kabupaten Keerom, kabupaten Biak, kabupaten Jayapura dan kota Jayapura. "Kenyataan ini sangat mengherankan, sementara program penanggulangan HIV dan AIDS besar-besaran digelontorkan ke Tanah Papua," kata Mukhotib MD di sela-sela proses diskusi di kabupaten Biak.

Peserta program keluarga berencana (KB) dari kalangan laki-laki tahun 2010 di Jawa Tengah, meningkat tajam. Dari sasaran 50.489 orang, bisa direalisasi hingga 56.153 orang. Penggunaan alat kontrasepsi kondom tetap yang tertinggi dibandingkan metode operatif pria (MOP) atau sering disebut vasektomi. Persentase peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan peserta KB perempuan.

Memperingati hari remaja internasional (International Youth Day), PKBI Kalimantan Tengah menyelenggarakan debat remaja antar sekolah. Isu virginitas dan pornografi diangkat sebagai topik utama dalam debat remaja yang dilaksanakan Sabtu (7/8). Staff PKBI Kalteng, Jailani, mengatakan, "Virginitas dan pornografi diangkat untuk melihat daya nalar para remaja dalam menanggapi isu tersebut, dan bagimana menjaga sikap mereka."
Sebelumnya, isu virginitas dan pornografi menjadi topik yang ramai diperbincangkan para remaja dalam pelatihan Pusat Informasi dan Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) PKBI Kalteng beberapa bulan lalu. "Ketika para remaja berhadapan dengan yang namanya virginitas, angan-angan mereka lalu menunjuk kepada seks bebas dan perilaku pacaran. Begitu juga dengan pornografi, yang saat ini selalu menghantui remaja karena sifat ingin tahu mereka," tambah Jailani.

“Alur dan konsep cerita kaya akan ide dan proses pembelajaran bagi remaja. Acara ini mestinya sering diselenggarakan untuk meminimalisasi dampak buruk dari pergaulaan bebas yang kini makin marak,” kata Ian (21) mahasiswa IAIN Walisongo Semarang.

"Tiga hal penting berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi, didengarkan suaranya, mendapatkan informasi dan mendapatkan layanan," kata Lies Marcoes-Nastsir, saat memfasilitasi Workshop Penyusunan Modul Pelatihan Kesehatan Reproduksi bagi Santri, yang diselenggarakan Fahmina Institut di Cirebon, pada tanggal 18-19 Mei 2010.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BK-PP) di Kabupaten Barito Utara akan melaksanakan program Gerakan Sayang Ibu (GSI). Kepala BK-PP Barito Utara Drs. H. Bambang Edy Prayitno M.M. mengatakan pertengahan Mei ini akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk memantapkan program kegiatan GSI di setiap kecamatan di kabupaten Barito Utara.

Bambang mengatakan program GSI ini bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, meningkatkan status gizi ibu dan anak serta meningkatkan perkembangan otak. "Program ini juga bertujuan memantau kehamilan ibu secara baik, pemeriksaan dan pemberian imunisasi kepada ibu-ibu hamil dan penggalakan masyarakat dalam posyandu," katanya.

Akses informasi kesehatan reproduksi remaja harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini disampaikan Retno Mayangsari, Direktur Pelaksana Daerah (Dirpelda) PKBI Riau yang juga menjadi Dewan Juri dalam kegiatan ini, saat mengomentari Pemilihan Duta Mahasiswa untuk Pemberian Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja, di Kantor BKKBN Provinsi Riau, pekan silam.

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IKIP PGRI Semarang, menghimbau masyarakat tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, tidak menganggap perempuan sebagai kanca wingking. , sehingga hanya menganggap perempuan sebagai “boneka” laki-laki yang bisa diperlakukan apa saja, tanpa memerhatikan perasaan dan hak-haknya.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, mencapai 114 kasus per 100 ribu kelahiran hidup (KH). Angka rata-rata ini sedikit lebih rendah dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 114,4 kasus. Dalam level nasional angka ini relatif lebih rendah, yang mencapai angka 228 kasus, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Millenium Development Goals (MDGs) dalam kisaran angka 102 kasus per 100 ribu KH.

Tim bola volly Selendang Milioner, yang beranggotakan gay dan waria, turut memeriahkan turnamen yang diselenggarakan untuk memperingati hari jadi Batalyon Komando Militer Wilayah IV (YONDANIV) 403 Yogyakarta. Mereka tampil melawan tim putri bola volley UPN di kompleks Batalyon 403, Rabu (31/3).

Kekosongan vaksin di Kalimantan Tengah akhirnya dilaporkan masyarakat ke DPR RI melalui Komisi C DPRD Kalimantan Tengah, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kesehatan. Hasilnya, pada awal bulan April ini, vaksin akan dikirim. "Vaksin selama tiga bulan ke depan akan segera dikirim dari pihak Kemenkes Jakarta," kata Ade Supriyadi, Ketua Komisi C DPRD Kalimantan Tengah.

Kekosongan vaksin terjadi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, karena sampai kini belum ada pengiriman dari Kementrian Kesehatan, karena menunggu proses lelang. Kondisi ini pun mengakibatkan para orang tua yang memiliki balita menjadi cemas, selain itu balita yang tidak mendapat vaksin cenderung rentan terinfeksi penyakit berbahaya. Balita yang seharusnya sudah memasuki jadwal vaksinasi justru tak bisa. Karena vaksin di puskesmas-puskesmas kosong.

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat belakangan ini, memberikan banyak kontribusi dan pengaruh terhadap perkembangan pola pikir remaja, entah positif maupun negatif. Salah satunya, berpengaruh terhadap kehidupan seks mereka. Yang paling kentara saat ini adalah banyaknya remaja yang diketahui sudah melakukan hubungan seks pranikah. Bahkan, setiap tahunnya hal ini menunjukkan adanya tren peningkatan.

Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan RI, mengatakan jika rumah sakit atau dokter menolak pasien dengan alasan apapun akan mendapatkan sanksi. Kecuali, bila seluruh ruangan perawatan memang betul-betul penuh dan tidak memungkinkan menampung pasien lagi.

Pamuji, bukan nama sebenarnya (60) merasa bingung dengan statusnya, saat mendapat diagnosa HIV positif dari Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) Yogyakarta. Sekalipun ia telah mendapat rujukan dan mengakses layanan CST di RSUP. DR Sardjito. "Informasi yang diberikan belum Jelas," ujarnya di Griya lentera PKBI, kemarin.

Pelayanan kesehatan tidak memadai, terbatasnya tenaga kesehatan dan tidak sedikit petugas kesehatan mangkir dari kewajibannya, membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Murung Raya mengambil sikap. Menggandeng perusahaan swasta, Dinkes Kabupaten Murung Raya menggelar pengobatan gratis di Desa Bantian, Kecamatan Babuat.

Penekanan laju pertumbuhan penduduk, mutlak diperlukan. Pertumbuhan penduduk, khususnya di Jateng, tidak sebanding dengan pertumbuhan perekonomian. Satu persen pertumbuhan penduduk, sama dengan warga 2 juta orang. Ini sangat berisiko bagi kelancaran pembangunan. Selain membuat Jateng jadi lebih padat, peledakan penduduk semakin membuat tingkat kriminalitas meningkat.

Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) luncurkan website barunya. Nasrun, pengelola website PKVHI mengatakan pengguna internet di Indonesia rata-rata didominasi kelompok usia muda yang merupakan sasaran tepat untuk menyebarkan informasi HIV dan AIDS. Kasus AIDS sekarang ini tampaknya banyak terjadi di kelompok ini. "Websitie bisa diakses di www.pkvhi.org," katanya akhir pekan silam.

Krisis ekonomi-politik sejak 1997 belum dijawab sebagai political will yang berpihak pada kondisi krisis kaum perempuan. Beban krisis ekonomi-politik perempuan sebagai penyangga tiang reproduksi sosial menciptakan kondisi perempuan berada dalam titik kritis.

Menurut dr. Ahmad, dalam Raperda ini masih belum menyebutkan secara eksplisit soal kondom. Hal itu untuk menghidari perdebatan tentang kondom yang sering terjadi di kalangan luas. Peraturan Gubernur akan mengatur secara teknis, permasalahan kondom yang sempat diperdebatkan. "dr. Yandri sebagai praktisi klinis saat itu menanyakan mengapa pasal tentang kondom tidak eksplisit disebutkan. "Tapi setelah dijelaskan ada Paraturan Gubernur akan menjelaskan secara teknis,” katanya.

Komitmen Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi menjadi kurikulum pantas diacungi jempol. Bekerja sama dengan LSM dan Dinas terkait, Pendidikan Kesehatan Reproduksi akan menjadi kurikulum sekolah negeri dan sekolah di Kota dan Kabupaten seluruh Provinsi NTB.

Dalam catatan Pemda NTB, beberapa lembaga yang telah menerbitkan buku mengenai pendidikan Kespro, misalnya, Departemen Kesehatan, BKKBN, UNFPA, dan PKBI. PKBI Daerah NTB sendiri telah bekerjasama dengan UNFPA menerapkan Pendidikan Kespro melalui kurikulum Muatan Lokal.

“Kami akan mencoba memasukkan Pendidikan Kespro melalui Pendidikan Umum. Sebagai percontohan kami akan mencoba di empat kabupaten yang ada di NTB,”  kata Drs. H. Muchtar, Staff Pemda NTB yang juga menjabat Kepala Sekretariat KPA Propinsi NTB.

"Saya kemari mau ikut program KB dari Puskesmas, sekalian beli Pil," kata Mirna (25) saat menunggu giliran untuk dipanggil. Mirna, telah memiliki seorang anak, dan memanfaatkan pelayanan KB di Pustu Sungai Undang. Mirna mengaku, sebagai ibu turut bertanggung jawab atas keluarga dan perlu mendapatkan pelayanan KB.

Sebagian besar wilayah pedesaan, memiliki prosentase penduduk usia anak dan balita lebih tinggi dibandingkan penduduk usia produktif dan lanjut usia. Tetapi, tidak demikian di Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Di Desa ini, terjadi penurunan angka kelahiran cukup signifikan dalam 15 tahun terakhir.

“Valentine bisa dimaknai seperti dua sisi mata uang, bisa berakibat baik maupun buruk. Jika tidak dapat memfilter diri, akan menjerumuskan ke arah yang salah," kata I Nengah Gianyar, Wakil Bupati Bangli, pekan silam, di Aula P3 Bangli.

Dua puluh delapan desa dari sekitar 160-an desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), masih belum memiliki tenaga bidan. Di Kotim masih terbatas lulusan D III Kebidanan.

Ketersediaan obat generik di apotek masih dikeluhkan pasien. Jenis obat generik yang diresepkan, ternyata tak tersedia di pasaran. Ada obat sejenis, tidak masuk daftar obat yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Karena masuk dalam obat paten, pasien menebus dengan harga mahal.

Tatik Suyarti, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang mengatakan peserta Jamkesmaskot terdiri dari warga miskin yang ada di Kota Semarang dan tidak masuk dalam data Jamkesmas Pusat. Program Jamkesmas yang didanai Pemerintah Pusat hanya mematok kuota 306.700 jiwa, yang sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk miskin Kota Semarang.

dr. Catharina Suharti, SpPD KHOM, Kepala Sub Bagian Hematologi-Onkologi Medik RSUP Dokter Kariadi Semarang, menyampaikan hasil riset ilmiah ini dalam seminar "Trombofilia: Mengapa Perlu Diwaspadai" di Hotel Gumaya Semarang, pekan ini. Menurutnya, obat kontrasepsi oral mengandung kombinasi estrogen dan progesteron yang dapat menyebabkan darah mengental sewaktu-waktu. "Inilah yang mungkin tak disadari kita selama ini," katanya.

Puluhan perempuan Pekerja Seks (PS) mengaku kecewa dan resah dengan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa bulan lalu. Pasalnya, sejumlah PS tidak bisa mengetahui hasil test darahnya setelah mengikuti STBP.

Sanggar Konsultasi Remaja (SKR) yang dikelola STAR (Youth Center PKBI Riau) mendapatkan respons positif dari sekolah-sekolah di Riau. Buktinya, akhir tahun lalu baru dua sekolah yang mengembangkan, awal tahun 2010 sudah 10 sekolah yang mengembangkan SKR.

Pemerintah dan DPR menghadapi tantangan berat berkaitan dengan kebijakan yang sebagiannya diberlakukan tahun 2009.  Pasalnya kebijakan itu menyangkut akomodasi kepentingan kelompok masyarakat versus kemungkinan terjadinya diskriminasi kelompok masyarakat yang lain. Misalnya, UU Kesehatan, RUU Jaminan Produk Halal, Perda dan Raperda yang secara spesifik terkait dengan agama.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini memacu timbulnya pemahaman keliru perihal seks bagi kalangan pelajar. Akibatnya, perilaku seks yang tidak bertanggung jawab dan menyebutnya sebagai hal biasa yang lumrah dilakukan.

Pemerintah harus berada di garis depan dalam penanganan kasus IMS dan HIV dan AIDS. Karena peningkatan kasus di NTB sudah pada kondisi yang mengkhawatirkan. "Pemerintah harus aktif," kata Ramli, petugas Outreach Klinik IMS "Mitra Keluarga" PKBI NTB.

Penanganan terhadap IMS (Infeksi Menular Seksual) tidak menjadi prioritas, melainkan hanya sebagai pendamping untuk kegiatan pemeriksaan VCT. Masih banyak elemen masyarakat dan pegiat HIV dan AIDS yang kurang memperhatikan penanganan IM.

Masyarakat kurang mampu, akan dibantu melakukan program Keluarga Berencana (KB) melalui pemberian secara cuma-cuma alat kontrasepsi spiral dan kondom. Sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan bisa lebih mendayagunakan potensinya.

Ancaman ”baby booming” tahap kedua terus menghantui Indonesia , terutama Jawa Tengah, apabila pelaksanaan program KB tidak berjalan sesuai target yang ditentukan. Kelancaran program KB harus terus diimplementasikan karena sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Pemerintah Kota Semarang dituntut meningkatkan perhatian terhadap masalah perempuan. Banyak masalah perempuan di Kota Semarang belum tertangani dan bahkan tidak ditangani sama sekali. Program pemberdayaan keluarga kurang efektif dan kurang bisa memperjuangkan hak-hak perempuan.

Seratus hari pemerintahan SBY–Budiono mendapat tanggapan negatif. Tidak serius menangani kasus-kasus negara, seperti bank Century. Ketidak seriusan pemerintah berdampak pada kesejahteraan rakyat yang terabaikan, padahal mereka dipilih oleh mayoritas rakyat.

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dirasakan benar membantu masyarakat kurang mampu. Mereka akan mendapatkan layanan kesehatan garitis, jika bisa menununjukkan kartu Jamkesmas. Namun, apa jadinya jika pendataan warga dan alokasinya tidak tepat sasaran?

Seperti yang terjadi di desa Lahei, Kabupaten Barito Utara. Muncul keluhan masyarakat tentang Jamkesmas, terutama mereka yang kurang mampu. Adanya ketidaktepatan dalam pendistribusian kartu Jamkesmas. Warga miskin yang seharusnya menikmati pelayanan kesehatan gratis melalui Puskesmas, malah kesulitan mendapatkan pelayanan. Warga yang mampu turut menikmati pelayanan dengan menggunakan kartu jamkesmas.

Desa Lahei terbagi menjadi dua wilayah, Lahei 1 dan Lahei 2. Keduanya terpisah oleh sungai, masing-masing memiliki Puskesmas dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang cukup memadai. Namun warga desa Lahei 1 lebih memilih berobat di Puskesmas Lahei 2.

Bucu, warga kurang mampu dari Lahei 1 mengaku kecewa dengan Kamkesmas ini. "Saya bingung kenapa yang lebih mampu dapat, sedangkan keluarga yang miskin tidak. Padahal kami lebih berhak atas Jamkesmas," katanya.

Amat, staff Puskesmas desa Lahei 2 mengatakan, "yang mendata warga, ketua RT masing-masing. Namun sepertinya kurang akurat dan tepat sasaran. Jadi hasil datanya terkesan asal-asalan. Lahei 2 dulu pernah ada yang seperti itu, tetapi ada juga warga miskin yang memang dapat kartu Jamkesmas. Kebanyakan yang tidak dapat dari desa Lahei 1 dan mereka memilih berobat ke sini."

Seorang staff Puskesmas yang enggan disebutkan namanya menambahkan, sepertinya memang ada kecurangan dari pihak petugas yang mendistribusikan kartu Jamkesmas. Mereka memberikan kepada sanak saudaranya sendiri. "Masa mereka yang bisa belanja di pasar tetapi malah berobat gratis," katanya.

Irmansyah, SKM, Kepala Puskesmas desa Lahei 2, mengatakan pihak Puskesmas tidak melakukan tindakan apa-apa. Alasannya, bukan wewenang Puskesmas. Mereka hanya menyarankan kepada warga yang belum mendapatkan kartu Jamkesmas untuk melapor ketua RT masing-masing agar segera diurus. "Kalau memang ada warga yang ingin berobat, kami pun melihatnya dulu apakah dia miskin atau tidak. Tetap melayani mereka yang kurang mampu secara gratis walau belum memiliki kartu jamkesmas," katanya.

Bungaran, bukan nama sebenarnya, (27 tahun), warga Kampung Salam, Bahari, Medan Belawan, lemah lunglai setelah menemui dokter yang memeriksa kehamilan istrinya Sunarti, juga bukan nama sebenarnya (25 tahun). Hanya karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dia tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan atas kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) yang dialami istrinya.

Anak laki-laki (7th) di Gunung Kidul diduga terinfeksi HIV. Dugaan muncul setelah dokter melihat riwayat kesehatan ibunya yang dirawat di RS. Sardjito karena AIDS. Saat anak itu menjalani pemeriksaan, didapatkan gejala mayor papular pruritic eruption (PPE), ganguan kulit kering yang meluas.

Peserta KB laki-laki semakin minim. Perlu kebijakan dan langkah nyata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memasyarakatkan program KB laki-laki. "Ini bisa menghapus diskriminasi gender dan mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat kita," kata Soelimah.

Alokasi anggaran Badan Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Semarang turun drastis dari Rp 87,58 miliar pada APBD 2009, menjadi Rp 76,68 miliar di RAPBD 2010. Itu artinya, anggaran turun 12,45 persen.

Terdapat fakta sekitar 77.1% kasus perempuan yang memilih tidak melanjutkan Kehamilan yang Tidak Diningkan (KTD) karena kegagalan alat kontrasepsi pada pasangan yang menikah. Sekitar 50% kasus, terjadi pada perempuan usia 30 tahun ke atas.

Bekerjasama dengan UNFPA, PKBI Nusa Tenggara Barat mengembangkan mekanisme rujukan pemberian layanan Infeksi Menular Seksual (IMS), VCT, bagi mitra strategis PKBI NTB dalam program Pencegahan HIV dan AIDS di NTB.

Program KB mengalami kegagalan sejak otonomi daerah diberlakukan. BKKBN di tingkat Kabupaten/Kota dihilangkan. Program KB yang sebelumnya diatur pusat dan mengikat hingga ke tingkat pelosok desa, dihapus. Saat Orde Baru berkuasa masyarakat akrab dengan program KB dan bahkan diharuskan mengikuti program KB.

Sistem pengendalian kelahiran melalui Keluarga Berencana (KB) harus segera direvitalisasi. Faktanya ada ledakan penduduk Indonesia setelah Orde Baru. Ini membutuhkan usaha serius. Bahu-membahu diperlukan untuk menyukseskan program revitalisasi sistem KB, menjadi lebih optimal.

Seni budaya diharapkan bisa memperluas akses informasi dan perjuangan tentang isu Kesehatan Reproduksi dan Seksual [HIV dan AIDS], gender serta HAM. Demikian harapan Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam kata sambutan yang dibacakan Djoko Dwiyanto, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, saat membuka secara resmi Festival Seni Tradisi 2009 PKBI DIY, malam ini (4/12)

Puluhan orang dari beberapa organisasi berbasis komunitas (CBO) dan Civil Society Organization (CSO), yang tergabung dalam Solidaritas Peduli AIDS Yogyakarta (SPAY), melakukan aksi damai dengan turun ke jalan memperingati hari AIDS se Dunia, hari ini, di Yogyakarta.

Tingginya kasus infeksi HIV di Yogyakarta,  sampai September 2009 terdata sebanyak 839 kasus, merupakan dampak dari Stigma HIV dan AUDS sebagai persoalan amoral”. Lalu melahirkan perlakuan diskriminatif.

Forum Komunitas Untuk Keberagaman (FKUB), aliansi SUKMA (Suara Komunitas Untuk Keberagaman) dan Youth Forum DIY melakukan aksi Hari Sumpah Pemuda, kemarin (28/10). Mengusung tema, '81 Tahun Terpasungnya Hak-Hak Remaja', mereka menutup mulut dengan kain hitam.

Puluhan perempuan akan melahirkan dalam minggu ini sudah terdata. PKBI mendatangkan bidan dari Jambi dan Bengkulu untuk memberikan layanan persalinan. Selain, menyediakan ratusan KIT seperti KIT kehamilan dan persalinan.

Kebutuhan dasar kesehatan reproduksi perempuan seringkali terabaikan dalam situasi darurat. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengirimkan tim identifikasi berbagai kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan di Sumatra Barat.

Perempuan yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginlkan (KTD) harus mendapatkan pertolongan  layanan aman. Perempuan harus dihindarkan dari kematian. Mereka seringkali melakukan tindakan-tindakan fisik yang akhirnya membuat korban harus dirawat secara medis.

Warga miskin di Bantul terancam tidak bisa mengkases jaminan kesehatan karena larangan penerbitan SKTM oleh lurah se Kabupaten Bantul. REWANG dan IDEA Yogyakarta, menuntut pemerintah Bantul untuk memberikan solusi atas persoalan ini.

"Penularan HIV dari Pasangan Intim ini merupakan problem besar, karena banyak negara yang menolak secara luas," kata JVR Prasada Rao, Direktur Regional Support Team for Asia dan Pasifik UNAIDS.

Transmisi HIV di kalangan perempuan, berelasi kuat dengan kekerasan terhadap perempuan. Sayangnya, proses konseling terhadap perempuan yang mengalami kekerasan tidak dikembangkan pada soal transmisi HIV. Terlebih soal HAM dan difabel, semakin tidak terpehatikan.

Kekerasan terhadap perempuan hampir menjadi problem semua kebudayaan. Tidak ada satu kebudayaan pun yang di dalamnya perempuan tidak mengalami kekerasan. Akar persoalannya, terjadinya subordinasi perempuan dalam budaya patriakhi. Bagaimana di Indonesia, berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yang sudah menjadi endemik itu? Berikut wawancara Lingga Tri Utami dari SWARA NUSA dengan Elli Nur Hayati, Direktur Eksekutif Rifka Annisa, Yogyakarta.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bali bersama 11 PKBI Provinsi lain mendirikan kantor berita alternatif untuk isu kesehatan seksual dan reproduksi, jender, dan hak asasi manusia (HAM) dengan nama SwaraNusa. Kantor berita berbasis online ini disambut sejumlah komunitas. Seperti, komunitas remaja, NGO, dan instansi pemerintah di Bali dengan menyatakan komitmen pengembangan content dan isu. Hal ini terangkum dalam diskusi diseminasi di kantor PKBI Bali, dua pekan silam.

Persoalan kependudukan hingga kini masih menyelimuti negeri ini. Apalagi program Keluarga Berencana yang dimulai sejak Orde Lama, dan dikembangkan lebih serius pada era Orde Baru, saat ini sedikit menurun perhatiannya. Di beberapa daerah kembali menghadapi permasalahan tingginya angka pertambahan penduduk.

Kondisis ekonomi dan sosial perempuan yang kuat menjadi salah satu prasyarat bagi perempuan untuk berani mengambil keputusan. Minimal melakukan negosiasi terhadap diri mereka sendiri. Hanya saja, perempuan yang paling menghadapi persoalan ketidaksetaraan justru mereka yang ada di kalangan kelas mengengah ke atas. Meskipun, globalisasi ekonomi, yang mengubah ekonomi agraris menjadi ekonomi industrial, kemudian menghancurkan pula situasi setara di kalangan kelas menengah ke bawah, terutamanya di kalangan petani. Berikut wawancara Desi Susanti dari SWARA NUSA dengan Dra. Budi Wahyuni, MM, MA, Ketua Pengurusa Harian Daerah (PHD) PKBI DIY.