PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2006
Pope Benedict XVI, Menuai Protes
Dalam rangkaian kunjungannya ke Afrika, Pope Benedict XVI menyatakan penggunaan kondom sebagai alat pencegahan HIV dan AIDS di Afrika merupakan kesalahan dan sebagaimana direlease oleh BBC News (17/3) dan malah memperburuk situasi.
Kantor Berita Alternatif untuk Isu Kesehatan Seksual, Reproduksi, Jender, dan HAM
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bali bersama 11 PKBI Provinsi lain mendirikan kantor berita alternatif untuk isu kesehatan seksual dan reproduksi, jender, dan hak asasi manusia (HAM) dengan nama SwaraNusa. Kantor berita berbasis online ini disambut sejumlah komunitas. Seperti, komunitas remaja, NGO, dan instansi pemerintah di Bali dengan menyatakan komitmen pengembangan content dan isu. Hal ini terangkum dalam diskusi diseminasi di kantor PKBI Bali, dua pekan silam.
HIV dan AIDS Dasar: Pencegahan
Bagaimana infeksi HIV dapat dicegah?
Mengembangkan Jurnalisme Warga
Anak-anak Terinfeksi HIV, Kegagalan Agenda PMTCT
Persoalan anak-anak yang terinfeksi HIV makin meningkat di Indonesia. Perlakuan yang mereka alami juga beragam, mulai dari penelantaran, pengeluaran dari sekkolah dan pengusiran dari kampung tempat mereka tinggal. Indonesia sendiri, belum mengembangkan secara khusus layanan bagi anak-anak yang terinfeksi HIV.
Strategi Pengorganisasian Komunitas
Pengetahuan dan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja Kulonprogo
Riset Aksi Bersama Komunitas Waria, PPS, Gay dan Remaja Jalan
Siaran Pers Yayasan Spirtia
Data Terakhir HIV dan AIDS, Januari-Maret 2009
Selama periode Januari-Maret 2009, angka HIV bertambah 114 kasus, dan status AIDS bertambah 854 kasus, sehingga kasus HIV dan AIDS, selama oeriode ini berjumlah 968.
Meningkat
Penanggulangan HIV dan AIDS Memerlukan Peraturan yang Kuat
Berlarut-larutnya pengesahan Raperda HIV dan AIDS di Yogyakarta, mendapatkan perhatian khusus Arief Noor Hartanto, S.Ip, Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Hal itu disampaikan pada saat berbicara dalam acara Malam Renungan AIDS Nusantara 2009 di Balai Kota Yogyakarta (16/5).
Laporan ARV Rumah Sakit, Macet di Meja Direktur
Jumlah kasus HIV dan AIDS terus meningkat secara signifikan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. HIV dan AIDS bukan hanya persoalan infeksi, namun merambah ke berbagai bidang kehidupan. Berikut wawancara Desy Susani dari Swara Nusa, Yogyakarta dengan dr. Yanri Wijayanti Subronto, Ph.D., Sp.PD., dokter dan dosen UGM Yogyakarta.
Perda HIV & AIDS Provinsi Jawa Tengah
Pembentukan PKVHI, Sedikit Konselor yang Hadir
Meski disadari pentingnya koordinasi antar konselor VCT, hanya sebagian saja konselor VCT yang hadir dari 25 konselor yang diundang dalam acara pembentukan wadah kosnselor di Yogyakarta, kemarin (22/5) di Aula Dinas Pendidikan Provinsi DIY.
Masih Tinggi, Stigma dan Diskriminasi Terhadap Orang Terinfeksi HIV
Dr. Bagoes Widjanarko, MPH, MA, mengatakan hal itu, berkaitan dengan disahkannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, pemberian informasi menjadi mandat dalam kebijakan yang baru disyahkan pemerintah bulan lalu.
Perda juga mengatur pembatasan penggunaan NAPZA suntik. Pembatasan ini bisa jadi memang penting. Penyebab tertinggi penularan virus HIV dari penggunaan jarum suntik secara bersama-sama pada NAPZA suntik. Persoalannya, bagaimana mekanisme pembatasan itu akan dilakukan. "Harus ada panduan yang detail sehingga pasal ini tidak disalahtafsirkan oleh berbagai pihak," kata Mukhotib MD, Direktur Pelaksana Daerah (Diperlda) PKBI DIY.
Penanggulangan HIV dan AIDS di Jawa Tengah masih harus dilakukan lebih serius lagi. Tersedianya Perda bukan berarti menyelesaikan seluruh persoalan. Menurut dr. Bagoes, upaya pemerintah dan masyarakat belum terlihat optimal. Masih banyak stigma dan diskriminasi terhadap mereka yang terinfeksi HIV dan berstatus AIDS. "Banyak tekanan mental dan psikologis dialami dari lingkungan sekitarnya," katanya.
Tantangan lainnya, menurut dr. Bagoes, sebagian besar rumah sakit, milik pemerintah dan swasta, masih mengucilkan mereka yang terinfeksi HIV dan berstatus AIDS. Kekurangtahuan pihak medis tentang HIV dan AIDS secara detail, termasuk cara penularannya menjadi sebab utamanya. Para dokter, didorong lebih awareness kepada orang yang terinfeksi. Mereka butuh penanganan yang baik, bukan ditolak rumah sakit," katanya.
Tingginya remaja yang terinfeksi virus HIV, mencapai 36 persen dari kasus nasional, tidak berarti selalu terjadinya perilaku seks berisiko dan penggunaan jarum suntik. "Bisa dimungkinkan anak di bawah usia 18 tahun, tertular virus HIV dari ibunya yang terinfeksi," ujar Bagoes.
Meski begitu, edukasi dalam keluarga tetap harus dilakukan. Bukan saatnya lagi orang tua tabu membicarakan masalah seks kepada anak. Anak dalam masa remaja, berhak tahu secara benar dan detail tentang seksualitas. Keterbukaan orang tua tentang seksualitas, dan memberikan pengertian yang tepat, menjadikan anak tidak lagi penasaran. Mereka tidak ada keinginan mencari informasi seks dari teman dan internet. "Itu sangat berbahaya. Iinformasi seks dari hal itu lebih banyak salahnya," katanya.
Trend dan Perkembangan Prevalensi HIV & AIDS di Indonesia 2008
Sumber : UNAIDS/WHO, 2008
Dipertanyakan, Perbedaan Data KPAD dan Kota Yogyakarta
Persoalan ketidaksamaan data antara KPAN, KPAD dan KPA tingkat Kabupaten/Kota masih terus terjadi. Fakta ini mengundang pertanyaan, berkaitan dengan pengelolaan data yang dilakukan. Terlebih data di Pusat selalu lebih rendah dibandingkan dengan data di daerah.
Tanpa Data yang Kuat, Advokasi Lemah
Pengelolaan pengetahuan dan pengalaman penguatan komunitas menjadi perhatian pegiat HIV-AIDS, Gender dan HAM. Selama ini hanya fokus pada penanggulangan HIV-AIDS, melupakan pendokumentasian sebagai media pembelajaran bagi publik dan pemangku kebijakan.
HIV dan AIDS, Pegawai Dinkes Bilang Tembak Saja
Rita, nama disamarkan, sejak awal menikah tidak mengetahui informasi HIV dan AIDS. Ketika suaminya sakit, dan melakukan cek darahnya, ternyata terdeteksi positif HIV. Rita pun dianjurkan melakukan tes, dan hasilnnbya positif.
Menggandeng Pemangku Kepentingan
Perlu Perubahan Mekanisme Konseling HIV, Jender, HAM dan Difabel
Transmisi HIV di kalangan perempuan, berelasi kuat dengan kekerasan terhadap perempuan. Sayangnya, proses konseling terhadap perempuan yang mengalami kekerasan tidak dikembangkan pada soal transmisi HIV. Terlebih soal HAM dan difabel, semakin tidak terpehatikan.
Media
Prioritas
Sukses
Presiden Mengingatkan Pentingnya Kepemimpinan dan Kerjasama
Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penanggulangan HIV dan AIDS. Kehendak untuk terus menerus melakukan kerjasama berbagai pihak, menjadi prasyarat lain yang akan mendukung keberhasilan itu.
Memanfaatkan Teknolgi Informasi untuk Impelementasi Program Preventif
Penanggulangan HIV dan AIDS dihadapkan strategi preventif dan treatmen yang selama ini masih selalu menghadapi berbagai kendala. Hampir semua negara-negara berkembang memiliki program preventif dan treatment. “Dengan sumber daya terbatas,” kata Prof. Dr. Zubaeri Joerban.
Solidaritas untuk Indonesia
Saatnya Melibatkan Buruh Migran dalam Agenda Penanggulangan HIV dan AIDS
Era globalisasi ekonomi memaksa banyak orang terutama dari negara berkembang harus mencari pekerjaan ke luar dari negaranya. Dirperkirakan pada tahun 2006, buruh migran asing sudah mencapai angka 191 juta dan sekitar 48% merupakan buruh migran perempuan.
Stigma dan Diskriminasi Harus Dihapuskan
Stigma dan diskriminasi masih sering terjadi dan menjadi persoalan mendasar dalam agenda penanggulangan HIV dan AIDS. Terutama yang dialami komunitas yang terpapar HIV. Diskriminasi juga terjadi karena orientasi seksual.
Penanggulangan HIV, Ketidakadilan Jender Tetap Menjadi Persoalan Utama
Upaya penanggulangan HIV dan AIDS masih dihadapkan pada persoalan ketidakadilan sosial yang masih terus terjadi. Stigmatisasi berdasarkan etnis, jender dan orientasi seksual merupakan persoalan serius yang menentukan keberhasilan penanggulangan HIV.
Pencapaian Universal Access 2010, Indonesia Masih Sulit
Kondisi semacam ini, tentu saja menggambarkan kepada kita semua, Indonesia sangat sulit dibayangkan bisa memenuhi kesepakatan global itu. "Kita sudah memiliki komitmen global itu, tetapi bagaimana kondisi di lapangan," katanya.
Kesenian, Alat Penyadaran yang Kreatif dan Efektif
Penyadaran publik mengenai penanggulangan HIV dan AIDS terus menerus harus dilakukan sebagai strategi penting dalam wilayah pencegahan. Banyak kreasi dikembangkan sebagai media penyadaran publik. Kesenian merupakan salah satu media yang dipilih untuk kepentingan ini.
Diperkirakan 50 juta perempuan Rentan Tertular dari Pasangan Intimnya
"Penularan HIV dari Pasangan Intim ini merupakan problem besar, karena banyak negara yang menolak secara luas," kata JVR Prasada Rao, Direktur Regional Support Team for Asia dan Pasifik UNAIDS.
Makanan dan Gizi Tingkatkan Efeketivitas Perawatan HIV
Meningkatkan status gizi seseorang yang tengah menjalani terapi antiretrovirat (ART), diketahui sebagai elemen sangat vital dalam perawatan HIV yang komprehensif. Karenanya kebijakan penyediaan makanan dan gizi harus masuk dalam agenda respons AIDS secara global.
Diskriminasi
Balon Pita Merah Raksasa
Sebuah pita merah, simbol gerakan penanggulangan HIV dan AIDS terbuat dari ratusan balon siap diterbangkan. Aksi ini cukup mengundang perhatian para peserta ICAAP 9 di Bali, dan dari kalangan media massa.
Pekerja Seks Menuntut Pekerjaannya Diakui
Mereka juga meminta dekrimilasasi terhadap pekerjaannya. Kriminalisasi yang selama ini diberlakukan, mengarahkan pada tindakan penganiayaan oleh polisi, tentara dan badan pemerintah yang lain. Lebih parah lagi, kriminalisasi mengakibatkan terhalangnya akses terhadap dukungan HIV, kesehatan seksual dan hak asasi manusia. “Kebijakan dana USAID harus secara memasukkan kebutuhan khusus bagi pekerja laki-laki dan transgender,” seru mereka.
Tema
Indonesia Menunjukkan Peningkatan Alokasi Dana untuk Respons AIDS
Penyediaan anggaran untuk respons secara Nasional, Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada level provinsi penyediaan anggaran dari sumber dana doemstik juga tampak terus meningkat dari tahun ke tahun.
Terinfeksi HIV, Bagaimana Ketika Tidak Berpuasa
Bulan puasa sering dijadikan momentum bagi terminasi perjalanan hidup manusia. Setidaknya, karena setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh, kaum muslimin akan mencapai pada putaran titik nol kehidupan, suci seperti saat dilahirkan dari rahim perempuan. Ia yang polos, ia yang apa adanya. Hanya teriakan tangis, memecahkan keheningan dan kegalauan hati orang-orang yang menantinya.
Sri Pakualam IX, Bertemu Aktivis di ICAAP ke 9, Bali
Para aktivis HIV dan AIDS Yogyakarta melakukan pertemuan dengan Ketua Umum KPAD Provinsi DIY di tengah-tengah acara ICAAP 9 di Bali, awal bulan ini. Sri Pakulam IX (tengah berpakaian abu-abu), melakukan photo bersama dengan para aktivis setelah acara dialog santai.
HIV dan AIDS: Kalangan Agama Makin Giat, NGO Belum Satu Suara
Keterlibatan organisasi-organisasi berbasis agama, mendapatkan perhatian serius selama pelaksanaan ICAAP IX di Bali, Indonesia. Bahkan selain dibahas dalam sesi-sesi, juga disediakan secara khusus forum pra-kongres yang menghadirkan berbagai tokoh agama.
Saatnya Menimbang Ulang Kewenangan KPA
Kabar tidak sedap, dan cenderung memalukan terdengar santer kembali. Tidak saja soal persoalan klasik tentang ketersediaan ARV, tetapi masih terjadinya penolakan rumah sakit terhadap teman-teman yang terinfeksi HIV ataupun mereka yang berstatus AIDS.
Melirik Kembali Ranah Kebudayaan
Setelah puluhan tahun dikembangkan dan melayani masyarakat yang tidak diuntungkan, Griya Lentera, klinik layanan kesehatan reproduksi dan seksual PKBI DIY, memerlukan pembaharuan dalam pengelolaannya. Pada level profesionalitas tenaga-tenaganya dan ranah kenyamanan layanannya.
Setelah ICAAP IX, Bali Menyiapkan Diri untuk Akses Universal
ICAAP ke-9 di Nusa Dua, Bali telah berlalu. Tidak kurang dari 3000 peserta hadir di konferensi internasional ini untuk kawasan Asia dan Pasifik. Berbagai perkembangan dan kemajuan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dipaparkan. Tentu saja juga berbagai tantangan dalam penanggulangannya. Lalu, bagaimana dengan Bali, bagaimana Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali meresponnya? Berikut komentar Yahya Anshori, salah satu Program Officer di kepengurusan KPA Bali seperti dikutip Luh De Suriyani.
Media HIV dan AIDS, Masih Didominasi Ketakutan
Media pencegahan HIV dan AIDS masih didominasi rasa ketakutan. Akibatnya, menumbuhkan sikap penolakan (denial) bagi mereka yang berada dalam perilaku berisiko dan mereka yang rentan. Dibutuhkan strategi baru bermedia untuk menudukung penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.
Aktivis HIV di Padang, Mesti Bertindak Sigap
Perlu dilakukan tindakan segera untuk mengurangi resiko penularan HIV dalam situasi gempa. Para aktivis dan AIDS, meski bertindak cepat dan tanggap, berkaitan dengan peristiwa gempa berkekuatan 7,6 skala Richter di Sumatra Barat, petang kemarin (30/09).
Masukan
JAMKESMAS, Kebijakan yang Sangat Berani
Sikap berani, spontan dan lugas Siti Fadhilah Supari sebagai Menteri Kesehatan RI, ditengarai sebagai alasan penggantiannya di Kabinet pemerintahan SBY kedua kalinya. Karena penentangannya terhadap Amerika, bisa jadi SBY mendapat teguran dari Barack Obama.
Terputus Informasi, Kasus HIV dan AIDS Remaja Meningkat
Terputusnya informasi yang benar kepada remaja menjadi penyebab meningkatnya kasus HIV dan AIDS remaja. Untuk Indonesia mencapai 60% dari 17.699 kasus. Denty Piawai Nastitie, Youth Advisory Panel UNFPA menyampaikan kepada Swara Nusa, kemarin (28/10).
Hari AIDS Sedunia, Momentum Media dalam Penggulangan AIDS
Menurut Slamet, media memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan tujuan kampanye yang ingin dicapai dalam setiap peringatan Hari AIDS Sedunia. ”Termasuk peran media akar rumput, seperti radio komunitas yang lebih dekat dengan masyarakat,” katanya.
Setiap tahun tujuan kampanye HIV dan AIDS dikembangkan yang direpresentasikan dalam tema dan disepakati secara internasional. Setiap negara bisa menerjemahkan tema global ini sesuai dengan kondisi di negaranya. Tema Hari AIDS Sedunia tahun 2009, 'Akses Universal dan Hak Azasi Manusia'.
Tema ini menunjukkan pada kehendak untuk memperjuangkan bagi setiap masyarakat khususnya mereka yang memerlukan, agar mampu memperoleh akses terhadap informasi, pencegahan, dukungan, dan pengobatan. Pemenuhan ini merupakan bagian penting dari hak dasar kesehatan setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Karenanya setiap orang termasuk mereka yang terinfeksi HIV layak hidup sehat dan memperoleh fasilitas kesehatan. "Meningkatnya akses pelayanan dan pengobatan yang baik diharapkan dapat menurunkan resiko penularan dan mengurangi laju epidemi HIV di Indonesia,” katanya.
Sampai saat ini, menurut Slamet, kasus HIV telah mengakibatkan kematian 25 juta orang dan lebih dari 33 juta orang hidup dengan HIV. Setiap harinya ada temuan sebenyak 7.400 kasus baru HIV dan 96% di antaranya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data resmi Departemen Kesehatan RI, hingga akhir Juni 2009, secara kumulatif tercatat 17.669 kasus AIDS dan separuhnya kelompok usia 20-29 tahun.
Dalam catatan Swara Nusa, Hari AIDS Sedunia diinisasi oleh James Bunn, seorang reporter TV di Amerika Serikat dan Dr. Jonathan Mann, Direktur Program Global AIDS di WHO pada tahun 1988. Pemilihan tanggal 1 Desember hanya semata-mata pertimbangan kesempatan mendapatkan blow up media, karena saat itu merupakan masa pasca pemilu dan sebelum perayaan Natal. "Pada Peringatan HAS 2009, diharapkan semua media bisa kembali berperan dengan berkonsentrasi melakukan pemberitaan mengenai HIV & AIDS,” kata Slamet.
Sembilan Tuntutan Remaja Yogyakarta
Forum Komunitas Untuk Keberagaman (FKUB), aliansi SUKMA (Suara Komunitas Untuk Keberagaman) dan Youth Forum DIY melakukan aksi Hari Sumpah Pemuda, kemarin (28/10). Mengusung tema, '81 Tahun Terpasungnya Hak-Hak Remaja', mereka menutup mulut dengan kain hitam.
Tim Survey UNGASS Forum Mengaku Dipersulit di Yogyakarta
Kepala Bidang P2ML Dinas Kesehatan Propinsi DIY, dr. Ahmad, mengatakan pihaknya tidak mempersulit proses riset atau survey yang dilakukan UNGASS Forum. Tetapi semata-mata mengikuti aturan yang ada, setiap permintaan data terkait dengan survey maupun riset harus mendapatkan surat izin yang dikeluarkan Bappeda Propinsi DIY.
Menyinggung soal pentingnya reformasi birokrasi, menurut dr. Ahmad, sudah dilakukannya. Misalnya, proses pengurusan perijinan untuk praktek, dulu perlu waktu 1 bulan, sekarang hanya membutuhkan waktu 4 hari. Untuk izin kepentingan riset, sekarang hanya butuh waktu 1 hari, sebelumnya sampai 1 minggu. "Tetapi bukan meniadakannya aturan," katanya.
dr. Ahmad juga mengatakan, menurut tatanan yang ada setiap PNS harus mempertanggungjawabkan setiap data yang keluar agar tidak disalahgunakan. Apalagi menyangkut rahasia negara, harus mempertanggungjawabkan kepada pimpinannya. "Izin Bappeda penting sekali disertakan sebagai bagian dari perijinan melakukan survey ataupun riset," katanya.
Penilaian tidak kooperatif dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY disampaikan Aldo, anggota tim surveiyor UNGASS Forum untuk wilayah Yogyakarta. Persoalan ini dialami Aldo, saat dirinya melakukan pengumpulan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY melalui proses interview.
Menurut Aldo, masyarakat memiliki hak bertanya kepada pemerintah, sehingga tidak boleh ada yang ditutupi. Apalagi jika menyangkut soal pajak yang selama ini dibayarkan masyarakat. Penggunaannya harus dikontrol, dan tidak boleh ditutupi jika rakyat menanyakan. "Begitu pula terkait data. Tetapi ini terkesan dipersulit," katanya.
Tony, Koordinator Lapangan pelaksanaan survey di wilayah Yogyakarta, mengkonfirmasikan persoalan ini ke KPA Kota Yogyakarta. Lumowah, Program Officer KPA Kota Yogyakarta), mengatakan prosedur untuk riset memang seperti itu. Lumowah juga menekankan pentingnya menyertakan kerangka acuan, metodologi penelitiannya, dan tujuan pelaksanaan riset itu.
Seperti diketahui, UNGASS Forum, merupakan gabungan beberapa organisasi yang peduli terhadap penanggulangan AIDS di Indonesia. Saat ini UNGASS Forum sedang melakukan survey untuk melengkapi pembuatan country report yang akan disampaikan dalam pertemuan tahunan mereka.
HIV dan AIDS; Dana dari Funding Menurun, Menteri Kesehatan Harus Inovatif
Pengangkatan Dr. Endang Rahayu Sedyaningsing, DR.PH, sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, memunculkan opini dan harapan dari masyarakat Indonesia. Terutama di kalangan para aktivis HIV dan AIDS.
Menghindari Pelanggaran HAM, Surveilans Kota Yogyakarta Bekerjasama dengan PKBI DIY
Keluhan pengambilan darah untuk surveilans dengan penuh tekanan tak terdengar lagi. Bahkan kelompok sample, di Perempuan Pekerja Seks sangat antusias mengikutinya. Dalam surveilans yang membutuhkan 250 specimen, pada hari pertama kegiatan sudah mendapatkan 114 specimen (15/11).
"Ini khan untuk kesehatan kita juga," ujar salah seorang pekerja seks mengikuti program ini.
Pandangan miring surveilans syarat pelanggaran HAM tampaknya sudah berakhir di Kota Yogyakarta. Situasi ini karena keterbukaan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan KPA Kota Yogyakarta, untuk mengubah strategi pendekatan terhadap komunitas yang menjadi sample. Modusnya, kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY, yang sudah mendampingi kelompok sample cukup lama. Selain itu, secara terintegrasi dilakukan bersama-sama tim Puskesmas Gedong tengen, Puskesmas Umbulharjo, Lapas Kota Yogyakarta dan dari tim VCT mobile Dinas Kesehatan Kota. "Sebenarnya ini soal kerahasiaan yang terjamin. Di lain sisi, tindak lanjut pasca surveilans bisa dilakukan," kata Novan, Konselor VCT PKBI DIY.
Aksi Damai
SPAY: Menuntut Segera Akui Pekerja Seks Sebagai Profesi
Tingginya kasus infeksi HIV di Yogyakarta, sampai September 2009 terdata sebanyak 839 kasus, merupakan dampak dari Stigma HIV dan AUDS sebagai persoalan amoral”. Lalu melahirkan perlakuan diskriminatif.
UNGASS Forum Indonesia Menuntut Pemerintah Mencabut Kebijakan yang Diskriminatif
Pernyataan Sikap SPAY di Hari AIDS se Dunia
Tanpa Perspektif Gender dan HAM, Penanggulangan HIV dan AIDS Sia-sia
Puluhan orang dari beberapa organisasi berbasis komunitas (CBO) dan Civil Society Organization (CSO), yang tergabung dalam Solidaritas Peduli AIDS Yogyakarta (SPAY), melakukan aksi damai dengan turun ke jalan memperingati hari AIDS se Dunia, hari ini, di Yogyakarta.
Menyediakan Informasi di Tengah Para Penggemar Otomotif
Memperluas Akses Informasi HIV dan AIDS Melalui Seni Budaya
Seni budaya diharapkan bisa memperluas akses informasi dan perjuangan tentang isu Kesehatan Reproduksi dan Seksual [HIV dan AIDS], gender serta HAM. Demikian harapan Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam kata sambutan yang dibacakan Djoko Dwiyanto, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, saat membuka secara resmi Festival Seni Tradisi 2009 PKBI DIY, malam ini (4/12)
Perda HIV dan AIDS Tingkat Kabupaten Lebih Menentukan
Wibowo, Manajer Program Penanggulangan HIV dan AIDS dari Family Health International Jawa Tengah, mengatakan persoalan ini harus menjadi perhatian 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pasalnya, Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak dalam penanggulangan HIV dan AIDS. "Jadi harus punya regulasi yang mengatur kegiatan penanggulangan itu,” katanya.
Pelaksanaan Perda Jawa Tengah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS tidak bisa maksimal jika Kabupaten/Kota tidak menerbitkan peraturan serupa, dikatakan Masrukhan Samsurie, anggota DPRD Jawa Tengah, yang membidangi masalah kesehatan. Menurutnya, kebijakan otonomi daerah menjadikan pemerintah Provinsi tidak bisa telalu memaksa Kabupaten/Kota untuk menerapkan berbagai kebijakan. Termasuk dalam soal penanggulangan HIV dan AIDS ini. ”DPRD Jawa Tengah akan terus mendorong kabupaten/kota memikirkan dan merealisasikan pembuatan peraturan tersebut,” katanya.
Menyinggung soal anggaran yang tersedia, Wibowo mengatakan karena ketergantungan dengan dana dari lembaga donor, menjadikan program penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya di Jawa Tengah hingga kini belum bisa berjalan secara optimal dan mengakses seluruh penduduk yang ada Jawa Tengah. ”Sekitar 70 persen dana penanggulangan HIV dan AIDS masih mengandalkan bantuan dari asing,” katanya.
Padahal, berdasarkan data terakhir dari Dinas Kesehatan, jumlah penderita HIV dan AIDS di Jawa Tengah mencapai 2.290 orang. Jika diperingkat, jumlah penderita tertinggi ada di daerah Kota Semarang, Banyumas, Solo, Kabupaten Semarang, Jepara, Pati, dan Salatiga.
Salah seorang yang tinggal di Resosialiasi Sunan Kuning, Semarang, (yang enggan disebutkan namanya), permasalahan peraturan dan dana tidak bisa menjadi alasan pemerintah atau pihak lain berkaitan dengan terhambatnya penanggulangan HIV dan AIDS. Kalau pemerintah benar-benar berniat dan bekerja keras, tanpa embel-embel uang, mereka bisa saja melakukan penyuluhan atau aksi nyata. "Terutama tentang pengharusan penggunaan kondom atau memfasilitasi kami dalam memeriksakan kesehatan,” katanya.
Menurutnya, banyak temannya yang sebetulnya juga takut terkena HIV dan AIDS. Tetapi mereka membutuhkan keyakinan dan fasilitasi dari pemerintah. Tapi sayang, kadang pemerintah hanya beralasan, program itu tak ada dananya. "Padahal sebetulnya, mereka sendiri sudah mendapatkan gaji dari negara, yang juga uang kami-kami juga,” katanya.
Hasil Surveilance Tidak Keluar-Keluar, Komunitas Mempertanyakan
Maezur Zacky, Manager Program PKBI DIY sudah mempertanyakan soal keterlambatan ini ke Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Jawaban yang diperoleh, keterlambatan ini bukan pada proses pemeriksaan laboratoriumnya, tetapi pada bagian penulisan hasil keluarnya. "Hingga kini Dinkes tidak tahu mengapa penulisan hasil bisa begitu lama," katanya.
Zacky masih terus mendesak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk segera menyelesaikan masalah hasil yang belum selesai itu. Koordinator Bunga Seroja mengatakan sudah banyak temen pekerja seks yang menayakan hasil itu. “Aku kepiye mbak, sehat nggak? Apakah hasilnya sudah bisa dilihat aku kena apa nggak ?” Katanya menirukan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan teman-temannya.
Menghapus Diskriminasi Tanggung Jawab Semua Orang
Diskriminasi terhadap mereka yang terinfeksi HIV dan bersatus AIDS harus dihilangkan. Hindarkan mereka dari beban pikiran dan psikisnya karena tekanan-tekanan negatif dari lingkungan sekitar. Kepedulian terhadap mereka harus ditingkatkan.
Mukhotib MD: Membantu dari Ketidakcukupan
Sumber pendanaan kesehatan yang disediakan negara melalui JAMKESMAS, JAMKESDA dan JAMKESOS belum sepenuhnya mampu menjawab kesulitan yang dialami mereka yang terinfeksi HIV dan berstatus AIDS.
STBP Gunakan Uang dan Kebohongan Publik
Persoalan ini dikatakan dua surveyor untuk komunitas gay, yang enggan disebut namanya. “Mmasih jauh dari target. Sampai-sampai petugas kliniknya juga nggak enak hati,” kata mereka.
Upaya pendekatan dilakukan. Media internet juga sudah dimanfaatkan, seperti jaringan sosial. Lantas, saat mereka mengubah strategi dengan menawarkan Rp. 40.000,- sebagai daya tarik agar komunitas bersedia ikut STBP. Masih ada bonus, Rp. 10.000,-, per orang jika membawa teman lainnya. “Kayak MLM dong,” kata Angga, Community Organizer (CO) komunitas Waria, PKBI DIY.
Berbeda dengan survey untuk komunitas Perempuan Pekerja Seks (PPS). Gunawan, CO komunitas PPS PKBI DIY mengatakan, ada pemberian informasi yang salah. Kepada PPS dikatakan STPB ini merupakan lanjutan dari Surveilans yang dilakukan bulan November lalu. "Ini terusan pengambilan darah yang kemaren, kok," kata Gunawan menirukan penjelasan PPS yang mendapatkan informasi itu.
Di komunitas remaja jalanan, Omah Keong, berinisiasi mengundang tim klinik VCT PKBI melakukan Vouluntary Conselling and Testing (VCT), Jumat (24/12). “Ini kebutuhan kita kok, gak ada yang memaksa , dan kemarin saya yang menghubungi Sulis untuk mendatangkan tim PKBI,” kata Agus, dari Omah Keong.
Menurut Sulis, CO PKBI DIY, kalau kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala, tidak perlu lagi remaja jalanan di kejar-kejar atau bahkan ditangkap dan ditest darahnya. “Kalian punya hak jawab, kalau perlu menolak,” katanya.
Sulis juga melihathal yang sama terjadi di komunitas waria. Kini tidak ada lagi pengambilan darah tahunan, karena mereka melakukan VCT. "Kalau negara membutuhkan angka, silakan merujuk ke klinik VCT yang ada," katanya.
Masih Banyak Rumah Sakit yang Diskriminatif
Dalam acara yang diadakan Koalisi Jurnalis Perempuan Semarang, Abdul Mufid dari Lembaga Perlindungan dan Pembinaan Konsumen (LP2K) mengatakan diskriminasi pihak rumah sakit semakin parah karena mayoritas konsumen tak begitu paham hak-hak dalam pelayanan kesehatan. "Mereka berhak mendapatkan informasi yang jelas perihal segala penyakit, penanganan, hingga jenis obat yang mestinya diterima," .
Selama ini pasien sering kebingungan dan sulit mengetahui detail status kesehatannya. Tetapi menurut Mufid, persoalan ini lebih ringan ketimbang diskriminasi, bahkan sengaja tidak dilayani bagi kaum miskin dan mereka yang terinfeksi HIV dan AIDS.
Mufid juga mengatakan sudah saatnya segala diskriminasi dihilangkan. Sangat naif jika masih ada rumah sakit yang tak mau menerima pasien miskin dan terinfeksi HIV dan AIDS.
Menyinggung soal terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang farmakoterapi (khasiat obat), bukanlah sesuatu yang berlebihan. Ketika masyarakat ke rumah sakit, pikirannya hanya bagaimana penyakit yang diderita sembuh atau kesehatannya terjaga.
Hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan optimal dari rumah sakit. ”Pasien tak perlu takut mengeluhkan pelayanan yang kurang mengenakkan dari dokter dan perawat. "Inilah yang sangat kami harapkan karena jadi ajang evaluasi diri bagi kami,” kata Nana, Humas Rumah Sakit Telogorejo. Semarang.
Caranya, pasien memberikan saran dan keluhan melalui kotak saran yang telah disediakan di setiap bagian rumah sakit. Setiap rumah sakit biasanya menyediakan kotak saran dan keluhan, nomor layanan pasien 24 jam. "Lebih baik pasien menyalurkannya di situ, ketimbang ke media massa. Penyelesaian langsung antara pasien dengan pihak rumah sakit, akan lebih efektif dan meminimalkan adanya permasalahan yang berlarut-larut,” kata Nana.
Berkaitan dengan tindakan diskriminasi terhadap mereka yang terinfeksi HIV dan AIDS, dr. Zulfa Hasanah, tak membantahnya. Ia mengatakan diskriminasi itu fakta di masyarakat. Kondisi ini akan menyulitkan mereka yang terinfeksi HIV dan AIDS. Mereka sakit fisik yang berlebih, tidak dilayani rumah sakit dengan baik. "Bahkan kehadiran mereka di rumah sakit sering ditolak, dengan alasan kurang tepat,” katanya.
Mengakhiri situasi ini, dr. Zulfa menegaskan pemerintah harus turun tangan. Diskriminasi jangan menjadi persoalan yang terus-menerus terjadi, tanpa ada penyelesaian yang jelas.
Kasus Salah Obat, Kembali Terjadi di Yogyakarta
“Saya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan mengundang pihak Rumah Sakit dan jajarannya membahas hal ini," kata Drs. Riswanto, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi DIY. Hal itu disampaikannya berkaitan dengan kasus salah obat di Yogyakarta.
Memperkuat Jaringan Untuk Akses Layanan Kesehatan
Bekerjasama dengan UNFPA, PKBI Nusa Tenggara Barat mengembangkan mekanisme rujukan pemberian layanan Infeksi Menular Seksual (IMS), VCT, bagi mitra strategis PKBI NTB dalam program Pencegahan HIV dan AIDS di NTB.
Dokter Rumah Sakit Perlu Belajar Lagi
Sampai saat ini kasus HIV dan AIDS di Kalimantan Tengah masih sedikit yang diketahui. Penyebanya, masyarakat belum sukarela memeriksakan dirinya. Hal itu disampaikan Mirhan, Direktur Pelaksana Daerah (Dirpelda) PKBI Kalimantan Tengah.
Pemerintah Utamakan Penyetaraan Gender
Peserta KB laki-laki semakin minim. Perlu kebijakan dan langkah nyata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memasyarakatkan program KB laki-laki. "Ini bisa menghapus diskriminasi gender dan mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat kita," kata Soelimah.
Tak Ada Layanan Test HIV di Gunung Kidul, Warga Mengalami Kesulitan
Anak laki-laki (7th) di Gunung Kidul diduga terinfeksi HIV. Dugaan muncul setelah dokter melihat riwayat kesehatan ibunya yang dirawat di RS. Sardjito karena AIDS. Saat anak itu menjalani pemeriksaan, didapatkan gejala mayor papular pruritic eruption (PPE), ganguan kulit kering yang meluas.
dr. Rita: IMS Pintu Penyebaran HIV dan AIDS
Penanganan terhadap IMS (Infeksi Menular Seksual) tidak menjadi prioritas, melainkan hanya sebagai pendamping untuk kegiatan pemeriksaan VCT. Masih banyak elemen masyarakat dan pegiat HIV dan AIDS yang kurang memperhatikan penanganan IM.
Pemerintah harus Proaktif
Pemerintah harus berada di garis depan dalam penanganan kasus IMS dan HIV dan AIDS. Karena peningkatan kasus di NTB sudah pada kondisi yang mengkhawatirkan. "Pemerintah harus aktif," kata Ramli, petugas Outreach Klinik IMS "Mitra Keluarga" PKBI NTB.
Tidak Mau Belajar dari Pengalaman, Dokter di Yogya Kembali Meresepkan ARV yang Salah
Yoyo (bukan nama sebenarnya), sebagaimana dilaporkan SWARA NUSA beberapa pekan lalu, mengalami kembali pemberian ARV yang tidak sesuai. Untungnya Yoyok memeriksa ARV yang diberikan sehingga penderitaan yang dulu dialaminya tak terulang lagi.
Remaja Haus Informasi HIV dan AIDS
Sanggar Konsultasi Remaja (SKR) yang dikelola STAR (Youth Center PKBI Riau) mendapatkan respons positif dari sekolah-sekolah di Riau. Buktinya, akhir tahun lalu baru dua sekolah yang mengembangkan, awal tahun 2010 sudah 10 sekolah yang mengembangkan SKR.
Budi Wahyuni : "Datangi Lembaga yang Melakukan Survey"
Puluhan perempuan Pekerja Seks (PS) mengaku kecewa dan resah dengan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa bulan lalu. Pasalnya, sejumlah PS tidak bisa mengetahui hasil test darahnya setelah mengikuti STBP.
Mulai Dibuka, Layanan VCT Swalayan
Voluntary Counseling and Testing (VCT) swalayan mulai dibuka. Hal ini menjadi alternatif ketika mereka yang rentan HIV dan AIDS masih enggan memeriksakan diri karena takut mendapatkan stigma manakala dirinya ternyata positif terinfeksi HIV. Tes VCT yang dilakukan selama ini, sering dianggap rumit dan kurang bisa menjaga kerahasiaan.
Klinik VCT Gumitir PKBI Bali, Diresmikan
Penambahan jumlah klinik VCT (Voluntary Counseling,and Testing) di Denpasar, diharapkan dapat mengurangi fenomena gunung es HIV dan AIDS dan dapat lebih dini mendeteksi orang yang terinfeksi HIV dan AIDS. Sehingga masyarakat semakin mudah untuk mengaksesnya.
PKVHI DIY Belum Masuk Struktur Organisasi Konselor VCT Nasional
Menjelang diselenggarakannya pertemuan Nasional Perhimpunan Konselor VCT HIV dan AIDS Indonesia (PKVHI ) di Yogyakarta, Dinas Kesehatan Propinsi menggelar rapat persiapan bersama dengan organisasi PKVHI Yogyakarta, di Aula A Dinas Kesehatan Propinsi DIY awal pekan ini.
Masih Ada Konselor HIV Tidak Melakukan Kerja Konseling
Millennium Development Goals (MDGs) memandatkan trend penyakit menular harus menurun pada tahun 2015. "Pada kasus AIDS angkanya akan terus bertambah seiring ditemukannya kasus-kasus baru dari gerusan fenomena gunung es," kata Prof. Dr. Iwan Moeljono, MPH, Direktur Pemberantasan Penyakit Menular (P2ML) Kementrian Kesehatan RI.
Pasal Dalam Raperda HIV dan AIDS Tak Sebutkan Kondom Sebagai Pencegahan.
Menurut dr. Ahmad, dalam Raperda ini masih belum menyebutkan secara eksplisit soal kondom. Hal itu untuk menghidari perdebatan tentang kondom yang sering terjadi di kalangan luas. Peraturan Gubernur akan mengatur secara teknis, permasalahan kondom yang sempat diperdebatkan. "dr. Yandri sebagai praktisi klinis saat itu menanyakan mengapa pasal tentang kondom tidak eksplisit disebutkan. "Tapi setelah dijelaskan ada Paraturan Gubernur akan menjelaskan secara teknis,” katanya.
Berencana Menambah Asrama Perempuan
Para mantan pengguna narkoba masih sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Akibatnya mereka kesulitan bermasyarakat. Padahal mereka yang telah keluar dari jeratan narkoba memiliki segudang pengalaman yang dapat dibagi dengan sesama. Berikut wawancara Dwi Prasetyo dari Swara Nusa dengan Ronald Ambrosius, Kepala Panti Rehabilitasi Narkoba "Galilea Miracle Center" Kalimantan Tengah tentang rehabilitasi narkoba.
Format Laporan PKVHI, Langkah Mundur
Dalam penanggulangan HIV dan AIDS data base memegang peranan sangat penting. Sayangnya, sampai saat ini belum ada data pilah yang bisa mengidentifikasi kunjungan voluntary counseling test (VCT) karena inisiasi sendiri, mandatory (keharusan/paksaan) atau inisiasi petugas kesehatan. Bahkan, belum mampu memastikan temuan infeksi baru atau lampau.
PKVHI Luncurkan Website Baru
Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) luncurkan website barunya. Nasrun, pengelola website PKVHI mengatakan pengguna internet di Indonesia rata-rata didominasi kelompok usia muda yang merupakan sasaran tepat untuk menyebarkan informasi HIV dan AIDS. Kasus AIDS sekarang ini tampaknya banyak terjadi di kelompok ini. "Websitie bisa diakses di www.pkvhi.org," katanya akhir pekan silam.
Daerah di Yogyakarta Dinilai Lamban Merespon AIDS
dr. Bagus, Kepala Bidang Layanan RSUD Panembahan Senopati Bantul mengatakan rumah sakitnya memang belum memiliki layanan VCT lengkap. Meski sejak dua tahun terakhir, telah menemukan beberapa kasus positif. "Akhir-akhir ini angka temuan baru hampir setiap hari bisa dijumpai," ujarnya.
Selama ini, temuan kasus HIV dengan infeksi TB seringkali ditemukan bagi pasien rawat inap. Tindak lanjutnya dirujuk ke RSUP. DR Sardjito, Yogyakarta. jika kasus TB cukup tinggi, maka potensiko-infeksi TB HIV bisa melebihi jumlah yang selama ini ditemukan.
Sebenarnya sumber daya manusianya sudah cukup memadai. dr. Bagus menyebutkan dirinya, telah mendapatkan pelatihan VCT, acapkali juga terlibat pelatihan dari PKBI dan Dinas kesehatan. Selain itu, ada dr. Warih, SpPD yang pernah mendapatkan pelatihan tingkat nasional Depkes RI–GF ATM. Hambatannya, tidak tersedia sarana yang lengkap seperti laboratorium dan petugas kesehatan lainnya belum dilatih. Sebagian petugas medis malah masih phobia dengan kasus HIV dan AIDS. "Itu sebabnya banyak pasien rawat inapnya yang terdiagnosa HIV segera dirujuk ke RSUP Dr. Sardjito," katanya.
Khabar mengenai kelambanan respons Kabupaten Bantul, sebenarnya sudah diketahui banyak pihak, termasuk Dinas Kesehatan Propinsi. Bahkan sejak dr. Bagus masih bertugas di Puskesmas, hambatan-hambatan seperti sudah disampaikan ke Bidang Llayanan Dinas Kesehatan Propinsi. "Hingga berpindah tugas di RSUD, belum ada tindak lanjut yang jelas," tutur dr. Bagus.
RSUP Dr. Sardjito memang akhirnya menjadi tumpuan rujukan dari berbagai daerah. Tidak hanya kabupaten dan kota di wilayah Propinsi DIY, tetapi juga dari wilayah Jawa Tengah, seperti Magelang, Temanggung, Klaten, Cilacap dan bahkan dari Propinsi di luar Jawa Tengah. Persoalannya menjadi rumit manakala anggaran RSUP tidak cukup membiayai beban pasien yang rata-rata tidak mampu, “Jamkesmaspun tidak cukup menjawab,” kata Prof. Dr. Boedi Moelyono, Direktur Utama RSUP DR. Sardjito.
Secara personal, dr. Soemardi, SpPD, anggota tim AIDS RSUP Dr. Sardjito pun berteriak mengenai kerumitan ini. Setiap kasus AIDS selalu ditumpukan di pundaknya. Sebagai dokter spesialis penyakit dalam dan dosen Fakulatas Kedokteran UGM, dr. Soemardi merasa kewalahan dengan sistem rujukan yang dibangun Dinas Kesehatan Propinsi. Persolan kerumitan ini harus segera diselesaikan, sehingga tidak banyak keluhan pasien yang merasa terabaikan. "Lha, semua kog ditumpukan ke saya. Lha dokter-dokter lainya pada ke mana,“ kata dr. Soemardi.
dr. Riyanto, Province Implementing Unit GF-ATM Yogyakarta mengatakan DIY memang belum masuk dalam 12 wilayah Propinsi yang mendapatkan prioritas dukungan dana Global Fund around 8. Pertimbangannya karena prioritas pendanaan donor yang sedang mengalami krisis di tingkat global. Akibatnya, percepatan daerah lainnya belum bisa dilakukan. Untuk around 9, Riyanto optimis akan mendapatkan dana. "Pembahasannya jatuh di bulan April nanti," katanya.
Percepatan daerah menemukan hambatan, karena program asistensi sebagai cara percepatan di kabupaten dan kota justru terganjal UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Intervensi Propinsi menjadi sulit dilakukan di daerah. Dalam skema otonomi daerah, tugas Propinsi hanya membuat rencana strategis. "Pelaksanaan dan penyusunan program semua dilakukan daerah dengan anggarannya sendiri," kata dr. Ahmad dari Dinas Kesehatan Propinsi DIY.
Khabar menggembirakan disampaikan Rini Estu, Bidang Layanan Dinas Kesehatan Propinsi DIY. Pada tanggal 15-20 Maret 2010 akan dilakukan pelatihan konselor VCT dari Kementrian Kesehatan RI bersama dengan GF-ATM di Yogyakarta. Dinas Kesehatan Propinsi memberikan porsi besar pada Rumah Sakit Umum Daerah dari Kabupaten dan Kota. Sumber dananya dari Global Fund Komponen AIDS around 4. "Pelatihan ini bisa bermanfaat untuk membantu percepatan penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah," ujarnya saat dihubungi melalui selulernya.
Konseling Bukan Pemberian Informasi
Pamuji, bukan nama sebenarnya (60) merasa bingung dengan statusnya, saat mendapat diagnosa HIV positif dari Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) Yogyakarta. Sekalipun ia telah mendapat rujukan dan mengakses layanan CST di RSUP. DR Sardjito. "Informasi yang diberikan belum Jelas," ujarnya di Griya lentera PKBI, kemarin.
Kasus HIV Dipolitisasi untuk Kepentingan Politis
Kekuatan dan daya jangkau media massa dianggap tetap efektif sebagai alat memberikan informasi yang lengkap, berimbang dan objektif dalam penanggulangan HIV dan AIDS, dan bahaya narkotika. Masyarakat juga akan semakin mudah dan murah untuk mengaksesnya.
Temuan Kasus Tinggi, Indikator Keberhasilan Program
Drg. Daryanto, Dinas kesehatan Propinsi DIY menjelaskan indikasi keberhasilan juga dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan layanan Voluntary Counseling and Testing ( VCT ) yang mencapai 10.160 klien. Temuan kasus di tingkat kabupaten juga mulai tercatat, seperti Kulon Progo dengan 14 kasus HIV dan 17 kasus AIDS, Bantul dengan 64 kasus HIV dan 29 AIDS. Kalau melihat estimasi kelompok beresiko tinggi di Yogyakarta, yang mencapai 61.350 orang, diperkirakan masih ada 3.320 kasus positif yang belum ditemukan.
Media memiliki andil dari keberhasilan yang telah dicapai. "Stigma dan diskriminasi merupakan fakta sosial yang bisa direduksi media. Hasilnya, kenaikan kasus yang ditemukan,” kata Slamet Riyadi Sabrawi, Deputy Director LP3Y. Meskipun, menurut Slamet, pemberitaan HIV dan AIDS di media selama ini masih campur aduk.
ILGA Terancam Gagal, Bentuk Diskriminasi Negara Terhadap LGBT
Lagi lagi perjuangan identitas komunitas lesbian, gay, biseksual dan trangender ( LGBT ) dihadapkan pada sebuah persoalan. Konferensi International Lesbian, Gay dan Interseksual Asosiation (ILGA ) yang sekiranya akan diselenggarakan pada kamis besok ( 25/3) hingga hari Minggu di kota Surabaya, belum mendapatkan ijin dari kepolisian setempat. Hal ini mendapat beragam respon yang keras dari para aktivis LGBT.
Petugas Kesehatan Masih Melakukan Diskriminasi
Terungkap dalam pelatihan, peserta tidak pernah mencari informasi sebelum mereka pergi ke unit layanan kesehatan. Mereka juga mengaku tidak pernah mendapatkan informasi yang memuaskan dari petugas kesehatan dan merasakan perlakukan petugas kesehatan yang berbeda. "Indikasi diskriminasi seperti ini, hanya ditanggapi dengan diam dan pasrah, sekalipun mereka mengaku merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu," kata Budi, sebagai Fasilitator pelatihan.
Sistem Distribusi Perlengkapan Kesehatan Buruk
Kekosongan vaksin di Kalimantan Tengah akhirnya dilaporkan masyarakat ke DPR RI melalui Komisi C DPRD Kalimantan Tengah, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kesehatan. Hasilnya, pada awal bulan April ini, vaksin akan dikirim. "Vaksin selama tiga bulan ke depan akan segera dikirim dari pihak Kemenkes Jakarta," kata Ade Supriyadi, Ketua Komisi C DPRD Kalimantan Tengah.
Meluaskan Akses bagi Remaja, Diadakan Pemilihan Duta Mahasiswa
Akses informasi kesehatan reproduksi remaja harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini disampaikan Retno Mayangsari, Direktur Pelaksana Daerah (Dirpelda) PKBI Riau yang juga menjadi Dewan Juri dalam kegiatan ini, saat mengomentari Pemilihan Duta Mahasiswa untuk Pemberian Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja, di Kantor BKKBN Provinsi Riau, pekan silam.
Pekerja Medis Masih Melakukan Diksriminasi
Pekerja kesehatan masih memberikan perlakuan berbeda terhadap pasien-pasien yang terinfeksi HIV. Situasi buruk ini mengemuka pada Peringatan Malam Renungan AIDS Nusantara (MRAN) di Balaikota Yogyakarta, akhir pekan silam. Kegiatan ini dilaksanakan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi DIY, Dinas Kesehatan Propinsi DIY, Victory Plus dan LSM peduli AIDS se-Kota Yogyakarta
Dalam dialognya, dr. Fita Yulia, Ketua B2PL mengatakan dirinya sangat menyayangkan sikap para pekerja kesehatan yang memperlakukan orang terinfeksi HIV secara tidak baik. Sebagai pekerja kesehatan, seharusnya mereka paham betul bagaimana merawat dan memahami kondisi psikis pasien-pasien tersebut. "Mereka kan sudah mendapatkan pengetahuan bagaimana cara penularan HIV sendiri dan cara pencegahannya," ujar dr. Fita.
Berdasarkan data dari Komisi Penanggulan AIDS Kota Yogyakarta, di DIY kasus HIV dan AIDS pertama kali ditemukan tahun 1993 dan sampai tahun 2009 tercatat 361 kasus HIV dan AIDS, yang terdiri dari 255 kasus HIV dan 66 kasus AIDS.
Lies Marcoes-Natsir, MA: Mitos Seksualitas di Kalangan Santri
"Tiga hal penting berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi, didengarkan suaranya, mendapatkan informasi dan mendapatkan layanan," kata Lies Marcoes-Nastsir, saat memfasilitasi Workshop Penyusunan Modul Pelatihan Kesehatan Reproduksi bagi Santri, yang diselenggarakan Fahmina Institut di Cirebon, pada tanggal 18-19 Mei 2010.
Tidak Adil, Anggapan HIV Sebagai Kutukan Tuhan
"Masih ada anggapan HIV dan AIDS kutukan Tuhan. Akibatnya orang yang terkena HIV dan AIDS serta merta dipandang buruk, hina dan kotor.Seolah-olah semua yang terkena HIV telah melakukan dosa besar sehingga dikutuk Tuhan," kata KH. Hussein Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Dar al Tauhid, Arjawinangin, Cirebon.
PPS Keluhkan Pelanggan Tak Mau Pakai Kondom
Semakin meningkatnya penularan HIV ternyata tidak membuat laki-laki pelanggan Perempuan Pekerja Seks (PPS) merasa takut. Buktinya banyak dari mereka yang enggan menggunakan kondom. Seperti yang dituturkan Anna (20), bukan nama sebenarnya, seorang PPS yang biasa bekerja di Jalan Mahir Mahar, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya. Anna mengaku kesulitan meminta kliennya memakai kondom. "Alasannya soal ketidaknyamanan," katanya.
Bali Berlari dengan Waktu Hadapi HIV
Menurut data kompilasi Dinas Kesehatan Bali, pada 2008 saja, rata-rata dua orang terinfeksi HIV per hari. Itu yang berhasil dijangkau dan ditemukan saja. Sementara tahun 2010 ini, baru tiga bulan, kasus baru sudah bertambah 152 orang.
Press Release: Musyawarah Daerah PKBI DIY 2010
Diskriminasi adalah hantu bagi peradaban manusia. Sejarah telah menyaksikan di mana hantu diskriminasi mewujud, di sana pulalah gerakan mengada. Dan, hanya gerakan sipil lah yang akan mampu menuntaskan perang kemanusiaan melawan diskriminasi. (Catatan Perkumpulan, 2010)
Pekerja Konstruksi Rentan Tertular HIV
Pekerja konstruksi merupakan salah satu kelompok yang berpotensi terkena HIV. Hal ini berdasarkan temuan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) "Kalandara" Semarang.
Dalam penelitian tersebut, terungkap pula bahwa pekerja konstruksi berkorelasi erat dengan 3M. "Tiga M itu adalah Man, Money, dan Mobile. Laki-laki yang bermobilitas tinggi dan memiliki akses finansial ditambah fasilitas penerimaan upah atau gaji secara tunai dan langsung tanpa ada fasilitas penyimpanan," kata Manajer Program LSM Kalandara M Yusuf.
-
Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Harus DikucilkanKekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Upaya menguranginya sudah dilakukan. Apakah upaya yang dilakukan memang tidak efektif? Hadziq Jauhary dari Swaranusa, melakukan wawancara khusus dengan Evarisan, SH, MH, aktivis hak asasi perempuan dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia [LRC-KJHAM].
-
Organisasi Komunitas Sebagai Basis GerakanGerakan LGBT belakangan ini semakin menguat. Di sisi lain, stigmatisasi juga semakin mengeras. Bagaimana startegi komunitas LGBT dalam menghapuskan stigma dan diskriminasi? Berikut wawancara Hadziq Jauhary dari Swaranusa Biro Jawa Tengah, dengan Orie Lesmana, aktivis hak asasi manusia dari komunitas gay.
Bagaimana gerakan LGBT belakangan ini? -
Berencana Menambah Asrama PerempuanPara mantan pengguna narkoba masih sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Akibatnya mereka kesulitan bermasyarakat. Padahal mereka yang telah keluar dari jeratan narkoba memiliki segudang pengalaman yang dapat dibagi dengan sesama. Berikut wawancara Dwi Prasetyo dari Swara Nusa dengan Ronald Ambrosius, Kepala Panti Rehabilitasi Narkoba "Galilea Miracle Center" Kalimantan Tengah tentang rehabilitasi narkoba.
- 02 08 10 - Imroatus Sholihah:
Masalah penyimpangan perilaku seks di kalangan remaja BUKAN karena kurang pendidikan seks, TAPI KARENA remaja tidak paham aturan agama, mana yang halal, mana yg haram. Bgaimana dia punya pedoman dalam bergaul. Masalah remaja timbul karena sistem liberal dan karut marut di negara ini. - 02 08 10 - Imroatus Sholihah:
Masalah penyimpangan perilaku seks di kalangan remaja BUKAN karena kurang pendidikan seks, TAPI KARENA remaja tidak paham aturan agama, mana yang halal, mana yg haram. Bgaimana dia punya pedoman dalam bergaul. Masalah remaja timbul karena sistem liberal dan karut marut di negara ini. - 12 06 10 - ilahtea:
kawan2 swaranusa, kita jadikan isu ini menjadi isu nasional yuk. kumpulkan artikel dan data2 dari berbagai daerah tetang pentingnya pendidikan seks. - 11 06 10 - ridho:
justru karena pemerintah tidak memberikan informasi yg memadai untuk remaja, jadinya remaja mencari informasi yang salah tentang kesehatan reproduksi - 11 06 10 - galink:
pendidikan seks kan bukan pendidikan buat ngajarin seks? gimana tho?? - 10 06 10 - ilahtea:
kawan, perlukah pendidikan seks di sekolah?? kayanya setuju sama mentri pendidikan., anak2 dah lebih jago ngeseks dari film bokep dibanding harus diajarin di sekolah ^_^ - 06 06 10 - galink:
benar, negara belum memberikan kontribusi, malah terus melakukan diskriminasi pada LGBT - 05 06 10 - ilahtea:
hanya ada 1 harapan yang tersisa di negri ini.... cinta!!! - 01 06 10 - cornel:
negara kita blm bsa kasih konstribusi buat LGBT, bagaimana tanggapan kalian? - 19 05 10 - wete:
ada problem multikulktural di tengah masyarakat indonesia, meskipun ada pendidikan karakter sifatnya masih lip service... - 08 05 10 - polo:
terus berjuang - 07 02 10 - heni:
toleransi itu penting!!!! - 28 12 09 - Hadziq:
Indahnya dunia kalau kita saling toleransi. Indahnya hidup kalau kita saling menghargai.









