Pekerja Jalanan Ingin Jalanan Aman Bagi Semua : “Di persimpangan langkahku terhenti Ramai kaki lima Menjajakan sajian khas berselera Orang duduk bersila Musisi jalanan mulai beraksi Seiring laraku kehilanganmu Merintih sendiri Ditelan deru kotamu” Lagu Yogyakarta yang dipopulerkan oleh Kla Project ini menggema di Gedung DPRD Provinsi DIY pada kegiatan Temu Budaya Jalanan, sebuah pertunjukkan seni yang digelar oleh Kaukus Pekerja Jalanan (KPJ) di Gedung DPRD Provinsi DIY, Minggu (24/02/2013). Budaya Yogyakarta yang istimewa memang cukup tergambarkan dari lagu tersebut, termasuk kehidupan jalanan yang menjadi bagian dari budaya kota ini. “Jalanan adalah tempat untuk hidup dan menjalankan kehidupan. Jalanan adalah ruang bagi mereka untuk mendapatkan hidup, dan dimana mereka dapat menghidupi jalanan. Kreativitas dan potensi komunitas jalanan begitu besar, jika difasilitasi akan menjadi budaya yang unik”, kata Amer, Koordinator Temu Budaya Jalanan. Keunikan ini tampak dari 4 komunitas pengamen jalanan yang ada di Alun-alun Kidul (Komunitas Alkid), Galeria, Jombor dan Tukangan yang menampilkan musik dengan ciri komunitasnya masing-masing. Meskipun sempat diwarnai hujan deras, mereka tetap bersemangat menyuarakan harapan mereka terhadap pemerintah. Harapan anggota KPJ tersebut muncul karena selama ini pemerintah hanya melakukan razia terhadap pekerja jalanan tanpa adanya tindak lanjut yang jelas. Seperti yang dikatakan Rere, anggota komunitas Galeria, “Semoga saja pemerintah memberi pelatihan musik pada kami, gak cuman digaruki (dirazia, red) terus.” Rere sendiri sudah menyukai musik sejak kecil dan menganggap jalanan adalah satu-satunya tempat bagi dia berkreasi dan menunjukkan bakatnya dalam bermusik. Acara Temu Budaya Jalanan ini juga diisi dengan pembacaan orasi oleh seluruh anggota KPJ yang isinya antara lain agar dihentikannya segala bentuk tindakan represif oleh pemerintah terhadap komunitas jalanan, menolak kriminalisasi oleh pemerintah terhadap komunitas jalanan, dipenuhinya hak-hak komunitas jalanan sebagai warga negara, dan tersedianya ruang untuk mencari penghidupan dan mengembangkan potensi. KPJ juga menuntut tersedianya akses layanan publik yang bebas dari stigma dan diskriminasi serta mendukung Yogyakarta yang beragam dan toleran yang menjunjung tinggi asas-asas kemanusiaan. Selain diharapkan mampu mengajak komunitas jalanan lainnya untuk bergabung dalam menyuarakan kepentingan mereka, kegiatan ini juga dapat menjadi menjadi wadah kreativitas pekerja jalanan, serta menjadi media kampanye untuk mereduksi stigma dan diskriminasi oleh pemerintah dan masyarakat. Agus, anggota komunitas Tukangan, menyatakan dengan tegas bahwa KPJ menolak tindakan represif aparat terhadap pekerja jalanan. ”Kami bukan sampah masyarakat yang harus dibasmi dengan kekerasan. Kami ingin jalanan aman bagi semua dan terpenuhinya hak-hak kami,” kata Agus. OBR Jogja : Untuk melawan tindak kekerasan terhadap perempuan, saat ini ratusan orang akan menari bersama para pejalan kaki di Malioboro Jogjakarta. Terbentuk : JIMI (Jaringan Methadone Indonesia) telah terbentuk sebagai wadah informasi, sosialisasi dan advokasi bagi pengguna methadone. Evaluasi : Peraturan Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi DIY dinilai hanya mengurusi virus, belum menyentuh hak warga negara. Release : Perkumpulan Aksara meluncurkan buku dan film tentang gender dan bencana. Jogja Update : Hari ini, PKBI DIY mengadakan kegiatan Jogja Update untuk mengaji situasi aktual kesehatan dan sosial. Gerakan : Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menggalang gerakan berikan hak pendidikan bagi anak perempuan korban kekerasan seksual dan bentuk kekerasan yang lain.

10 Aug 2013 22:02 WIB : Berita Pendek

Menyusui adalah Hak Perempuan dan Anak

Pekan ASI Sedunia biasa diperingati pada minggu pertama Agustus setiap tahunnya. World Health Organization (WHO) mengumumkan “Breastfeeding Support: Close to Mothers” sebagai tema yang diangkat pada 2013 ini untuk lebih menekankan pada mendesaknya kebutuhan untuk memberikan dukungan kepada para ibu menyusui sehingga mereka bisa memberikan ASI-nya secara lebih optimal.

Memperingati Pekan ASI Sedunia 2013 tersebut, PKBI DIY bersama Jogja Parenting Community menggelar Launching dan Diskusi Buku “Gempita ASI Eksklusif, Bagaimana Tubuh Perempuan?” di Pendopo Kampus Widya Mataram Yogyakarta, Jumat (2/8). Acara dibuka oleh Budi Wahyuni, Ketua Pengurus Harian Daerah PKBI DIY, yang menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran dalam memberikan ASI Eksklusif untuk anak.
“Karena mereka adalah anak Ibu, bukan anak sapi atau yang lainnya,” kata Budi Wahyuni.

Nyatanya baru 38% bayi berusia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, data Susenas 2010 menunjukkan baru 33.6% bayi mendapatkan ASI, tidak jauh berbeda dengan capaian di negara lain di Asia Tenggara. WHO sendiri menargetkan pada 2025, setidaknya separuh dari bayi di dunia mendapatkan ASI eksklusif yang juga akan memberikan kontribusi pada  capaian Millenium Development Goals (MDGs) 2015 poin pertama, mengurangi pemiskinan dan kelaparan, serta poin keempat, mengurangi angka kematian anak.

Desintha Dwi Asriani, Penulis Buku “Gempita ASI Eksklusif, Bagaimana Tubuh Perempuan?”, menceritakan pengalamannya menulis buku tersebut. Berawal dari kisah pribadi yang merasa kebingungan karena tidak tersedianya tempat khusus untuk memberikan ASI di tempat kerjanya, maupun tempat untuk memerah susu pada saat yang dibutuhkan.

Pengalaman serupa juga dialami Marganingsih dari serikat pekerja mandiri sebuah hotel di Yogyakarta yang hadir sebagai narasumber pada diskusi tersebut. Kegelisahan Marganingsih membuatnya tergerak untuk memperjuangkan hak para pekerja untuk mendapatkan cuti setelah melahirkan selama 6 bulan dan untuk bisa memberikan ASI yang Eksklusif kepada para bayinya. Namun perjuangan tersebut ditolak oleh pimpinan hotel dengan alasan akan mendatangkan kerugian. Cuti melahirkan hanya diberikan 3,5 bulan saja kepada para Ibu yang melahirkan.

Buku Desintha yang merupakan hasil riset tersebut menemukan bahwa kepemilikan perempuan atas payudaranya seperti halnya rahim dan kelamin, ternyata tidak berujung pada keberhasilan mereka dalam memproduksi maupun mereproduksi kekuasaan.
“Perempuan kembali terjebak pada dikotomi peran privat-publik saat kebutuhan mendayagunakan tubuhnya untuk menyusui tersebut terbentur pada konteks ranah kerja yang bias gender,” ujar Desintha. Dalam kondisi tersebut, perempuan seperti hanya memiliki dua pilihan, bekerja atau menyusui.

Hal lain dalam buku ini bahwa payudara perempuan tidak dapat lepas kaitannya dengan si pemilik tubuh, dan si pemilik tubuh tidak dapat lepas kaitannya dengan posisi sosial, ekonomi dan politik. Perempuan diberi tanggung jawab besar atas beban untuk menyusui untuk membuat anak-anak manusia sehat, cerdas, seharusnya mendapat perhatian khusus, dilindungi perkembangan tubuhnya, diperlakukan khusus karena peran pentingnya.
“Banyak ibu yang merasa gagal, merasa tidak dapat mengemban tanggung jawab besar atas kebaikan anak, atau banyak ibu yang bisa memproduksi susu, tetapi beban ekonomi yang besar untuk hidupnya sehari-hari, kebutuhan untuk menyusui anak hampir tidak mungkin saat mereka bekerja di pabrik, di jalanan, di kantor, dan lain-lain,” tambah Desintha.

Hal inilah yang ingin disampaikan Desintha dalam bukunya, mengenai kebijakan Negara tentang ASI Eksklusif yang ternyata tidak sensitif dengan keadaan perempuan, yang membawa kemana-mana tubuhnya, payudaranya disetiap aktivitas. Bahwa aktivitas menyusui begitu sulit dibarengi dengan aktivitas sosial, ekonomi, politik karena tidak adanya fasilitas, tidak adanya pemahaman terhadap tubuh perempuan. (Anggi)
 
  
 
22 Apr 2013 22:54 WIB : Editorial

Kartini, Riwayatmu Dulu

Peringatan Hari Kartini bisa jadi salah satu politisasi yang berhasil dilakukan pada era Soeharto dan masih terus terasa dampaknya sampai hari ini. Kritik yang banyak diajukan  terhadap peringatan ini adalah dari sekian banyak pahlawan perempuan Indonesia, kenapa Kartini yang diangkat sebagai simbol emansipasi perempuan.

08 Mar 2013 22:56 WIB : PKBI

Siaran Pers PKBI DIY Dalam Rangka Hari Perempuan Internasional 2013

Sudah lebih dari satu abad usia perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak dan martabatnya. Berawal dari perjuangan persamaan hak dalam politik, sampai pada perjuangan pemenuhan hak sipil dan sosial budaya. Tiap tahun, jutaan perempuan di seluruh dunia tumpah ruah ke jalan mengingatkan kita semua akan sejarah dan hebatnya perjuangan perempuan dari masa ke masa. Namun, apakah saat ini kondisi perempuan sudah jauh lebih baik?
08 Mar 2013 22:46 WIB : Berita Pendek

Aktivis Tuntut Pemenuhan Hak Bagi Semua Perempuan

 

08 Mar 2013 22:33 WIB : Editorial

Perempuan, Mari Nyaringkan Suara Kita!

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sebanyak 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan dan ditangani selama 2012. Data yang terkumpul dari laporan Pengadilan Agama dan lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar di 30 provinsi ini sangat mungkin hanya mewakili ratusan ribu kasus kekerasan lain yang dialami perempuan di Indonesia. Dua ratusan ribu perempuan yang mengadukan kasusnya ke lembaga mitra penyedia layanan adalah perempuan-perempuan yang boleh dibilang sudah tercerahkan. Mereka tahu bahwa mereka telah mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Mereka sadar bahwa perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami harus segera dihentikan. Bagaimana dengan perempuan-perempuan lain yang belum mendapatkan informasi dan kesadaran semacam itu?

14 Feb 2013 18:12 WIB : Berita Foto

Poster One Billion Rising Jogjakarta

Poster berukuran 1 x 1,5 meter terpasang di utara Tugu Jogjakarta untuk menyambut gerakan global, One Billion Rising (OBR) yang menggelar sebuah acara bertajuk ‘Rally V-Dance’ di jalan Malioboro, Jogjakarta pada 14 Februari 2013. Dalam aktivitas ini ratusan orang akan turun ke jalan dan mengajak para pejalan kaki di Malioboro untuk menari. Gerakan ini merupakan bagian dari aksi menolak kekerasan terhadap perempuan.
14 Nov 2012 21:55 WIB : Berita Pendek

SBY Didesak Menarik Duta Besar RI untuk Malaysia

Presiden SBY diminta segera mengirimkan nota protes diplomasi dan menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan pemerintah Malaysia. Untuk itu SBY harus menarik Dubes RI di Malaysia dan memulangkan Dubes Malaysia untuk RI atas kekerasan seksual terhadap PRT Indonesia di Malaysia yang selalu berulang.

23 Oct 2012 20:19 WIB : Berita Foto

Jogja Update

Suasana kegiatan Jogja Update yang diselenggarakan PKBI DIY, hari ini (23/10), sebagai salah satu ruang publik untuk melakukan analisis terhadap berbagai program yang dikembangkan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara terbuka masyarakat bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan berbagai isu yang berkembang (foto oleh rebeca)
23 Oct 2012 11:50 WIB : Berita Singkat (News Ticker)

Release

Perkumpulan Aksara meluncurkan buku dan film tentang gender dan bencana.
17 Oct 2012 08:54 WIB : Editorial

Permintaan Maaf, Tak Cukup

Penyataan M. Nuh, Menteri Pendidikan Nasional, terhadap kejahatan seksual yang dialami seorang siswi SMP Budi Utomo, pekan silam, disesalkan oleh banyak kalangan, terutama para aktivis Hak Asasi Manusia. Pasalnya, pernyataan sang Menteri dinilai melecehkan dan sekaligus menyalahkan korban.

Meski kemudian sang Menteri meminta maaf, tetapi kerangka dasar nalarnya dalam memandang korban kejahatan seksual tak berubah. Misalnya, ia meminta maaf karena komentar itu bukan dimaksudkan untuk siswi SMP Budi Utomo, tetapi untuk peristiwa secara umum. Artinya, dalam benak sang Menteri, korban kejahatan seksual tetap sama posisinya, perempuan nakal dan atau suka sama suka, tetapi mengadu diperkosa.

16 Oct 2012 19:26 WIB : Wawancara Eksklusif

Revolusi KB, Rumuskan Strateginya

Dalam rentang lima sampai sepuluh tahun ke depan PKBI menghadapi beragam tantangan yang tidak cukup ringan. Bahkan tantangan ini tidak saja pada aras visi, tetapi juga pada level paradigmatik, strategi program dan pengelolaan sumber daya manusia.

15 Oct 2012 08:48 WIB : Berita Pendek

SMP Budi Utomo Depok Dinilai Diskriminatif

Tindakan pihak SMP Budi Utomo, Depok mengeluar dan mengusir salah satu siswanya yang menjadi korban tindak perkosaan merupakan tindakan diskriminatif. Karenanya dianggap melanggar hak remaja, dan sekaligus sebagai bentuk kriminalisasi terhadap korban perkosaan.

Penilaian ini disampaikan Kalyanamitra dalam surat keprihatinan yang dikirimkan kepada SMP Budi Utomo sebagai salah satu bentuk kritik atas kebijakan yang tidak manusiawi ini. Surat dengan Nomor 68/Eks/YKM/X/12 dan ditandatangani oleh Rena Herdiyani, Direktur Eksekutif Kalyanamitra ini, , juga ditembuskan kepada Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

12 Oct 2012 16:55 WIB : Berita Pendek

Memerhatikan Keberagamaan Seksual

Menguatnya wacana jender ternyata tidak dibarengi dengan isu keberagaman seksual. Selama ini jender hanya dikonotasikan dengan laki-laki dan perempuan. Situasi ini tidak sadari sebenarnya mendiskriminasi gender lain. Persoalan ini merupakan salah satu persoalan dalam gerakan perempuan di Indonesia.

”Menurut UU No 39/1999 tentang HAM semua warga negara berhak menerima layanan dari negara. Karena itu ’maisntreaming’ issu keberagaman seksual dalam tahapan-tahapan aktifitas sosial menjadi tantangan kita bersama,” tulis Komisi Nasional Perempuan dalam siaran pers, berkaitan dengan akan diselenggarakannya Konferensi Pengetahuan dari Perempuan II dengan Tema Perempuan dan Pemiskinan pada 1-4 Desember 2012 di Yogyakarta.

13 Sep 2012 21:06 WIB : Berita Foto

Sarkasme dari Jogja

Sudah 126 hari sejak penyerangan diskusi Irsyad Manji di LKiS, tetapi belum juga tampak hasilnya. POLDA DIY dinilai tidak serius menangani kasus itu. Tidak kurang-kurang Sultan sudah menghimbau sejak mula agar kasus yang mencoreng nama baik Yogyakarta sebagai kota intelektual itu, diusut segera dan tuntas. Maka, aktivis Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) menggelar aksi tutup mata dan tutup mulut sebagai protes atas kelambatan POLDA DIY dalam menangani kasus itu.
02 Jul 2012 08:00 WIB : Artikel/Makalah/ Paper/Bahan Presentasi

ABC ke SAVE: Pendekatan yang Lebih Komprehensif

Saat ini pencegahan HIV secara global dikemas menggunakan pendekatan ABC, yaitu Abstinance (tidak berhubungan seks sama sekali)-Be faithful (setia dengan satu pasangan)-use Condom (menggunakan kondom) yang mulai dikenalkan di sekolah-sekolah Amerika sejak awal 1980-an (Avert, 2005). Audet, Burlison, Moon, Sidat, Vergara, dan Vermund (2010) menjelaskan pencegahan menggunakan pendekatan ABC memiliki beberapa rintangan, khususnya terkait dengan penggunaan kondom. Berdasarkan pesan yang disampaikan oleh media, masyarakat memiliki kepercayaan bahwa kondom tidak diperlukan dalam hubungan yang dibangun atas rasa cinta dan saling percaya. Selain itu, kondom lebih sering digunakan oleh orang yang senang berganti-ganti pasangan seksual. Konsepsi yang salah tentang kondom juga dapat memicu ketakutan irasional seperti pemimpin agama yang menganggap bahwa kondom merupakan barang produksi Amerika yang dijadikan alat genosida pada bangsa timur. Hasil wawancara kepada laki-laki dengan HIV positif menunjukkan bahwa laki-laki Malawi menolak memakai kondom karena menganggapnya sebagai tanda cinta. Laki-laki yang telah terinfeksi HIV tidak mau memakai kondom karena tidak ingin kehilangan kenikmatan seksual dan hidup (Chinkonde, Sundby, & Martinson, 2009). Hal serupa ditemukan oleh Ratnaningsih (2010) yang menemukan laki-laki Gunung Kidul tidak suka menggunakan kondom karena dianggap tidak praktis. Alasan lain adalah stigma yang melekat pada kondom yang dikaitkan dengan sikap amoral serta menjadi simbol bagi laki-laki yang tidak setia. Penggunaan kondom secara otomatis menempatkan seseorang pada kategori yang tidak setia atau tidak mau menahan hawa nafsunya (Kurian, 2006). Oleh karena itu pendekatan ABC tidak dapat dilakukan sepenuhnya pada kelompok kepercayaan atau agama tertentu, khususnya penggunaan kondom sehingga pada praktiknya hanya tinggal A dan B.

22 May 2012 10:56 WIB : Artikel/Makalah/ Paper/Bahan Presentasi

Siapa Irshad Manji?

Salah satu alasan penyerangan—untuk membubarkan paksa diskusi dan bedah buku—yang dilakukan oleh massa ke kantor LkiS di Sorowajan adalah ketakutan bahwa Irshad Manji akan menyebarkan paham lesbianisme. Perlu diperhatikan bahwa dari alasan tersebut saja, dapat disimpukan bahwa massa belum mengerti sepenuhnya tentang homoseksualitas.

Lesbian Bukan Sebuah Paham
Lesbian merupakan kata yang digunakan untuk mengidentifikasi perempuan yang memiliki ketertarikan, khususnya secara afeksi, dengan perempuan lainnya. Ketertarikan tersebut sama dengan ketertarikan yang dimiliki oleh heteroseksual, yaitu ketika seorang perempuan memiliki ketertarikan dengan laki-laki, maupun sebaliknya. Hal tersebut disebut dengan orientasi seksual, dimana setiap individu memiliki hak untuk memilih orientasi seksual mana yang paling nyaman baginya dan tidak memaksakan orientasi pilihannya kepada orang lain. Oleh karena itu kurang tepat jika disebut-sebut lesbianisme adalah sebuah paham, apalagi diibaratkan seperti penyakit yang dapat ditularkan kepada orang lain.

Mengenal Irshad Manji
Jika massa sudah memiliki ketakutan terlebih dahulu terhadap Irshad Manji yang memang mengakui bahwa dia seorang lesbian, maka persepsi yang dimiliki massa tentang Irshad akan cenderung negatif. Oleh karena itu artikel ini akan mengupas lebih mendalam tentang Irshad Manji dan dengan kekayaan informasi diharapkan pembaca dapat lebih cerdas dalam bersikap. Riwayat hidup ini diambil dari laman web resmi Irshad Manji, yaitu https://www.irshadmanji.com/about-irshad, serta penuturannya di dalam buku Beriman Tanpa Rasa Takut: Tantangan Umat Islam Saat Ini” (terjemahan dari “The Trouble with Islam”) dan “Allah, Liberty, and Love”.

Masa Kanak-kanak dan Pendidikan
Irshad lahir pada tahun 1968 di Uganda. Orangtuanya adalah keturunan India dan Mesir. Pada masa pemerintahan diktator militer Jenderal Idi Amin ratusan keluarga dari Asia diusir, termasuk keluarga Irshad. Saat itu keluarga Irshad mengungsi ke Kanada dan ditempatkan di daerah Vancouver.
Irshad tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Dia datang ke dua sekolah, yaitu sekolah umum tanpa pendidikan keagamaan setiap hari Senin hingga Jumat—juga beberapa jam pada hari Sabtu—dan sekolah agama Islam atau disebut madressa (madrasah). Di sekolah umum Irshad merupakan murid yang unggul, tetapi dia justru dikeluarkan dari madrasah ketika berusia 14 tahun karena terlalu banyak bertanya. Irshad saat itu bisa saja meninggalkan Islam karena banyak pertanyaannya yang belum terjawab. Akan tetapi Irshad yakin bahwa agama yang dianutnya memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan. Peristiwa ini yang kemudian mendorong Irshad untuk mempelajari Islam lebih mendalam.
Sambil terus mencari jawaban pertanyaan dalam pikirannya, Irshad melanjutkan pendidikan di jurusan sejarah, University of British Columbia, dan mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa terbaik di bidang kemanusiaan.
Selama masa pencariannya, dan hingga saat ini, Irshad mendalami Islam karena yakin bahwa yang diterimanya saat madrasah bukanlah sebuah pendidikan melainkan indoktrinasi. Seperti yang dijelaskan Irshad,”Pendidikan memberikan ruang untuk berpikir sedangkan indoktrinasi mencegahnya”. Oleh karena itu Irshad kemudian memiliki keinginan kuat untuk “memperbaharui” Islam dengan tradisi yang telah ada, yaitu ijtihad.
Dalam “Allah, Liberty, and Love” Irshad menjelaskan bahwa ijtihad merupakan sebuah tradisi dalam Islam yang mencakup perbedaan pendapat, penalaran, dan penafsiran kembali. Kata ini berasal dari akar yang sama dengan kata jihad atau “berjuang” tetapi tidak seperti jihad (berjuang) yang penuh kekerasan. Ijtihad terkait dengan perjuangn untuk memahami dunia kita dengan menggunakan pikiran. Hal tersebut kemudian berimplikasi kepada penggunaan kebebasan untuk mengajukan pertanyaan—yang terkadang dapat menimbulkan ketidaknyamanan.
Sebagai seorang muslim, Irshad merasa harus memiliki ekspetaksi yang lebih tinggi terhadap diri sendiri. Kita pernah memperlakukan pikiran kita seperti seni, yaitu menghidupkan begitu banyak pilihan di dalam pengamalan iman. Seribu tahun yang lalu semangat ijtihad sangat terasa dalam diskusi, debat, dan perbedaan pendapat. Peradaban Islam pada saat itu juga mengalami perkembangan, memimpin dunia dengan cerdik cendikia. Para siswa muslim Spanyol (Andalusia) dapat berdialog dengan Al-Quran dari berbagai segi. Seperti yang dituliskan George Makdisi, seorang sejarawan, madrasah di abad ke-19 merupakan sumber dari kebebasan akademik di masa kini. Akan tetapi tradisi tersebut tenggelam pada abad ke-12. Saat itu kelompok muslim fanatik dari Maroko melintasi Selat Gibraltar dan menduduki Spanyol. Akibatnya, imperium Islam yang membentang dari Spanyol di bagian Barat hingga Irak bagian Timur terpecah belah.

Misi Irshad
Dalam bahasa Arab, Irshad berarti “panduan”. Hal inilah yang menjadi misi Irshad, yaitu memandu reformasi umat muslim dan keberanian moral. Misi tersebut diwujudkan ke dalam Moral Courage Project di Moral Courage Project. Di sana Irshad menjadi pendiri dan direktur yang memimpin program kepemimpinan untuk membekali para mahasiswa agar dapat melepaskan sensor diri (self-censorship, dihantui bayang-bayang kehormatan orangtua mereka).

Karir
Setelah lulus dari universitas, Irshad bekerja sebagai staff di badan legislatif Kanada. Kemudian dia menjadi sekretaris pers untuk Kementerian Urusan Perempuan Ontario dan lalu menjadi penyusun pidato untuk pemimpin di Partai Demokrasi Baru.
Saat berusia 24 tahun, Irshad masuk ke dalam jurnalisme profesional dengan menulis editorial untuk Ottawa Citizen. Hal ini menjadikan Irshad sebagai anggota termuda dari dewan editor untuk Harian Kanada.
Setelah itu Irshad memulai karirnya di televisi. Di pertengahan 1990-an dia muncul di Friendly Fire, sebuah acara debat mingguan yang mengupas pandangan liberal Irshad melawan konservatif. Irshad lalu memproduksi acara In the Public Interest di Vision TV.
Pada tahun 2001, Irshad meluncurkan acara baru dan mulai menulis buku “The Trouble with Islam Today” yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Beriman Tanpa Rasa Takut”. Tahun 2004 buku tersebut diluncurkan dan Irshad mulai berkeliling dunia untuk melakukan dialog. Setahun kemudian Irshad menjadi pengajar tamu di Universitas Yale untuk memberikan kuliah umum. Lalu di tahun 2007 Irshad pindah dari Toronto ke Manhattan untuk mengajar keberanian moral di New York University’s Robert F. Wagner Graduate School of Public Service. Di sinilah Irshad menemukan inspirasi untuk menulis buku barunya,”Allah, Liberty, and Love”.
 
edL
12 May 2012 23:33 WIB : Berita Panjang

Tidak Ada Isu Lesbianisme dan Penistaan Agama dalam Diskusi Bersama Irshad Manji: Pernyataan Sikap CRCS UGM

Direktur Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) atau Program Studi Agama dan Lintas Budaya UGM memberikan pernyataan tertulis melalui laman web CRCS terkait pembatalan Bincang Pagi Bersama Irshad Manji bertema: Agama, Kebebasan, dan Keberanian Moral (9/5). Zainal Abidin Bagir memberi judul pernyataannya ”Atmosfer Akademik dan Polusi Ancaman” yang kemudian ditempel di beberapa papan informasi CRCS sekitar pukul 09.15 dimana seharusnya diskusi mulai pada pukul 08.30. Sementara di dalam kantor CRCS terlihat para staff dan pimpinan CRCS sedang berdialog dengan orang-orang yang meminta diskusi dibatalkan.

Dalam pernyataan tertulisnya, Zainal menegaskan bahwa bincang pagi bersama Irshad akan digunakan untuk membedah buku terbarunya berjudul “Allah, Liberty, and Love” dan tidak memiliki agenda membahas homoseksualitas atau lesbianisme secara khusus. Terkait dengan itu, ketika memberikan pernyataan secara lisan, Zainal juga mengatakan bahwa isu penistaan agama dalam diskusi tidak akan terjadi. Berikut ini pernyataan tertulis Zainal Abidin Bagir:

Gagalnya Irshad Manji menginjakkan kakinya untuk kedua kalinya di tanah UGM seharusnya membuat kita, khususnya civitas akademi UGM, berpikir ulang. Tidak perlu disembunyikan bahwa pembatalan acara itu adalah karena ancaman dari sekian ormas, yang tak semuanya selalu jelas nama dan keberadaannya.

Tidakkah ini membuat kita berpikir, bagaimana masa depan atmosfer akademik UGM? Bagaimana kalau suatu ketika ada keberatan semacam itu lagi dari dua, atau tiga, atau tiga puluh ormas untuk isu-isu lain yang mungkin memunculkan pandangan yang tidak disetujui sebagian orang? Misalnya, tentang pembicaraan kemungkinan penyelesaian konflik-konflik di Papua? Atau, suatu seminar kebencanaan mengenai penyebab bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo? Pemberantasan korupsi dan peran KPK? Atau isu-isu lain.

“O, itu lain…. Irshad Manji adalah lesbian, yang mau merusak moralitas masyarakat kita.” Mungkin demikian tanggapan sebagian orang. Ada banyak problem dengan jawaban semacam ini.

Pertama, tema-tema itu tak kalah sensitif, bahkan dalam beberapa hal mungkin lebih sensitif. Beberapa waktu lalu, seminar tentang Papua di Sekolah Pascasarjana UGM, yang dihadiri tokoh-tokoh penting, sudah pernah terjadi dan dihentikan sekelompok orang ketika Direktur SPs baru menyampaikan ucapan pembukanya. Suatu kelompok bisnis yang berkepentingan dengan isu ilmiah mengenai apakah bencana di Sidoarjo yang bermula pada Mei 2006 itu adalah bencana alam atau akibat kelalaian manusia, mungkin saja menyewa sekelompok orang yang berani mengancam atau melakukan kekerasan untuk membela kepentingannya, dan menggagalkan diskusi yang hasilnya mungkin merugikannya. Demikian pula dengan yang lain-lain.

Isunya sama: kemungkinan pertukaran pendapat ditutup sebelum dilakukan. Apakah lalu lembaga akademik sekelas UGM dari waktu ke waktu harus meminta izin (atau dalam bahasa kepolisian,”berkoordinasi”) dengan ormas, preman, dan sebagainya?

Agak menyedihkan, memang, kesan itulah yang muncul: kewibawaan lembaga akademik dikalahkan oleh ancaman. Tentu ada alasan mulia yang bisa diajukan: demi ketertiban (Dan lalu kita akan dipaksa memikirkan ulang makna “ketertiban”, ketika “tertib” berarti menghindari resiko perbedaan pandangan).

Tapi, tidak semua kesalahan bisa ditimbulkan kepada kelompok yang mengancam. Sebagian orang akan menyalahkan UGM—tapi UGM juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Yang membuat ancaman-ancaman itu menjadi efektif, dan yang membuat UGM harus mengorbankan otoritas akademiknya demi ketertiban adalah atmosfer kekerasan yang makin menguat. Yaitu, kekerasan yang dibiarkan.

Secara bertahap, kita belajar bahwa ancaman dan kekerasan adalah alat efektif untuk memecahkan masalah. Ketika korban kekerasan justru menjadi terdakwa dan dihukum; ketika media secara rutin menyajikan potret kekerasan yang dibiarkan dan tak ditindak; ketika ancaman sudah cukup untuk membuat penegak hukum bertindak—tidak dengan menindak si pengancam tapi justru target yang diancam—maka tak mengherankan jika ancaman kekerasan menjadi pilihan yang makin populer.

Sekadar sebagai contoh yang sangat dekat dengan kami: Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia yang kami terbitkan sejak 2009 tak kurang berisi contoh-contoh itu dan, dalam dua Laporan terakhir, kami menegaskan kenyataan ini karena meningkatnya kecenderungan itu. Bahwa jika hal-hal seperti ini dibiarkan terus, kita akan sampai pada satu titik ketika kekerasan dan ancaman menjadi hal biasa dan kita dipaksa mentolerirnya.

“Tapi bagaimana dengan lesbianisme?” Dalam kasus diskusi dengan Irshad Manji, sesungguhnya ini tidak masuk agenda sama sekali. Tapi orang-orang cerdas sekalipun dapat termakan oleh teknologi baru yang ampuh dan massif: SMS. Teknologi ini bisa menyebar ketakutan dan mengubah tema seperti “ijtihad” menjadi “pelegalan dan propaganda lesbianisme”!

“Tapi, sekali lagi, …. bagaimana dengan lesbianisme?” Apakah akan dibiarkan saja? Bagaimana dengan “kesesatan yang terorganisir”— akan dibiarkan saja? Ada beragam pilihan sebetulnya yang bisa diambil. Sudah jelas orang tidak harus menerima semua pandangan. Tapi pilihan yang tersedia bukan hanya pilihan arogan “either you’re with us or against us”. Ada yang tegas menyatakan homoseksualitas adalah dosa besar; ada yang membelanya dengan argumen yang dipikirkan masak-masak, dengan argumen serius dari kitab suci; ada yang menolak dengan tegas sembari tak kalah tegasnya membela hak orang itu. Dan mungkin ada duabelas variasi pandangan lain.

Apakah kekeliruan (baca: dosa, atau perbedaan pandangan) berarti menghilangkan seluruh hak orang itu dan hak orang-orang lain (dan di sini akan ada banyak variasi lagi ketika bicara hak: hak berbicara dan berekspresi, atau hak mendapat penghidupan yang layak, atau bahkan hak hidup?) Bagaimana mungkin sisik-melik ini bisa dibicarakan demi mendapatkan posisi yang tepat, kalau kemungkinan berbicara saja ditutup?

Pembicaraan ini bisa panjang, dan harus panjang, karena, apa boleh buat, terlanjur ada beragam pandangan. Tapi bukan itu isunya saat ini.

Kekhawatiran kita adalah jika mentalitas preman yang ingin menyelesaikan masalah atau menutup percakapan dengan ancaman atau kekerasan diakomodasi oleh lembaga akademik. Apa jadinya kalau dari waktu ke waktu kita harus terus “berkoordinasi” dengan sumber ancaman atau kekerasan? Apa lagi yang bisa dilakukan jika mentalitas ini masuk ke ruang akademik yang terhormat? Bagaimna dengan cita-cita dan mantra “WCRU” (world class research university)?

Sebuah universitas seperti itu tentu bukanlah universitas yang berkat kerapiannya menyimpan kertas-kertas dokumen bisa lolos akreditasi atau mendapatkan sertifikasi. Tapi lembaga terhormat yang memberikan ruang untuk membangun pengetahuan—dan pengetahuan diciptakan oleh kesediaan mencari, mendengar, melakukan kesalahan, mengoreksi, melalui percakapan-percakapan yang beradab. Atau ia dibunuh sebelum lahir oleh ancaman.

Terlalu cepat tunduk pada ancaman berarti hidup dalam dan menghidupi atmosfer kekerasan itu. Apakah kita (UGM) sudah hidup dan bernafas dari menghirup udara di atmosfer itu?


(http://crcs.ugm.ac.id/article/781/Atmosfer-Akademik-dan-Polusi-Ancaman.html)

edL
12 May 2012 23:33 WIB : Berita Foto

Pascasarjana UGM Membatalkan Bincang Pagi Bersama Irshad Manji

Bincang pagi bersama Irshad Manji dengan tema: Agama, Kebebasan, dan Keberanian Moral batal digelar di gedung pascasarjana UGM (9/5). Acara ini merupakan forum diskusi rutin yang dilaksanakan setiap Rabu (Wednesday Forum) dan telah dilaksanakan bertahun-tahun, terang Zainal Abidin Bagir sebagai Direktur Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, UGM. Program studi yang lebih dikenal dengan Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) tersebut menjadi penyelenggara bincang pagi dengan Irshad Manji yang seharusnya digelar pukul 08.30 hingga 11.00.

Terlihat sejak pukul 08.00 sekelompok pemuda-pemudi telah berada di pintu masuk gedung pascasarjana dan mobil Satuan Keamanan Kampus juga terlihat siaga di pertigaan menuju Fakultas Teknik UGM. Para calon peserta yang ingin mengikuti diskusi mulai berdatangan ke lantai tiga gedung pascasarjana tetapi hingga pukul 09.00 diskusi juga belum dimulai. Sementara itu di kantor CRCS terlihat sebuah forum kecil yang terdiri dari staff CRCS dan beberapa pihak yang meminta diskusi dibatalkan. Akhirnya pukul 09.33 Direktur CRCS memberikan pernyataan lisan di depan pintu masuk CRCS. Beberapa saat sebelumnya Zainal Abidin Bagir juga telah memberikan pernyataan tertulis dan dimuat pada laman CRCS.

“Ini dari rektor dan dari direktur sekolah pascasarjana telah menyatakan melarang ini. Jadi acara ini dibatalkan dengan alasan keamanan dan sebagainya. Dari rektor dan direktur sekolah pascasarjana mengatakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya tidak bisa ngomong lebih jauh dari itu tetapi ini masalahnya sudah sampai di pascasarjana, jadi jika butuh penjelasan lebih lanjut silakan ke sana.”

Ketika Zainal ditanya bagaimana sikap dari CRCS sendiri, dia menjawab bahwa sebenarnya ingin tetap mengadakan diskusi. Akan tetapi larangan dari rektor dan direktur pascasarjana membuatnya menghentikan niat tersebut. Dia sangat kecewa dan khawatir atmosfer akademis di UGM telah ternodai akibat pelarangan ini.

Mengenai isu penodaan agama yang akan terjadi jika diskusi ini dijalankan, Zainal menegaskan bahwa itu tidak akan terjadi. Dia juga menantang orang yang menyebarkan isu tersebut untuk menunjukkan dirinya. Empat tahun lalu CRCS pernah mengundang Irshad Manji untuk menjadi pembicara dan diskusi dapat berjalan dengan lancar, tidak ada pelarangan atau intimidasi dari pihak manapun.

Akhirnya setelah Irshad Manji dievakuasi, calon peserta diskusi meninggalkan lantai tiga dan keluar dari gedung pascasarjana pukul 10.00. Di luar gedung telah ramai massa yang berdemonstrasi menolak kehadiran Irshad maupun kegiatan diskusi dengan dirinya.

Sekelompok pria berjumlah sekitar 15 orang naik ke lantai tiga menuju kantor CRCS pada pukul 11.00. Mereka menanyakan keberadaan Irshad dan diskusi bersama Irshad. Setelah staff CRCS menjelaskan bahwa Irshad telah pergi dan diskusi dibatalkan, kelompok tersebut turun dan duduk-duduk di tangga dekat kolam di bagian depan gedung lengkung. Di sana mereka sempat bersitegang dengan seorang perempuan bernama Dewi yang mengajak berkenalan kelompok tersebut.

Dewi, yang merupakan salah satu calon peserta diskusi, mengira kelompok tersebut adalah mahasiswa yang juga kecewa karena diskusi dibatalkan. Dia ingin berkenalan dan mengajak mereka melayangkan surat terbuka kepada rektor. Akan tetapi kelompok tersebut yang mengetahui bahwa Dewi adalah salah seorang calon peserta, malah bersikap kasar dan menanyakan agama Dewi. Salah seorang laki-laki menggunakan kacamata hitam dari kelompok tersebut juga berkata,”Kalau lesbi ya pasti yang diomongin juga tentang lesbi!” Melihat keributan tersebut, beberapa pegawai dan petugas keamanan keluar dari gedung lengkung dan berusaha melerai.

Di tempat terpisah, Direktur Pascasarjana UGM, Hartono menjelaskan bahwa dirinya menolak pelaksanaan diskusi bersama Irshad Manji karena nilai yang dibawa oleh Irshad belum memiliki nilai yang sesuai dengan nilai luhur Gadjah Mada. Menurut Hartono, kedatangan Irshad Manji ke UGM akan membawa dampak negatif lebih besar dibanding positifnya. Masyarakat Indonesia saat ini, bahkan hingga 50 tahun ke depan, juga dianggap belum siap menerima pemikiran Irshad Manji.

edL
09 May 2012 16:59 WIB : Berita Pendek

Raperda Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Dikritisi

YOTHA (Youth Association) dan SUKMA (Suara Komunitas untuk Keberagaman) menggelar audiensi ke Panitia Khusus Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Propinsi D.I. Yogyakarta (24/4). Audiensi ditujukan untuk mengkritisi isi rancangan Perda yang sedianya akan segera disahkan oleh legislatif.

Audiensi diterima oleh Ketua Pansus Raperda Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Abdul Halim Muslih, yang menyampaikan bahwa saat ini pembahasan Raperda masih berlangsung. Jejaring dan lembaga pendampingan bisa memberikan masukan. "Masukan ini nanti akan dibahas dalam rapat kerja," jelasnya.
 
Diskusi diawali dengan pertanyaan Nina dan Desi, koordinator Youth Forum, yaitu bagaimana Raperda ini dapat mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang berada dalam masyarakat, seperti kekerasan pada anak, dimana banyak sekali kasus pelecehan seksualitas, KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), stereotipe, stigma, KTD (Kehamilan Tidak Direncanakan), dan masih banyak hal lainnya yang mungkin dapat terjadi kapan saja. Kekerasan ini juga tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga berdampak secara psikologis kepada korban. “Si korban” akan mengalami depresi bahkan pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian stigma dalam kehidupan sehari-harinya.
 
Koordinator PPPSY menambahkan bahwa data di lapangan tahun 2011 menunjukkan sebesar 10% kasus prostitusi menimpa anak-anak dan remaja dengan usia 17-24 tahun. Diharapkan Raperda ini dapat mengembalikan hak-hak anak yang hilang karena masa remajanya direnggut dalam kasus seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hak-hak tersebut antara lain kehidupan yang layak dan penghilangan label negatif dalam bermasyarakat.
 
Menurut Ami. Koordinator P3SY, komunitas yang tergabung dalam SUKMA dan YOTHA akan terus mengkritisi Raperda tersebut agar nantinya jika disahkan akan menjadi Perda yang bisa benar-benar melindungi perempuan dan anak.
 
edL
09 May 2012 17:16 WIB : Berita Pendek

Komunitas LGBT Perlu Semakin Erat: Ulang Tahun PLU Satu Hati


PLU (People Like Us) Satu Hati menggelar perayaan ulang tahun ke-4 dengan memilih tempat di Youth Center PKBI DIY (21/4). Hari jadi yang sebenarnya jatuh pada tanggal 31 Maret tersebut sengaja dirayakan bersamaan dengan Hari Peringatan R.A. Kartini. Perayaan ulang tahun PLU tahun ini mengambil tema “Satu Hati, Dekat dan Bersama”.

People Like Us (PLU) Satu Hati merupakan sebuah Community Based on Organization (CBO), yaitu organisasi berbasis komunitas yang bergerak di advokasi HAM untuk LGBT di Yogyakarta.

 “Semoga dengan bertambahnya usia PLU ini, PLU bisa semakin dekat dengan teman-teman semua dan untuk berjuang bersama,” jelas Matius Indarto, koordinator PLU Satu Hati, ketika memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Shuniyya Ruhama, penulis buku “Jangan Lepas Jilbabku”, yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan hal senada. Menurut Shuniyya, perjuangan teman-teman LBGT harus solid di ranah intern karena apa yang menjadi tantangan perjuangan identitas ini sangat beragam.

Perayaan hari jadi ke-4 PLU Satu Hati kemudian ditutup dengan membagikan nasi bungkus kepada pengemudi becak di daerah Pakualaman sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.
 
edL
20 Mar 2012 00:30 WIB : Hasil Riset dan Investigasi

Keputusan MK tentang UU Perkawinan: Antara Harapan dan Kegundahan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi harapan baru bagi upaya perlindungan anak dan perempuan di luar pernikahan. Keputusan tersebut menegaskan tentang mandat negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pada anak tanpa pembedaan, misalnya pada anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang diakui negara. Semangat untuk melindungi perempuan dari perilaku tidak bertanggungjawab laki-laki juga dapat dirasakan.

Fakta tentang tingginya jumlah anak yang lahir di luar pernikahan dan juga perempuan yang memilih tidak menikah dan merawat anaknya seorang diri (orang tua tunggal) harus disikapi secara bijaksana. Advokasi hak anak dan hak perempuan harus dilakukan bersama-sama, tidak boleh mementingkan salah satunya. Upaya perlindungan bagi anak di luar pernikahan juga harus memberikan perlindungan pada perempuan.

Semangat ini tetap harus terus dikawal sehingga bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Hal tersebut dikemukakan oleh Odi Salahudin dari Sekretariat Anak Merdeka Indoneia (SAMIN) saat dikonfirmasi oleh Swaranusa.net beberapa waktu lalu. Odi mengingatkan agar aktivis hak anak dan hak perempuan mengawal terus-menerus keputusan ini agar tidak berhenti di keputusan MK saja tetapi juga hingga diimplementasikan. Banyak aturan yang bagus tetapi tidak bisa diimplementasikan, atau peraturan yang pada awalnya berupa pemenuhan hak berubah menjadi kontrol atau pembatasan hak. “Semangat untuk melindungi anak dan perempuan harus diakomodir, harus dikawal ketat. Jika tidak, akan berakhir seperti situasi sekarang”, tegasnya.

Meskipun secara khusus hanya memberikan kepastian hak anak-anak dari stigma, diskriminasi dan pengakuan hak, Odi menegaskan bahwa keputusan ini juga memberikan satu kepastian tentang pemenuhan hak perempuan dalam menentukan bentuk keluarga. Dalam 12 hak kesehatan reproduksi yang dihasilkan dalam International Conference Population Development (ICPD) 1994, salah satu hak adalah membangun dan menentukan bentuk keluarga. “Keputusan itu juga mengakomodir hak seksual perempuan tentang menentukan bentuk keluarga”, tambahnya.

Dalam pengalaman advokasi hak anak di luar pernikahan, keputusan ini memberikan harapan positif. Rina Imawati dari LBH APIK menegaskan bahwa sampai saat ini, kesulitan yang dihadapi dalam advokasi hak anak adalah membuktikan secara yuridis bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah (anak kandung–red.) dengan laki-laki yang dituntut. “Selama ini sangat susah bagi kami (LBH APIK–red.) untuk mendapatkan basis pembuktian material yang sah dan legal di mata hukum terkait dengan pemenuhan hak anak oleh ayah kandung”, jelasnya.

Perempuan yang memilih untuk menjadi ibu tunggal sering dihadapkan pada pilihan yang rumit. Walau secara yuridis tidak bermasalah, akte kelahiran dari seorang perempuan tanpa pasangan akan menyebabkan perempuan dan anaknya menanggung beban psikologis yang cukup kental. Cap sebagai perempuan yang tidak mengikuti norma masyarakat umum akan dihadapi seumur hidup, yang juga menimpa sang anak. Akte kelahiran akan digunakan sebagai dasar yuridis untuk menuntut hak kepada negara. Mulai dari pendaftaran sekolah, membuat KTP, hingga mengurus pernikahan harus menyertakan akte kelahiran. Dalam praktiknya, seringkali keberadaan mereka digunjingkan oleh masyarakat karena lahir tanpa ayah dan perempuan tersebut melahirkan tanpa pasangan. “Keterangan sebagai anak dari seorang ibu tanpa suami dalam akte kelahiran akan mengikuti terus menerus dalam kehidupannya kelak. Mulai dari sekolah hingga syarat pernikahan”, tegasnya.

Sebuah Tantangan

Keputusan tersebut memberikan angin segar kepada perjuangan hak anak dan hak perempuan tetapi harus dilanjutkan dengan advokasi lanjut khususnya hak perempuan. Keputusan MK tersebut dikeluarkan pasca uji materiil yang diajukan oleh Machica Mochtar yang menuntut pengakuan status anaknya sebagai anak mantan Menteri Dalam Negeri (alm.) Moerdiono. Machica Mochtar mengajukan uji materiil UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan pasal 43 ayat (1) berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Hasil yang memberikan pengakuan atas hak anak semata, belum memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh perempuan dengan pasangan yang tidak menikahinya. Maesur Zaky, direktur eksekutif daerah PKBI DIY, menguraikan bahwa keputusan ini masih saja fokus pada anak, belum memberikan kejelasan atas hak perempuan yang melahirkannya. “Keputusan ini sangat baik, namun masih fokus pada hak anak dan belum memberikan perlindungan yang nyata pada perempuan”, jelasnya.

Perlindungan yang diberikan pada perempuan masih sebatas “peringatan” pada laki-laki agar tidak memperdaya perempuan sehingga menyebabkan lahirnya seorang anak di luar pernikahan. Perilaku tidak bertanggungjawab laki-laki bisa diadukan dengan pasal ini sehingga akan menyebabkan laki-laki berpikir dua kali untuk membangun relasi di luar pernikahan. “Dengan keputusan ini, laki-laki akan berpikir ulang tentang hubungannya dengan perempuan (di luar pernikahan-red.) sehingga potensi kekerasan akan terkurangi”, tegasnya.

Di sisi lain, keputusan ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai dasar yuridis untuk melakukan kekerasan lanjut pada perempuan. Laki-laki bisa menggunakan pasal ini untuk menuntut pengakuan sebagai ayah dari anak yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun pada pasangannya atau pengasuhnya (orang tua angkat). Hal ini bisa menyebabkan perempuan (ibu) dan anak kembali menjadi korban kekerasan. Perempuan dipaksa untuk mengingat-ingat trauma karena terabaikan haknya sebagai pasangan dan juga “dipaksa” untuk merawat anaknya seorang diri. Sedangkan anak juga “dipaksa” untuk mengakui keberadaan ayahnya yang selama ini posisinya sudah “dilupakan”, dianggap meninggal, atau sudah tergantikan oleh orang lain (pasangan baru ibunya) atau orang tua angkat.

Redifinisi Makna Pernikahan dan Keluarga

Tantangan demi tantangan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perempuan harus selalu didiskusikan dan dicari jawaban strategisnya. Aktivis gerakan perempuan dan gerakan anak harus mulai mendiskusikan ulang tentang konsep pernikahan dan konsep keluarga. Persoalan pernikahan di Indonesia bukanlah persoalan tunggal. Pernikahan sirri, adat, negara, pernikahan beda agama, pernikahan sejenis, dan hubungan tanpa ikatan pernikahan menjadi satu permasalahan lain yang juga perlu diakomodasi.

Seseorang membangun hubungan dengan pasangannya memiliki konsep yang beragam. Tidak semua pasangan adalah heteroseksual sehingga harus dicari jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh pasangan homoseksual. Pasangan heteroseksual dan homoseksual memiliki konsep sendiri dalam memandang relasi pernikahan dan dalam membangun keluarga. Satu hal yang pasti adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan yang maksimal dari pernikahan maupun di luar pernikahan. “Diskusi tentang mendefinisikan ulang makna pernikahan dan keluarga harus mulai dilakukan sehingga perempuan tidak lagi menjadi korban”, tegas Maezur Zaky.
 
edL
10 Mar 2012 00:24 WIB : Berita Panjang

Hari Perempuan Internasional 2012: Negara (Masih) Gagal Melindungi Perempuan

Negara ini masih gagal melindungi para perempuan. Kegagalan tersebut tercermin dari tingginya angka kematian ibu; meningkatnya kasus HIV dan AIDS pada perempuan; meningkatnya kasus kehamilan yang tidak direncanakan; tingginya angka kekerasan terhadap perempuan; dan juga absennya negara dalam upaya perlindungan bagi perempuan yang memilih identitas gender dan seksual yang berbeda. Oleh karena itu “Negara Gagal Melindungi Perempuan” menjadi tema utama peringatan Hari Perempuan Internasional 2012 ini.

Setiap tanggal 8 Maret di seluruh dunia diperingati sebagai momentum untuk menuntut negara memberikan pemenuhan kepada hak-hak perempuan, yang kemudian dikenal sebagai hari perempuan internasional. Di DI Yogyakarta, massa yang terdiri dari 15 elemen masyarakat bergabung dalam GEPARI (Gerakan Perempuan Indonesia) melakukan AKSI damai – longmarch dari Abu Bakar Ali hingga Gedung Agung di Jalan Malioboro. Para peserta meneriakkan “Perempuan bersatu, lawan patriarki dan kapitalisme”, mengajak seluruh masyarakat yang berada di sepanjang jalan Malioboro  untuk mendukung advokasi pemenuhan hak bagi perempuan. Aksi diakhiri dengan membacakan 11 tuntutan kepada negara untuk bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraan perempuan.

Perempuan pekerja seks, tidak pernah terlindungi

Perempuan pekerja seks (PPS), salah satu komunitas yang sering mendapatkan pengabaian dari negara ikut menyuarakan pendapatnya dalam aksi tersebut. Ditemui di sela-sela aksi, Ami (37th) yang saat ini menjadi  Koordinator Perhimpunan Perempuan Pekerja Seks Yogyakarta (P3SY) menyatakan bahwa negara seringkali mengabaikan hak-hak mereka. Bahkan kekerasan kepada PPS seringkali dilakukan oleh aparat negara yang seharusnya memberikan perlindungan pada warganya. “Kekerasan yang dilakukan dari Satpol PP selain garukan juga sikap dan kata-kata kasar”, tegasnya.

Jenis kekerasan yang didapat oleh PPS cukup beragam. Mulai dari kekerasan psikologis, fisik, hingga ekonomi. Kekerasan psikologis didapat dari beberapa kelompok, mulai dari aparat, preman, dan juga klien yang memanfaatkan jasa mereka. Beberapa waktu lalu sekelompok preman yang mabuk memaksa beberapa PPS untuk melayani mereka. Selain mendapatkan cemoohan, caci maki, salah seorang PPS juga mendapatkan kekerasan fisik berupa penganiayaan, dipukul, ditendang, dan diinjak-injak. Meskipun mendapatkan pertolongan dari aparat keamanan yang kebetulan berada di sekitar tempat kejadian, pelaku penganiayaan tidak tertangkap. “Kekerasan fisik sering dilakukan oleh preman-preman yang mabuk. Salah seorang anggota komunitas menjadi korban kekerasan. Sempat ditolong oleh aparat namun pelaku berhasil kabur”, jelasnya.

Ami menjelaskan bahwa selama ini belum ada perlindungan dari negara terhadap PPS sebagai kelompok yang dimarjinalkan. Pada saat bekerja mereka merasa tidak aman dan selalu khawatir mendapatkan kekerasan, termasuk dari aparat negara. Ami berharap agar negara memberikan perlindungan kepada PPS sehingga merasa aman dan nyaman pada saat bekerja. Dengan kondisi tersebut, pekerja seks akan memiliki posisi tawar yang cukup tinggi untuk “memaksa” pelanggan menggunakan kondom sehingga prevalensi HIV dan AIDS bisa ditekan. Sebagai salah satu upaya penanggulangan HIV dan AIDS pada PPS, P3SY memiliki beberapa strategi. Selain membangun kesepakatan dengan seluruh anggota komunitas, P3SY juga membangun Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Melalui program ini diharapkan bisa menaikkan posisi tawar anggota dalam mendorong pelanggan untuk menggunakan kondom sebagai pencegahan HIV dan AIDS. Dengan usaha sampingan, PPS tidak lagi khawatir jika ditinggalkan klien yang menolak menggunakan kondom. “Selain sebagai PS (pekerja seks–red.), mbak-mbak memiliki usaha KUBE. Sehingga mereka memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menawarkan kondom bagi tamu”, tegasnya.  

Pada akhir tahun 2011 lalu, P3SY meresmikan Griya Asa Community Cricis Center, pusat penanganan krisis dan kekerasan berbasis komunitas. Griya Asa merupakan satu alternatif solusi bagi komunitas PPS di DIY dalam menghadapi kekerasan. Griya Asa memberikan layanan konseling  dan pendampingan bagi PPS korban kekerasan. Dalam menangani kasus kekerasan, Griya Asa akan bekerja sama dengan PKBI DIY, Rifka Anisa, dan LBH APIK. “Sebagai upaya perlindungan, saat ini Griya Asa baru beberapa kali mendampingi mbak-mbak (PPS-red.) yang mengalami kekerasan”, jelasnya. Ami berharap agar negara memberikan pengakuan dan perlindungan yang sama dengan warga lain, tanpa ada diskriminasi berdasar status pekerjaan. “Saya berharap agar perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki, negara memberikan perlindunagn kepada semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi, menyeluruh”, tegasnya.

Meningkatnya Ibu Rumah Tangga terinfeksi HIV, minimnya upaya perlindungan

Semakin meningkatnya kasus perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS dan juga kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus. Data kumulatif kasus HIV dan AIDS di DIY mulai 1993 hingga Desember 2011 menurut Dinas Kesehatan Propinsi DIY sebanyak 1.508 kasus. Jumlah perempuan yang terinfeksi sebanyak 475 kasus dan 32% dari kasus tersebut ditemukan pada ibu rumah tangga (IRT). Minimnya transformasi pengetahuan tentang HIV dan AIDS pada masyarakat, khususnya IRT, menyebabkan prevalensinya tidak dapat diantisipasi. Hal tersebut disampaikan oleh Nurhayati, koordinator  propinsi Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) wilayah DIY. Pemberian informasi kepada masyarakat masih sangat sedikit dan hanya dilakukan pada acara tertentu seperti peringatan hari AIDS sedunia. “Seharusnya penyebaran informasi tentang HIV dan AIDS dilakukan oleh negara secara terus menerus, jangan hanya pada acara tertentu”, jelasnya.

Meningkatnya jumlah kasus pada IRT tidak lepas dari lambatnya respon negara. IRT mengetahui dirinya terinfeksi ketika sudah sangat terlambat. Mereka baru tersadar untuk melakukan pemeriksaan saat mendapatkan salah satu keluarga (pasangan atau anak) jatuh sakit atau meninggal. Kondisi ini yang menyebabkan penularan-dari-ibu-kepada-anak juga terlambat untuk ditangani. Meskipun sudah ada program PMTCT (prevention-from mother-to child transmission) atau pencegahan penularan HIV-dari-ibu-ke-anak, jumlah anak yang terinfeksi HIV karena tertular dari ibunya cukup tinggi. Di propinsi DIY, saat ini ada 57 kasus HIV dan AIDS pada anak balita. “Mereka seringkali mengetahui dirinya terinfeksi (HIV–red.) setelah mendapati anak atau pasangannya dirawat atau meninggal karena AIDS”, tegasnya.

Beban perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS cukup berat. Selain stigma dan diskriminasi yang masih cukup tinggi, jaminan layanan kesehatan yang ramah masih menjadi kendala utama. Meskipun sudah sering dilakukan pelatihan PMTCT bagi petugas medis namun banyak yang tidak begitu paham untuk menangani klien. Bahkan kerap kali terjadi pemaksaan pada perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS untuk sterilisasi. Dalam kondisi yang tidak memiliki banyak pilihan, sering kali mereka menyetujui tindakan tersebut. “Beberapa teman-teman mendapatkan perlakuan yang tidak ramah dari petugas medis. Bahkan, ada beberapa teman yang dimintai tandatangan inform consent (lembar persetujuan–red.) untuk sterilisasi menjelang operasi caesar dalam program PMTCT”, tegasnya.

Mengambil momentum Hari Perempuan Internasional ini, banyak harapan ditujukan kepada negara agar lebih serius dalam memberikan perlindungan bagi perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS. Dari 34 anggota IPPI DIY, 30 orang adalah ibu rumah tangga dan 80% di antara mereka terinfeksi dari pasangannya dan baru mengetahui setelah anak atau pasangannya dirawat di rumah sakit atau meninggal karena AIDS. Nurhayati berharap agar PMTCT tidak hanya menyasar pasangan yang sudah mengetahui status HIV mereka. Lewat deteksi lebih dini maka penanganan akan lebih baik dan memberikan hasil yang lebih besar. “Seharusnya sosialisasi PMTCT dilakukan secara intens, dorongan untuk periksa HIV dilakukan terus menerus, dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS lebih dimaksimalkan”, lanjutnya. Satu beban lain yang dihadapi oleh perempuan yang terinfeksi adalah belum adanya obat Anti Retro Viral (ARV) khusus untuk anak. Saat ini kebutuhan ARV untuk anak dicukupi dengan ARV tablet yang dipotong dan digerus sendiri. Terkadang dosisnya tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga sangat riskan bagi kesehatan anak. Nurhayati berhadap pada tahun 2012 ini di DIY ada ARV untuk anak-anak yang mudah diakses.

[Keterangan Foto: "Peserta yang tergabung dalam Gepari (Gerakan Perempuan Indonesia) menuntut negara memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan"]

07 Mar 2012 01:38 WIB : Berita Foto

Lomba Voli Waria 2012

Keterangan Foto: "Tim voli komunitas waria Jalan Solo mengembalikan bola pada tim Sidomulyo saat lomba voli waria se-DIY yang digelar oleh Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) di Dalem Notoprajan, Yogyakarta (5/3/2012)"

01 Mar 2012 01:12 WIB : Berita Pendek

Aborsi Aman: Hak Perempuan atas Tubuhnya

Merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, aborsi diartikan sebagai pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangan sebelum masa kehamilan lengkap tercapai (38-40 minggu) atau pengeluaran konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Sementara definisi aborsi berdasarkan kesepakatan internasional adalah penghentian kehamilan dengan alasan apapun sebelum buah kehamilan dapat bertahan hidup di luar kandungan ibunya. Pada nyatanya di Indonesia saaat ini hukum tentang aborsi didasarkan pada Hukum Kesehatan tahun 1992. Perempuan hamil diizinkan melakukan aborsi jika dia memiliki surat keterangan dari dokter yang menyatakan kehamilan tersebut membahayakan hidup sang perempuan, surat dari suami atau anggota keluarga yang mengizinkan aborsi, tes laboratorium yang menyatakan perempuan tersebut positif hamil, dan pernyataan yang menjamin bahwa setelah melakukan aborsi perempuan yang bersangkutan akan menggunakan kontrasepsi. Dari syarat tersebut terlihat jelas bahwa perempuan tidak berhak atas tubuhnya sendiri.

Fakta menunjukkan bahwa berjuta perempuan di Indonesia mengalami kehamilan tidak direncanakan (KTD), baik karena menjadi korban pemerkosaan, tidak menggunakan kontrasepsi, maupun karena metode kontrasepsi yang kurang efektif. Sebagian dari perempuan tersebut memilih mengakhiri kehamilannya dengan berbagai pertimbangan yang lebih umum disebut sebagai aborsi. Di Indonesia, pandangan masyarakat tentang aborsi masih merupakan suatu hal negatif dan pemerintah juga menyudutkan perempuan yang melakukan aborsi. Oleh karena itu perempuan hamil yang memilih aborsi melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang sebagian besar dari mereka dibantu oleh tenaga-tenaga tidak terlatih melalui pemijatan kandungan dan menguret tanpa prosedur medis yang tepat, serta ramuan yang berbahaya. Usaha perempuan untuk mewujudkan hak atas tubuhnya berisiko pada kematian. Tidak mengherankan bahwa di Asia Tenggara tingkat kematian perempuan akibat aborsi tidak aman menyumbang hingga 16% dari kematian maternal.

Aborsi tidak aman membawa perempuan pada risiko kematian mendadak karena pendarahan hebat, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, sobeknya rahim, kerusakan leher rahim, kanker indung telur, kanker leher rahim, dan infeksi rongga panggul dan pada lapisan rahim. Atas risiko tersebut, sudah sepantasnya perempuan mendapatkan akses aborsi yang aman dan hak atas tubuhnya. Aborsi aman yang dimaksud adalah aborsi yang dilakukan secara aman oleh tenaga medis profesional yang memenuhi standar medis dan tidak membahayakan kehidupan pasien. Indikator dari layanan aborsi aman adalah adanya konseling pra-aborsi, pemeriksaan medis, prosedur aborsi dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang ahli dengan standar medis yang tepat, pemeriksaan pasca aborsi, dan konseling pasca aborsi. Berkaitan dengan hak perempuan atas aborsi yang aman, diadakan sebuah diskusi publik yang merupakan bagian dari kampanye positif bertema “The Right to Live, The Right to Safe Abortion” pada tanggal 16 Januari 2012 di pendopo LkiS Yogyakarta.

Narasumber pertama adalah Faqih yang berasal dari ICRS UGM dan membahas aborsi dari sudut pandang agama Islam. Menurut Faqih, dalam Alquran terdapat larangan jangan membunuh jiwa tetapi definisi dari jiwa itu sendiri belum pasti sehingga ada kemungkinan aborsi dapat dilakukan sebelum usia kandungan mencapai empat bulan ketika roh ditiupkan ke dalam janin. Walau demikian ada aliran yang memiliki pandangan bahwa jiwa telah ada sejak sperma dan sel telur tercipta sehingga embrio berusia satu hari juga telah memiliki jiwa. Kelompok inilah yang mengharamkan dilakukannya aborsi dalam periode kapanpun.

Narasumber kedua adalah Ina, seorang konselor KTD. Ina menjelaskan bahwa sebagai konselor KTD dirinya akan memberikan alternatif pada kliennya apakah ingin melanjutkan kehamilan dan merawat anaknya sendiri, melahirkan dan kemudian bayi tersebut diadopsi orang lain, atau aborsi. Ina menjelaskan tiga pilihan tersebut dengan untung-ruginya masing-masing dan mengembalikan pilihan kepada sang perempuan. Selama tahun 2011, hotline tempat Ina bekerja telah menerima lebih dari 1.200 telepon yang menanyakan tentang aborsi aman. Sebagian besar peneleponnya adalah perempuan yang tinggal di pulau Jawa karena asumsinya mereka lebih mudah mengakses media dan teknologi dibandingkan dengan daerah lain. Data lain yang mengejutkan adalah sebagian besar perempuan yang menelepon adalah ibu rumah tangga, bukan seperti prasangka umum bahwa aborsi identik dilakukan oleh perempuan lajang yang aktif secara seksual.

Narasumber ketiga merupakan seorang penyintas aborsi tidak aman, namanya Astrid. Ketika berusia 19 tahun Astrid mengalami KTD dan tidak siap dengan kehamilan tersebut hingga memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya. Setelah mencari akses aborsi ke berbagai sumber selama beberapa bulan, Astrid mendapat sebuah jaringan aborsi tidak aman tetapi usia kandungannya telah mencapai 3,5 bulan. Saat itu Astrid diminta menunggu di sebuah terminal bus di Jakarta dan dijemput oleh sebuah mobil yang membawanya ke sebuah rumah dimana terdapat beberapa ibu hamil lainnya yang juga akan mengakhiri kehamilannya. Dalam sebuah kamar ada empat ibu hamil dan Astrid menjadi pasien terakhir. Selama sekian jam dia melihat ketiga perempuan lainnya berjuang menahan rasa sakit yang luar biasa tanpa adanya sikap empatik dari orang yang menangani aborsi mereka. Selama kurang lebih satu jam Astrid mengalami nyeri di bagian rahim dan vaginanya. Lalu setelah beristirahat selama satu jam mereka semua diantarkan kembali ke terminal semula karena pasien-pasien berikutnya akan segera datang. Astrid menyimpan cerita tersebut seorang diri selama bertahun-tahun dan menimbulkan trauma baginya.

Pada tahun 2008 Astrid telah menikah tetapi mengalami marrital rape, yaitu hubungan seks yang dipaksakan oleh pasangan atas nama pernikahan. Astrid kembali mengalami KTD dan tidak siap dengan kehamilan tersebut karena dia yakin tidak dapat membesarkan janin yang dikandungnya dengan sepenuh hati. Dengan berat hati Astrid kembali melakukan aborsi tetapi kali ini dengan meminum pil darurat. Astrid menekankan bahwa pada awalnya dia merasa malu dan takut untuk membicarakan aborsi yang pernah dilakukannya. Akan tetapi lambat laun Astrid meyakini bahwa apa yang dilakukannya kini mendorong semakin banyak perempuan menyuarakan haknya atas tubuh mereka dan semakin banyak perempuan yang mau berbagi kisah pilu mereka atas aborsi tidak aman yang menimpa mereka karena tidak ada akses untuk aborsi aman. Dengan kisah para perempuan tersebut juga akan semakin banyak perempuan yang tertolong untuk tidak melakukan aborsi tidak aman dan memberi penguatan pada mereka dengan mengatakan,“Kamu gak sendirian”.
 
Diskusi publik tersebut ditutup dengan pembagian sticker hotline aborsi aman yang dinamakan It’s My Circle. Hotline tersebut dapat diakses pada nomor 0878 3955 5100, 0853 2521 1100, 0857 2929 5100, dan 081 9889 240.

 edL

 

 

 
21 Nov 2011 16:58 WIB : Berita Foto

Hari Peringatan Transgender 2011

"Salam Damai untuk Keberagaman: 1000 Bunga untuk Masyarakat Jogja", Hari Peringatan Transgender 2011 di KM 0 Yogyakarta (20/11).

01 Nov 2011 07:59 WIB : Berita Pendek

Salut untuk Pesantren Waria

Sekitar 30 peserta APCRSHR mengunjungi pesantren waria di Ngampilan, Yogyakarta (21/10). Para peserta konferensi datang ke pesantren dengan disambut oleh kesenian Qosidahan. Maryani, pemilik pesantren, mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan peserta konferensi tingkat Asia-Pasifik ini. “Saya juga berharap, teman-teman konferensi ikut mendukung kelangsungan hidup pesantren yang didirikan sejak 2008 ini, Supaya pesantren ini bisa lebih berkembang,” kata Maryani. Maryani mengungkapkan bahwa tidak hanya waria saja yang belaja agama di sini, namun juga ada teman-teman dari komunitas LGBT lain. “Kami juga mempunyai satu ustadz disini, namun karena ada acara lain, ustadz tersebut tidak bisa datang siang ini”, ungkap Maryani.

Pembacaan salah satu ayat Al-Qur’an dari murid pesantren dan penampilan tari tradisional Jawa, Gambir Anom, yang dibawakan oleh Sandra menjadi acara selanjutnya. Peserta konferensi juga diajak untuk melihat lebih dekat isi dari pesantren tersebut sambil menikmati jajanan pasar yang disediakan oleh pihak pesantren. Beberapa para peserta kunjungan yang berasal dari berbagai negara terlihat bingung atas jajanan yang disajikan. Menurut mereka di negaranya tidak ada makanan seperti itu. Beberapa galeri foto yang dipajang turut membuat peserta kunjungan penasaran dan menanyakan makna foto-foto tersebut. Peserta juga diajak untuk melihat tempat belajar dan tempat beribadah di dalam pesantren.

Saat sesi tanya jawab dengan Maryani, para peserta menyampaikan keingin-tahuan mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkisar seputar masalah kelangsungan hidup pesantren tersebut. Mulai dari kontrakan rumah yang dipakai oleh pihak pesantren sampai dengan masalah dengan warga sekitar. Landasan ayat suci Al-Qur’an yang dipakai oleh pesantren waria juga menjadi daya tarik bagi para peserta. Selain itu, pertanyaan tentang bagaimana cara pesantren tetap hidup serta pekerjaan yang dilakukan oleh komunitas waria untuk tetap hidup. Maryani dengan dibantu penerjemah menjawab satu per satu pertanyaan dari para peserta. Kegiatan kunjungan ini ditutup dengan berfoto bersama. Komentar para peserta selepas kunjungan ke pesantren waria adalah rasa salut mereka atas keberanian waria di Yogyakarta. Mereka juga memberi apresiasi yang tinggi terhadap waria yang mau untuk mempelajari agama.
 
edL
23 Oct 2011 23:51 WIB : Berita Panjang

It’s My Circle: Perempuan Berhak atas Tubuhnya

Di akhir upacara pembukaan The 6th Asia Pasific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights (APCRSHR) di Grha Sabha Pramana UGM (20/10), tiba-tiba di panggung berkumpul sekelompok orang muda berkaos putih bertuliskan It’s My Circle to Safe Abortion dan di punggung mereka tertera beberapa nomor telepon. Sekelompok orang muda ini terdiri dari para aktivis yang membentuk semacam gerakan tari selama kurang lebih 15 menit. Inilah yang dinamakan flash mob atau sekumpulan orang yang secara diam-diam berkordinasi untuk berkumpul di suatu lokasi kemudian selama beberapa menit menunjukkan aksi agar menarik perhatian massa dan menyebarkan informasi yang mereka miliki.

It’s My Circle merupakan kampanye untuk menyelamatkan perempuan dari aborsi yang tidak aman. “Kami adalah aliansi gerakan untuk mendukung aborsi aman terhadap perempuan,” kata Inna Hudaya, perwakilan dari SAMSARA, dalam konferensi pers. It’s My Circle tidak hanya muncul di Indonesia saja, tetapi juga di beberapa negara lain Asia lainnya seperti Pakistan dan Filipina. “Di sini kami mengajak semua orang untuk berpikir ulang karena isu aborsi ini seperti dibisukan. Padahal sudah banyak (aborsi-red.) terjadi dan itu tidak aman bagi nyawa perempuan,” lanjut Inna. Berdasarkan estimasi global, tercatat bahwa 4 dari 10 kehamilan merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. “Kami di sini mengajak kalian semua untuk menempatkan perempuan sebagai subjek, bukan objek dalam permasalahan aborsi,” seru Inna. ”Perempuan juga mempunyai hak untuk memilih aborsi yang aman, baik keputusan aborsi yang dia mau, tempat aborsi yang membuatnya aman, dan langkah aborsi yang diinginkannya,” jelas Inna.

Aborsi di Indonesia masih merupakan perilaku yang ilegal dan hanya diperobolehkan dengan batasan hukum yang sangat ketat namun tidak membela hak perempuan. Maka dari itu gerakan It’s My Circle mengajak masyarakat luas untuk merenungkan kembali stigma terhadap aborsi. “Karena stigma itu pula yang menyebabkan angka kematian perempuan saat melakukan aborsi menjadi tinggi, karena pemerintah menutup mata terhadap hal ini. Belum lagi bila terjadi kekerasan terhadap perempuan saat aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis atau bahkan dukun”, tegas Inna. Perwakilan dari SAMSARA tersebut juga mengatakan bahwa dari Mei 2011 hingga September 2011 sudah ada lebih dari 200 telepon yang masuk ke nomor hotline It’s My Circle.

Sedangkan Sucithra Delvie, dari Jaringan Aktifis Global Aborsi Aman mengatakan bahwa fakta menunjukkan banyak perempuan yang sudah menikah juga membutuhkan akses untuk melakukan aborsi, Hal ini,dikarenakan kehamilan tidak diinginkan juga terjadi pada perempuan yang sudah menikah. “Saya percaya, target MDG’s tidak akan terpenuhi bila akses perempuan untuk mendapatkan aborsi yang aman tidak terpenuhi”, jelas perempuan yang berasal dari India ini. Sucithra juga berharap isu aborsi menjadi salah satu hal yang dibahas dalam APCRSHR ke-6. Gerakan It’s My Circle juga mendapatkan dukungan dari Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR) yang berpusat di Filipina. Kathy Mulville, perwakilan dari WGNRR, mengatakan bahwa aborsi merupakan isu global yang terjadi di belahan negara manapun. “Tapi anehnya, sepanjang yang saya tahu, angka kematian perempuan akibat aborsi rendah di negara yang melegalkan aborsi, sedangkan di negara yang memutuskan aborsi sebagai hal ilegal malah tinggi,” kata Kathy. Kathy menyadari bahwa setiap negara berbeda dalam menyikapi aborsi ini. Akan tetapi menurutnya perbedaan budaya yang ada seharusnya bisa saling melengkapi satu sama lain. “Setiap tahun pada tanggal 28 September kami mengadakan Global Campaign untuk aborsi aman dan legal di seluruh dunia,” terang Kathy.

Salah satu nomor hotline It’s My Circle di Indonesia adalah 085743554134. Para perempuan dapat menghubungi nomor tersebut bila akan melakukan aborsi yang aman. Pihak It’s My Circle akan mengadakan konseling terlebih dahulu kepada para perempuan yang berencana melakukan aborsi yang aman. Selanjutnya perempuan tersebut diberi tiga pilihan yang bebas diambilnya. “Kami punya tiga opsi pilihan yang diberikan kepada orang yang akan melakukan aborsi, yaitu melanjutkan kehamilan, mengadopsi anaknya, dan aborsi yang aman. Tentu saja kami menjelaskan terlebih dahulu akibat positif dan negatif yang menyertainya,” terang Inna.

edL
15 Oct 2011 07:37 WIB : Berita Foto

Kritik Masyarakat Sipil terhadap Penanggulangan AIDS

Perkembangan penanggulangan AIDS di Indonesia yang dimotori Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Klaim tersebut justru menuai kritik dari masyarakat yang terdampak oleh program-program penanggulangan AIDS. Masyarakat mengkritik klaim KPAN dengan menggelar aksi saat pembukaan Pertemuan AIDS Nasional IV di Yogyakrta (3/10).

Menkokesra Agung Laksono, yang sekaligus merupakan Ketua KPAN mengatakan,“Lebih dari dua dekade kita terus berjuang melawan HIV. Terlebih dalam lima tahun terakhir, sejak tahun 2006, bersama-sama telah banyak raihan yang kita capai. Banyak kemajuan bermakna dalam penanggulangan AIDS. Saat ini, makin banyak layanan kesehatan dasar yang telah membuka tes dan konseling HIV, makin banyak rumah sakit yang siap melayani pengobatan dan perawatan AIDS, obat anti retroviral telah disediakan pemerintah secara cuma-cuma. Program pengurangan dampak buruk dari penggunaan napza suntik menunjukkan keberhasilan. Selain itu, makin banyak sektor pemerintah yang terlibat. Dan yang paling penting adalah juga makin tingginnya kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam mendukung program penanggulangan AIDS ini.” Agung juga mengatakan bahwa saat ini KPA telah dibentuk di 33 propinsi dan 172 Kabupaten-Kota.

Dirinya sangat bersyukur dalam lima tahun terakhir Indonesia telah memiliki jaringan-jaringan kelompok kunci dalam penanggulangan AIDS, seperti Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI), Perkumpulan Korban NAPZA Indonesia (PKNI), Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL Ina), dan Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia (JOTHI).

Terlalu Cepat Berbangga

Namun prestasi yang disampaikan oleh Ketua KPAN di atas, dibantah oleh sejumlah massa yang tergabung dalam Konsolidasi Masyarakat Sipil Penanggulangan AIDS. Mereka melakukan aksi damai untuk mengekspresikan ketidak-setujuannya.

Aditya Wardhana, koordinator aksi,  saat menyampaikan pernyataan sikap mengatakan, “Lima tahun sejak penataan ulang KPA dengan Perpres 75 tahun 2006 belum menampakkan fundamen kepemimpinan, kebijakan, dan program yang kuat dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Selama 5 tahun masyarakat sipil dibingungkan dengan dualisme kepemimpinan antara KPA dan Kementrian Kesehatan. Program Survey Terpadu Biologisa dan Perilaku (STBP) dan Sero-survey yang dikomando oleh Kemenkes, serta Survey Cepat Perilaku (SCP) yang digawangi oleh KPAN adalah bukti konkret tidak jelasnya komando penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Padahal keduanya menjadi landasan awal bagi ketepatan program berbasis bukti empirik.

Aditya menambahkan bahwa carut-marut itu diperparah dengan tidak beranjaknya nalar pragmatisme di tingkat pemerintah pada semua level, yang justru dilenakan oleh dana bantuan internasional. Konfigurasi anggaran penanggulangan belum beranjak dari dominasi bantuan internasional ketimbang APBN/APBD, dengan perbandingan 60:40. Data dari Nasional AIDS Spending Assesment yang dikeluarkan dalam laporan pemerintah untuk UNGASS on AIDS mencatat pembelanjaan sebesar US$ 30,9 juta berasal dari bantuan asing dan US$ 19,8 Juta berasal dari dalam negeri. Fakta ini jelas menunjukkan komitmen politik anggaran negara dalam penanggulangan HIV dan AIDS masih dalam kondisi ‘jongkok’.

Situasi kebijakan semacam ini menjadi satu catatan buruk tentang keberfungsian KPA di semua level. KPA bersikukuh untuk mampu mengkoordinasikan segenap sektor pemerintah terkait dalam peningkatan kinerja, program, dan anggaran demi penanggulangan HIV dan AIDS. KPA terlalu sibuk bermain di bawah wewenang “membangun kerjasama” untuk memuluskan gelontoran bantuan internasional. Hingga pada akhirnya melebarkan kewenangannya sebagai pelaksana program penanggulangan.

Program Penanggulangan HIV & AIDS Tidak Pro Akar Rumput

Situasi sistemik kebijakan yang pragmatis berbanding lurus dengan nalar tidak sensitif gender dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Hal ini berbuah pada ketimpangan gender yang dialami oleh para perempuan. Perempuan yang menjadi korban selain dijadikan obyek program, tubuh mereka dikontrol sedemikian rupa hingga mencerabut otonomi dan hak seksual-reproduksi atas nama Program Penanggulangan HIV dan AIDS.

Senada dengan hal itu perwakilan dari Organisasi Pekerja Seks Bunga seroja, Amy,  mengatakan bahwa program penanggulangan HIV dan AIDS dengan kaca-mata resiko menempatkan Perempuan Pekerja Seks (PPS) sebagai ‘tersalah”. Di satu sisi, intervensi program penanggulangan HIV dan AIDS terlalu fokus pada perubahan perilaku mereka, tetapi melupakan peran utama laki-laki pembeli jasa seks dan sistem pemiskinan pekerja seks di dalamnya. Di lain sisi, kriminalisasi dan diskriminasi terhadap pekerja seks semakin menjadi-jadi dengan lolosnya peraturan-peraturan daerah yang memberangus hak pekerja seks untuk terlindungi dari paparan HIV.

Uki darban ,dewan pembina People Like Us (PLU) yang merupakan perwakilan dari komunitas Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT), menyebutkan borok yang lainnya. Kacamata hanya berbasis resiko menjerembabkan komunitas yang dimarjinalkan secara seksual dan gender dalam situasi kerentanan yang menetap. Pengakuan dan penghormatan atas keragaman identitas gender dan seksual masih dilindas oleh paradigma melulu “perilaku”, yang tidak sampai pada penghapusan stigma dan diskriminasi berbasis orientasi seksual dan gender. Padahal sudah merupakan fakta bahwa tindakan stigmatik dan diskirminatif terhadap komunitas LGBT akan menghambat program penanggulangan HIV dan AIDS, baik dalam konteks pencegahan maupun dalam konteks Care, Support & Treatment (CST).

“Komunitas remaja sebagai kelompok umur dengan angka kasus positif HIV terbesar, belum juga diakomodasi secara sistemik dalam kebijakan dan program penanggulangan HIV dan AIDS. Diskriminasi dan stigma terhadap kelompok ini masih sangat mudah ditemukan, khususnya ketika mereka mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk HIV dan AIDS. Situasi ini diperparah dengan belum diberikannya hak remaja untuk bisa mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif, baik yang terakomodasi lewat sistem kurikulum sekolah maupun program non sekolah,” pernyataan sikap dari perwakilan kelompok remaja YOTHA.

Sementara Chacha, perwakilan dari Gerakan Korban NAPZA wilayah Banten, mengatakan bahwa lemahnya landasan kebijakan dan program HIV dan AIDS negara menyuburkan nalar pragmatisme di kalangan pemerintah. Arus “bantuan internasional” diikuti hanya dengan niatan “mendapatkan jatah anggaran dan program” tanpa dibarengi keseriusan membangun sistem anggaran negara yang kuat. Alhasil, beralihnya pola paparan dari transmisi NAPZA suntik ke hubungan seksual rupanya menjadi suatu momentum ditinggalkannya komunitas korban NAPZA dalam program dan anggaran penanggulangan HIV dan AIDS. Saat ini, seakan-akan seluruh elemen berbondong-bondong masuk ke dalam program Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS), dan secara sistemik meninggalkan program harm reduction bagi para korban NAPZA. Situasi senada juga terjadi bagi layanan HIV dan AIDS bagi narapidana yang saat ini jutsru seakan dilupakan. Pemenjaraan bagi korban NAPZA menjadi sebuah pintu kematian mengingat tingginya angka kematian orang terinfeksi HIV dan Korban NAPZA di dalam penjara.

Sedangkan Derby Romevo, Koordinator Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), dalam pernyataan sikapnya menjelaskan,”Kondisi monoton dan cenderung menurun mendera program pengembangan infrastruktur kesehatan untuk menanggulangi AIDS. Bukti konkretnya laporan penerimaan ARV kadaluarsa medio Juli dan Agustus 2011 di 25 RS rujukan di 10 Provinsi akibat distribusi obat yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Sungguh, seperti tidak tahu bahwa konsumsi ARV kadaluarsa dapat membahayakan keberhasilan pengobatan yang jelas dapat meningkatkan resiko penularan HIV di tengah masyarakat. Pemantauan terbatas dari organisasi IPPI juga masih mendapati praktik sterilisasi paksa pada perempuan terinfeksi HIV yang menjalani program pencegahan penularan HIV ke anak.”

Ketidakseriusan negara dalam program CST bagi orang dengan HIV psoitif terlihat juga dalam skema jaminan kesehatan yang sampai saat ini belum terakomodasi secara berkelanjutan. Isu ARV kadaluarsa digenapi dengan tidak jelasnya program pendampingan dan penguatan para korban terinfeksi dan masih berbayarnya layanan tes laboratorium dalam kerangka terapi ARV, seperti tes CD4 dan Viral Load. Beberapa tes penerimaan pegawai yang mensyaratkan ‘bebas HIV’ seakan melengkapi pemenjaraan orang yang terinfeksi HIV dalam ruang alienasinya.

Konsolidasi Masyarakat Sipil Penanggulangan AIDS, yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok berbasis organisasi komunitas, PLU, IPPI, GKNB, PKBI, Yotha, Our Voice, IAC , Dimas KDS, dan beberapa kelompok ataupun perseorangan lainnya, menyampaikan sepuluh poin pernyataan sikap. Salah satunya adalah “Menolak dualisme kepemimpinan Penanggulangan HIV dan AIDS dan mengembalikan KPAN/P/Kab/Kota kepada tanggung jawab koordinasi sektor-sektor terkait HIV dan AIDS.”

12 Jun 2011 16:50 WIB : Berita Pendek

Sunat Perempuan Tidak Ada Manfaatnya

Diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) nomor 1636 tahun 2010 tentang Sunat Perempuan mendapatkan tanggapan yang beragam. Penolakan secara langsung dan tuntutan yang cukup keras datang dari kalangan gerakan perempuan. Mereka menuntut agar PERMENKES tersebut dicabut karena dianggap sebagai satu kontrol atas tubuh perempuan.

Dugaan pegiat hak-hak perempuan mengenai adanya upaya sistemik untuk membatasi hak seksual dan hak kesehatan reproduksi perempuan bukanlah suatu hal yang mengada-ada. Jika dilihat dari berbagai sisi, peraturan ini tidak memiliki dasar yang kuat untuk diterapkan. Alih-alih memberikan manfaat, PERMENKES ini justru berpotensi melanggar HAM (Perempuan). Secara fisik tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan manfaat sunat bagi perempuan. Lemahnya hukum Islam (dalil) yang mengatur tentang pelaksanaan sunat pada perempuan menjadikan PERMENKES ini layak untuk ditinjau ulang.

Tidak ada dalil yang kuat

Dalam syariat Islam, tidak juga ditemukan dasar yang kuat untuk menerapkan pelaksanaan sunat bagi perempuan. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Muslimat NU DIY, Siti Maryam, saat dihubungi oleh Swaranusa.net (1/6). Ketika dimintai pendapat tentang hukum Islam yang mengatur sunat perempuan, Siti menyatakan tidak ada satu aturan yang kuat untuk dijadikan dasar pelaksanaan sunat pada perempuan. “Memang ada riwayat tentang dilakukan sunat. Tingkatannya tidak sampai sunnah karena tidak ada dalil yang kuat untuk itu”, tegasnya.

Siti Habibah Jazila, seorang perempuan yang aktif dalam melakukan kajian tentang hukum Islam, juga menyatakan bahwa  hadis yang dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan sunat sangat lemah atau dha’if. “Dalam Al-Qur'an, sejauh yang aku tahu tidak ada. Selama ini yang banyak dijadikan rujukan adalah hadis yang berbunyi ’dinyatakan khitan merupakan sunah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan’ dan didapati ternyata itu adalah hadis dha'if”, tegasnya. Beberapa kalangan meragukan hadis tersebut karena periwayatnya yang kurang jelas. Ada yang beranggapan bahwa kalimat tersebut bukan hadis, melainkan satu kalimat yang disampaikan oleh Ibn Abbas, bukan Rasulullah Muhammad SAW. Habibah menegaskan, “Da’if atau lemah sebab ada periwayatnya yang diragukan, bahkan menurut K. Husein malah ada yang memasukkannya sebagai perkataan Ibn Abbas bukan Nabi”.

“Tidak ada hukum yang melarang jika tidak dilakukan dan juga tidak ada dalil yang mengharuskan (untuk dilakukan sunat perempuan, - red.). Bagi saya, hukumnya mubah. Dilakukan tidak mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan juga tidak mendapatkan hukuman”, tegas Siti.

Oleh karena itu, PERMENKSES No. 1636 /2010 lemah untuk dijadikan sebagai sebuah aturan bagi lembaga pelayanan kesehatan. Apalagi dalam poin (a) yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan tertulis “... pelaksaan sunat perempuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama ...”.

Sunat Perempuan, Tidak Bermanfaat

Belum ditemukannya manfaat medis mengenai pelaksanaan sunat bagi perempuan menegaskan bahwa peraturan ini diterbitkan tanpa dasar yang kuat. Manfaat yang diharapkan terjadi seperti pada sunat laki-laki tidak bisa dipastikan. “Sunat laki-laki memang memiliki manfaat besar bagi kesehatan, namun untuk perempuan tidak ada manfaatnya sama sekali. Jika memang manfaatnya besar bagi kesehatan dan keperluan perempuan, tidak masalah. Namun jika menghalangi manfaat bagi perempuan, tidak masalah. Setahu saya, tidak ada manfaatnya”, tegas Siti Maryam.

Menanggapi keluarnya PERMENKES tersebut, pemerintah DIY harus mengambil sikap yang tegas. “Jika memang tidak ada manfaatnya secara pasti, maka jangan dilakukan (diterapkan - red.) di DIY”, pesan Siti Maryam.

Peraturan seharusnya dibuat untuk memberikan manfaat, bukan untuk mempersulit masyarakat. Tidak adanya manfaat dari peraturan ini dan juga keyakinan akan kontrol terhadap tubuh perempuan, membuat peraturan ini harus ditinjau ulang. Bahkan Siti Habibah Jazila menegaskan bahwa aturan ini harus dicabut. “Praktik khitan dalam banyak kasus akan menyebabkan perempuan tidak dapat atau kurang memperoleh kepuasan dalam hubungan seks, maka khitan tidak boleh dilaksanakan. Ditambah lagi kalau terbukti praktik khitan berdampak buruk bagi kesehatan perempuan, termasuk meninggalkan trauma psikologis”, tegasnya. (Gama Triono)
 
[edL]
31 May 2011 06:00 WIB : Artikel/Makalah/ Paper/Bahan Presentasi

Kebangkitan Nasional: Sudah Bangkitkah Kita?

Sudah seabad lebih bangsa Indonesia merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan, pembodohan, dan membebaskan diri dari keterbelakangan karena pendidikan yang terhambat mendorong anak-anak bangsa untuk berkumpul. Sebagai hasilnya, berbagai pemuda dengan beragam identitas melebur menjadi satu, inilah yang disebut sebagai kebangkitan kesadaran atas kesatuan kebangsaan. Tidak ada satu identitas yang lebih tinggi daripada lainnya, semua setara.
 
Semangat ini juga yang mendorong lahirnya berbagai pergerakan serupa, yaitu perjuangan menghapus diskriminasi dan mendorongnya kesetaran akan berbagai kelompok maupun identitas. Perjuangan yang cukup menyita perhatian dan telah lama berlangsung adalah kesetaraan jender, antara perempuan dan laki-laki. Warisan konstruksi sosial patriarki membuat perempuan berada pada posisi sebagai warga negara kelas dua. Perempuan dicitrakan dan diidentikan sebagai makhluk lemah, tidak berdaya dan merepotkan. Di sisi lain, laki-laki dimunculkan sebagai sosok pahlawan yang harus selalu berada di sisi terdepan, harus terlihat kuat dengan otot menonjol, dan berbagai tuntutan harus lainnya. Gambaran tersebut terjadi ketika isu emansipasi belum menyeruak.

Namun, setelah proses panjang dan melelahkan bagi pegiat kesetaraan untuk mengadvokasi hak-hak perempuan, apakah sudah hilang semua streotip dan diskriminasi terhadap perempuan? Jawabnya BELUM!

Konstruksi sosial terhadap gambaran perempuan sebagai makhluk lemah dan laki-laki diidentikan dengan otot masih beredar hingga detik ini. Pada era digital dan teknologi yang sudah sangat maju, pemikiran barbar yang mengkelas-duakan perempuan masih saja digunakan sebagai bahan iklan di media. Anda bisa menyimaknya dalam sebuah iklan minuman penambah tenaga yang seolah-olah hanya ditujukan bagi laki-laki. Dalam iklan tersebut masyarakat dibodohi dengan materi bahwa laki-laki yang baik dan benar hidupnya, harus meminum produk tersebut.
 
Konsep lain yang dapat kita jumpai tentang iklan berbasis jender adalah produk-produk perawatan tubuh. Umumnya produk perawatan tubuh ditujukan bagi para perempuan. Para produsen tidak lelahnya menanamkan konsep kecantikan bagi perempuan dengan berpusat pada kecantikan tubuh. Misalnya saja iklan sebuah produk perawatan tubuh untuk menghilangkan rambut di kaki. Di akhir iklan mereka menekankan bahwa cantik bagi perempuan adalah tanpa rambut di kaki. Sekilas memang tampak biasa saja dan sudah seharusnya perempuan memiliki kaki yang halus dan mulus. Namun di balik itu tersimpan potensi yang dapat mengganggu kesehatan mental. Ya, memang dapat sejauh itu implikasinya karena ketika ada perempuan yang tidak memiliki kaki “mulus” dan lingkungan sosialnya mempermasalahkan hal itu, maka sang perempuan akan merasa tidak cantik. Cukup melompat memang penjelasan tersebut, tetapi itulah realitanya.

Jender dan Orientasi Seksual : juga Identitas
 
Perempuan dan laki-laki hanyalah sebagian kecil pengelompokkan identitas seseorang. Berdasarkan jenis kelamin, makhluk hidup umumnya dibedakan menjadi jantan dan betina, atau untuk memperhalusnya menggunakan laki-laki dan perempuan bagi manusia. Salah satu fungsi utama pembedaan itu terkait dengan fungsi reproduksi, khususnya bagi sebagian orang yang memiliki pandangan bahwa perkelaminan hanyalah demi keberlangsungan spesies manusia semata.

Tumbuhan, hewan, dan manusia dapat dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya dan memang salah satu tujuan perkelaminan adalah regenerasi. Tetapi apakah perkelaminan yang dilakukan oleh hewan dan manusia adalah hal yang sama? Sepasang hewan jantan dan betina jika ditaruh dalam satu kandang yang sama dapat dipastikan akan melakukan hubungan seks. Tetapi seorang laki-laki dan perempuan yang tidak saling mengenal ditempatkan dalam sebuah kamar bersama apakah otomatis akan berhubungan seks? Mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi yang pasti, hubungan seks yang dilakukan oleh manusia akan mengandung unsur perasaan. Tidak hanya urusan penis dan vagina, tetapi juga ketertarikan yang melibatkan kasih-sayang.

Antara satu manusia dan yang lain pasti memiliki minat terhadap hal yang berbeda. Bahkan anak kembar identik sekalipun tidak akan mempunyai ketertarikan yang sama pada semua hal. Demikian pula ketertarikan seksual yang dialami oleh manusia. Fakta bahwa ada manusia yang tidak tertarik dengan lawan jenis secara seksual merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Atau juga ada manusia yang tertarik pada sesama maupun lawan jenisnya, bahkan ada juga yang tidak tertarik sama sekali. Inilah yang dinamakan orientasi seksual. Pada sudut lain, ada juga yang tertarik dengan lawan jenis tetapi ingin berpenampilan dan berperilaku seperti lawan jenisnya. Itu salah satu contoh dari jender. Benang merahnya, baik orientasi seksual dan jender juga merupakan sebuah identitas yang perlu diakui. Namun selama ini negara dan masyarakat belum menghargai atau mengakui keberagaman identitas manusia berdasarkan dua hal itu.

Selama ini kelompok minoritas yang memiliki orientasi seksual maupun jender beragam masih mengalami diskriminasi. Pembedaan yang menimpa mereka terwujud dalam bentuk kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Saat mengadukan nasibnya, seolah-olah negara menutup mata dan menyerahkannya pada hukum rimba. Padahal dalam Pancasila dan UUD 1945, negara menjamin setiap kehidupan warganya dengan mempertimbangkan hak asasi manusia secara universal.

Editorial ini akan saya tutup dengan membangkitkan kembali kenangan akan insiden yang terjadi tahun lalu. Pada tahun 2010 di D.I. Yogyakarta, dikenal sebagai daerah yang menghargai keberagaman, terjadi perampasan hak berekspresi komunitas LGBTIQ. Dalam rangka memperingati International Day Against Homophobia (IDAHO), teman-teman komunitas melakukan diskusi publik, movie screening, dan rencananya akan ditutup dengan karnaval di alun-alun seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tengah-tengah proses, datang ketidak-setujuan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan agama tertentu. Tidak hanya memasang spanduk bertuliskan penolakan, tetapi mereka juga melakukan intervensi dengan melakukan intimidasi. Sekelompok pemuda berpakaian yang identik dengan agama tertentu mengelilingi alun-alun. Mereka menebar teror dengan menggas motornya dan berteriak-teriak.

Kejadian itu hanyalah sebuah contoh kecil yang menjadi sejarah kelam bangsa ini. Isu yang terkandung di dalamnya memang belum menjadi perhatian banyak pihak, tetapi itu adalah cerminan dari pelanggaran hak asasi dan perendahan martabat manusia. Menjadi sejarah, bukan berarti untuk dilupakan. Sebab Milan Kundera mengatakan bahwa perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan manusia melawan lupa (dalam The Book of Laughter and Forgetting). Presiden Soekarno juga terkenal akan ucapannya,”JASMERAH: jangan sekali-kali melupakan sejarah!”
 
[edL]
30 May 2011 00:23 WIB : Editorial

Kebangkitan Nasional : Sudah Bangkitkah Kita?

Sudah seabad lebih bangsa Indonesia merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Berbagai pemuda dengan beragam identitas melebur menjadi satu, membangkitkan kesadaran atas kesatuan kebangsaan. Tidak ada satu identitas yang lebih tinggi daripada lainnya, semua setara. Semangat ini juga yang mendorong lahirnya berbagai pergerakan serupa, yaitu perjuangan menghapus diskriminasi dan mendorongnya kesetaran akan berbagai kelompok maupun identitas.

Salah satu usaha kesetaraan yang diusahakan adalah mengadvokasi hak-hak perempuan yang kerap kali dirampas atas nama patriarki. Lalu setelah proses panjang perjuangan yang dilakukan, apakah sudah hilang semua streotip dan diskriminasi terhadap perempuan? Jawabnya BELUM! Konstruksi sosial terhadap gambaran perempuan sebagai makhluk lemah dan laki-laki diidentikan dengan otot masih beredar hingga detik ini. Pada era digital dan teknologi yang sudah sangat maju, pemikiran barbar yang mengkelas-duakan perempuan masih saja digunakan sebagai bahan iklan di media. Anda bisa menyimaknya dalam sebuah iklan minuman penambah tenaga yang seolah-olah hanya ditujukan bagi laki-laki. Dalam iklan tersebut masyarakat dibodohi dengan materi bahwa laki-laki yang baik dan benar hidupnya, harus meminum produk tersebut.
 
Demikian pula dengan jender dan orientasi seksual yang beragam, juga merupakan identitas. Pertanyaannya, sudahkah kita menghargai keberagaman tersebut dan identitas yang dipilih setiap orang? Sejauh ini, seolah-olah negara menutup mata dan menyerahkannya pada hukum rimba. Padahal dalam Pancasila dan UUD 1945, negara menjamin setiap kehidupan warganya dengan mempertimbangkan hak asasi manusia secara universal. Insiden yang terjadi tahun lalu saat peringatan International Day Against Homophobia (IDAHO) merupakan bukti belum bangkitnya negeri ini dari kekerdilan cara berpikir. Hal tersebut adalah cerminan dari pelanggaran hak asasi dan perendahan martabat manusia.
29 May 2011 23:54 WIB : Berita Panjang

Waria juga WNI

“Di Indonesia ada kelompok minoritas  waria. Menurut data Depkes tahun 2006, jumlahnya yang tercatat 20.960 hingga 35.300 jiwa. Sementara  Yayasan Srikandi Sejati di tahun 2009 mencatat terdapat 6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, menurut data Persatuan Waria Indonesia, waria yang terdaftar dan memiliki KTP baru 3,887 ribu jiwa,” jelas Kiki, seorang pegiat LSM, dalam diskusi publik “Waria dan KTP” di Multiculture Campus Realino, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (27/5).
 
Banyak hal yang menjadi alasan mengapa para waria sulit memiliki KTP. Salah satunya adalah pencantuman jenis kelamin dengan pilihan hanya antara perempuan dan laki-laki. “Yang kami inginkan adalah pilihan jenis kelamin ‘waria’,” jawab Sinta Ratri mewakili komunitas waria. Sebagian waria akhirnya memilih perempuan atau laki-laki agar dapat memiliki kartu identitas tersebut. Mereka yang akhirnya mengorbankan identitasnya sebagai waria, sebagian besar melakukan hal itu demi alasan praktis.

Kiki menjelaskan bahwa di negara ini jika berhubungan dengan pemerintahan maka dibutuhkan sebuah kartu identitas yang disebut dengan KTP. Hampir seluruh fasilitas yang disediakan negara dapat diakses warganya jika memiliki tanda pengenal tersebut. Bagi mereka yang tidak memilikinya maka hanya dapat menggigit jari. Kondisi ini yang kemudian mendorong waria terjerumus dalam lingkaran setan perilaku seksual beresiko.
 
“Saat mereka tidak ada KTP, maka akses mendapatkan pekerjaan juga akan sulit,” terang Kiki. Tidak jarang juga para waria tidak dapat membuat KTP karena alamat yang kurang jelas. Sinta juga mengingatkan bahwa mengakui identitasnya sebagai waria merupakan perjuangan tersendiri bagi mereka. Banyak di antara mereka yang ditolak kehadirannya oleh keluarga mereka sendiri sehingga hidup berkelana menjadi pilihan mereka. Kondisi ini berulang ketika warga di sekitar kos atau kontrakan mereka merasa bahwa waria tidak layak menjadi bagian lingkungan mereka. Hidup dengan berpindah-pindah dengan status yang jelas merupakan tantangan tersendiri bagi mereka.

Kondisi ini yang belum terakomodasi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan tempat tinggal merupakan salah satu peristiwa penting menurut UU tersebut. Sementara jenis kelamin bukan suatu hal yang dianggap penting bagi negara dan diasumsikan tidak akan berubah. Warga negara yang dengan sengaja memberikan data palsu akan beresiko menghadapi sanksi dari negara. Di sisi lain negara hanya mengakui perubahan jenis kelamin jika telah dilakukan penyesuaian alat kelamin, atau dikenal dengan operasi kelamin. “Padahal operasi kelamin itu tidak murah dan perlu proses yang panjang. Dengan akses pekerjaan yang terbatas, darimana waria dapet duit untuk operasi kelamin?” tanya Sinta.

Peran Negara dalam Melindungi Hak Waria Dipertanyakan


 “Sebenarnya kami juga mengundang dari Dinas Kependudukan dalam diskusi hari ini. Tetapi sampai sekarang belum ada perwakilannya dan tidak ada kabar,” jelas Suharsih yang menjadi moderator. Ketidak-hadiran perwakilan Dinas Kependudukan membuat diskusi ini seperti menggantung. Para narasumber maupun peserta kurang dapat mendapatkan informasi yang akurat mengenai aturan pembuatan KTP. “Di Irian atau Papua itu ada KTP dengan jenis kelamin ‘waria’. Saya sempat tidak percaya tapi memang betul itu ada. Nah sebenernya saya mau menanyakan apakah aturan pembuatan KTP itu dari pusat atau otonomi daerah?” terang Sinta.

 Kiki juga mempunyai semangat yang sama. Dia hendak mencari tahu bagaimana peran negara dalam melindungi hak-hak sosial-ekonomi maupun sipil-politik yang dimiliki oleh para waria sebagai manusia. “Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 tertulis jelas bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tapi nyatanya kelompok minoritas waria masih mengalami diskriminasi dalam dunia kerja dan sulit mendapatkan penghidupan yang layak,” ujar Kiki.”Bahkan ada rumah sakit yang menolak pasien waria,” tambahnya.

 Pada sesi tanya-jawab, seorang peserta membagikan pengalamannya mendampingi komunitas waria di sebuah daerah. Dalam satu komunitas tersebut cukup banyak jumlah waria yang kehadirannya diketahui oleh warga. Tidak hanya diketahui, keberadaan para waria tersebut juga dapat diterima oleh mereka, bahkan dalam kegiatan sosial pun sering dilibatkan. Pada suatu saat, ketua rukun tetangga tempat para waria tersebut menanyakan tentang jenis kelamin yang hendak ditulis pada KTP. Dengan yakin para waria tersebut memilih perempuan. Mendengar hal tersebut, ketua rukun tetangga yang tadi bertanya berusaha memfasilitasi keinginan warganya. Mereka bersama-sama mengurus ke kantor pemerintahan terkait, tetapi tanggapan yang diberikan sungguh mengecewakan. Oleh aparat pemerintah di jenjang yang lebih tinggi, keinginan waria untuk memilih jenis kelamin perempuan dimentahkan begitu saja. “Mereka hanya diberi janji-janji manis yang hingga kini belum ditepati,” tutup Angga dari pendamping komunitas waria.
 
Apa Solusinya?

“Ada beberapa hal yang bisa saya tawarkan sebagai solusi. Pertama, negara mengakui keberagaman identitas jender pada warga negaranya. Pengakuan tersebut diwujudkan dengan menempatkan identitas jender ke dalam KTP,” tawar Kiki. Menurutnya hal ini memang memiliki konsekuensi berupa pemberian edukasi untuk membangun wacana bahwa jenis kelamin merupakan konstruksi sosial yang bersifat struktural. Dia menambahkan bahwa setiap warga negara berhak atas  identitas seksualnya sehingga pilihan antara laki-laki dan perempuan belum mengakomodir hak tersebut. “Kedua, mendorong dilakukannya judicial review terhadap Undang-undang Nomor 23 tersebut,” sambungnya.

Dua tawaran alternatif yang dipaparkan Kiki akan terus menjadi ide semata jika tidak ada respon positif dari pemerintah. Ketidak-hadiran mereka dalam diskusi ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa waria seolah-olah bukan WNI yang memiliki hak asasi sebagai manusia. “Seharusnya ada atau tidak kepemilikan kartu identitas, teman-teman yang termarjinalkan dapat mengakses layanan kesehatan atau layanan lainnya yang sangat dibutuhkan,” tutup Suharsih.
 
[edL]
12 Jun 2011 16:27 WIB : Berita Pendek

Takut Tangani Persalinan dengan HIV, Petugas “Kucing–kucingan”

“Walau beberapa kali paramedis itu telah dijelaskan berulang kali dan diikut-sertakan di dalam beberapa pelatihan, namun persoalan menerima HIV dan AIDS sebagai suatu penyakit yang sama dengan lainnya merupakan hal yang tidak mudah diterima. Mungkin karena mereka memang belum paham, atau malah terlalu paham sehingga rasa kekhawatirannya juga berlebihan,” ujar dokter Diah.
27 May 2011 09:03 WIB : Berita Panjang

Perempuan dalam Kebangsaan dan Kebhinnekaan Indonesia

Melalui kemajuan teknologi, pada hari Rabu (25/2) di ruang Multimedia Fakultas Hukum UGM diadakan Dialog Kebangsaan “Menghadapi Tantangan Kebangkitan Bangsa Indonesia di Era Reformasi: Belajar dari Pengalaman Perempuan Merawat Kebhinnekaan”. Dengan bantuan live streaming video, empat universitas di berbagai wilayah Indonesia dapat berinteraksi langsung dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang diwakili oleh Maria Farida Indrati (Hakim Konstitusi). “Sebenarnya acara ini diikuti oleh jaringan yang terdiri dari berbagai lembaga dan lebih dari 40 universitas, tetapi yang mendapat prioritas untuk interaksi langsung melalui video konferensi adalah UNRAM, UNPATTI, UGM, dan USU,” kata Nia Sjafruddin dari Aliansi Bhineka Tunggal Ika sebagai fasilitator. Program Pascasarjana Cross Religion and Cultural Study  (CRCS) UGM mendapat kepercayaan untuk mengorganisir dialog di D.I. Yogyakarta.

Penggagas Dialog Kebangsaan adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Tragedi Mei 1998, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, dan 13 belas tahun reformasi di Indonesia. Konflik Ambon ,yang ironisnya terjadi hanya setelah satu tahun reformasi 1998, meninggalkan luka mendalam dan gesekan sosial yang sangat sulit untuk dihindari. Para perempuan dan anak-anak menjadi korban dengan posisi tidak berdaya terhadap kekerasan yang terjadi di sekitar maupun yang menimpa dirinya langsung. Akan tetapi para perempuan Maluku tidak hanya tinggal diam meratapi perpecahan yang terjadi di daerahnya. Dengan berbesar hati mereka berusaha merajut kembali simpul perdamaian dan menjaga kebhinekaan Indonesia melalui aspek domestik yang selama ini diserahkan padanya. Pengalaman para perempuan Maluku tersebut yang menjadi latar belakang konferensi ini. Tujuannya adalah menggalang pembelajaran bersama bangsa Indonesia mengenai keberhasilan dan tantangan upaya merajut kembali perdamaian setelah terkoyaknya kebhinekaan atas nama agama, suku, ras, dan golongan.

“Dampak dari konflik 1999 meninggalkan trauma yang hebat dan segregasi pada masyarakat Maluku. Hal ini sangat bertentangan dengan pembelajaran di sekolah yang menceritakan kerukunan antardaerah,” kata Arista, mahasiswa UNPATTI. Ketika ditanya bagaimana cara konkret para perempuan Maluku merajut kembali simpul kebhinekaan yang telah terkoyak, Arista menjawab,”Pengalaman kami mengusahakan perdamaian dilakukan oleh ibu-ibu Papalele. Melalui pasar di daerah Batu Merah, semua masyarakat dapat berbaur tanpa memandang identitas keagamaan mereka.” Senada dengan yang diungkapkan Arista, salah seorang peserta dari Maluku juga mengatakan bahwa segregasi antara kelompok muslim dan Kristen terlihat begitu nyata. “Kalau Ibu datang ke sini dan menyebut akan ke daerah apa, maka orang akan tahu itu daerah Islam atau Kristen.”

Perempuan dan Anak-anak Turut Menjadi Korban

Sementara dari Ambon, Yuni yang merupakan anggota Komnas Perempuan, mengatakan bahwa sampai dengan April 2011 tercatat 199 Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif. “Sebagian besar dari perda tersebut hanya hasil copy-paste dari daerah lain tanpa mempertimbangkan manfaatnya. Perempuan yang kemudian menjadi objek dan korban diskriminasi perda-perda itu,” tegas Yuni.

Surya Ahmadi, peserta dari Sumatera Utara, mengungkapkan kesedihannya dan mewakili teman-teman Ahmadiyah yang sampai saat ini masih mengalami diskriminasi, baik oleh pemerintah maupun warga negara Republik Indonesia. “Saat tadi menyanyikan Indonesia Raya khususnya di bagian ‘Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku…’, saya merasa sedih. Negara ini merdeka bukan hanya karena satu golongan agama atau syarekat, atau kitab dari satu agama. Tapi dipersatukan oleh Pancasila. Sayangnya saat ini justru ada pemaksaan kehendak dari agama tertentu. Saya malah punya pikiran ‘negara ini lebih aman dipimpin oleh robot-robot berjiwa Pancasila,’” Penganut Ahmadiyah lainnya dari Mataram, Nasrudi, mengatakan bahwa dia dan bersama 158 pengungsi lainnya telah hidup dalam ancaman dan ketidak-pastian selama lebih dari lima tahun, bahkan KTP saja mereka tidak punya. Dalam jangka waktu tersebut mereka telah delapan kali mengalami amuk masa, bahkan 73 anak-anak dan perempuan juga menjadi korban. Nasrudi menambahkan bahwa Ahmadiyah telah ada sejak tahun 1925 dan banyak penganutnya yang juga berjasa bagi kemerdekaan bangsa. “W.R. Soepratman, pencipta lagu Indonesia Raya, juga seorang Ahmadi,” ungkapnya. Dia mengatakan bahwa selama ini mereka tidak bisa melakukan klarifikasi mengenai keberadaan Ahmadiyah karena akan dianggap melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Permasalahan lain yang menyangkut perempuan dan anak-anak juga muncul di Mataram. Erna dari Pusat Studi Wanita menjelaskan bahwa masalah terbesar yang mereka temui adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Umumnya KDRT yang terjadi berwujud pada poligami, nikah siri, serta kawin cerai. Para perempuan yang menikah melalui nikah siri tidak mempunyai surat nikah ataupun surat keterangan yang dapat digunakan untuk membantu mereka memperjuangkan hak-haknya sebagai istri. Ironisnya, urusan pribadi seperti berpakaian malah mendapat perhatian dari pemerintah dengan keluarnya Perda wajib berkerudung bagi perempuan.

Yogyakarta: Tidak Seplural yang Dikenal

Di sisi lain, Yanu dari PKBI DIY mengungkapkan bahwa masalah kebhinekaan bukan hanya menyangkut suku, agama, dan ras, tetapi juga terkait dengan orientasi seksual dan identitas jender. Yanu mengingatkan bahwa tepat satu tahun yang lalu terjadi insiden dalam International Day Against Homophobia (IDAHO) yang diperingati setiap 17 Mei. Tahun lalu komunitas LGBT mengadakan peringatan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan menggelar dialog tentang seksualitas, movie screening, dan pada puncaknya akan dilakukan karnaval di Alun-alun. Akan tetapi sebuah organisasi yang mengatasnamakan sebuah agama melakukan intervensi dengan memasang spanduk berisi pernyataan tidak setuju terhadap peringatan IDAHO dan memaksa untuk membubarkan acara. “Di sini kita lihat bahwa hak berekspresi dari teman-teman LGBT yang juga warga negara Indonesia terampas. Tahun ini, karena pengalaman buruk di tahun 2010, teman-teman komunitas merasa tidak aman jika menunjukkan ekspresi mereka dengan merayakan IDAHO.”

Salah seorang peserta bernama Damai juga menyoroti kebhinnekaan di Yogyakarta yang selama ini terkenal sebagai daerah yang toleran dan menerima keberagaman. Nyatanya, masih ada Perda yang mendiskriminasi perempuan seperti Perda Pelacuran di Bantul. Damai juga menambahkan bahwa ada beberapa temannya yang terpaksa memakai jilbab walaupun dia bukan seorang muslim. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena ada peraturan yang memaksa demikian, ada juga yang karena tekanan sosial.

Kesabaran dan Tenggang Rasa Menjadi Kunci

Masruchah, mewakili Komnas Perempuan, yang menjadi salah satu narasumber di Jakarta menegaskan bahwa usaha yang dilakukan oleh para perempuan untuk mendapatkan hak-hak kesetaraannya membutuhkan waktu yang lama. Usaha yang panjang ini dimulai sejak tahun 1938 saat kongres perempuan ke-5. Pada kegiatan tersebut gagasan keterwakilan perempuan di ranah politik mulai menjadi bahan pikiran. Buah pemikiran tersebut baru terwujud 70 tahun kemudian ketika Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan nomor 10 tentang Pemilu dikeluarkan. Melalui dua peraturan tersebut keberadaan perempuan di dunia politik praktis mulai diperhitungkan.

Sementara itu, Maria Farida Indrati menanggapi berbagai komentar dan pertanyaan yang dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai diskriminasi dan ketidak-adilan yang terjadi di masyarakat. Maria mengungkapkan bahwa kunci dari semua permasalahan tersebut adalah tenggang rasa. Ketika tenggang rasa antarsesama terwujud maka perilaku saling menghormati otomatis akan terwujud dan tidak akan ada pemaksaan. Menurutnya, tidak semua masalah harus diatur oleh undang-undang. Bahkan dalam pembuatan undang-undang oleh negara maupun pejabat setempat seperti peraturan daerah, harus benar-benar dipertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat dan kemungkinan pelaksanaan produk hukum tersebut.

“Kadang rumusan dalam undang-undang sudah tepat, tetapi aturan atau proses pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan undang-undang dimaksud,” ujar Maria. Dia juga menjelaskan bahwa MK hanya dapat menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan pasal dalam UUD 1945. Hal ini berarti jika sebuah produk hukum seperti undang-undang yang dirasa diskriminatif terhadap suatu golongan tertentu, tidak dapat secara otomatis diajukan pengujian ke MK. Maria mencontohkan peraturan tentang berpakaian di sebuah daerah, misalnya saja mewajibkan para perempuan untuk memakai kerudung. Dalam UUD 1945 tidak pasal khusus yang juga mengatur cara berpakaian sehingga undang-undang atau peraturan tersebut tidak dapat diuji oleh MK. Kemudian menanggapi Erna dari Mataram, Maria menjelaskan bahwa Undang-undang KDRT akan tidak optimal jika dibuat Perda. Kekuatan hukum UU KDRT akan menurun derajatnya jika ternyata ada peraturan daerah yang memberi sanksi lebih ringan terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu akan lebih baik jika dipikirkan bagaimana teknis dari pelaksanaan UU KDRT bagi masyarakat yang lebih luas.

23 May 2011 22:08 WIB : Berita Panjang

Lupus Branding on The Street, Penyakit Seribu Wajah

Salah satu virus yang karakteristiknya serupa dengan HIV adalah penyakit Systemic Lupus Erythematosus (SLE) atau umum dikenal dengan Lupus. Keduanya merupakan penyakit yang penyebabnya sama-sama tidak bisa dihilangkan dari tubuh, namun kini keduanya bisa dikondisikan sehat jika masyarakat tahu mengatasinya sejak dini. “LUPUS Branding on The Street merupakan upaya untuk menyosialisasikan penyakit ini kepada masyarakat Jogja agar lebih paham dan perhatian terhadap satu persoalan ini”, kata Tiara Safitri, Ketua Yayasan LUPUS Indonesia. Tiara juga sekaligus menjadi koordinator aksi damai tersebut yang berlokasi di KM O, perempatan kantor POS Besar Yogyakarta, Jumat sore (20/5). “Masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu penyakit Lupus. Acara turun ke jalan ini bukanlah protes atau demo, melainkan kita ingin masyarakat menyadari dan paham apa itu Lupus sehingga upaya deteksi dini mampu dilakukannya sendiri,” tambahnya.

Aksi ini didukung dengan penampilan seni berupa pagelaran pantomin yang dilakukan oleh komunitas act scholing. Sejumlah peraga memperlihatkan aksinya dengan membawa poster dan spanduk bertuliskan “Lupus seribu wajah”, “90% penderita Lupus perempuan”, “dukung kami Lupus Indonesia”, dan berbagai tulisan lainnya. Menurut Rory Handoko, koordinator aksi pantomin, Lupus merupakan persoalan serius dan perlu dukungann masyarakat luas. "Semua orang dan siapapun bisa terkena, karenanya kami mendukung teman-teman dan Mbak Tiara," ujarnya singkat.

Dalam penjelasannya Tiara mengatakan penyakit Lupus sama berbahayanya dengan kanker, jantung, maupun HIV. Lupus dikenal sebagai penyakit auto immune yang sifatnya menahun atau kronik .Karakteristik lain dari Lupus yang serupa dengan HIV adalah bentuknya yang mirip dengan penyakit lain sehingga sering pula disebut dengan “penyakit seribu wajah”. Selain itu, Lupus juga menyerang seluruh organ tubuh termasuk bagian vital dengan gejala ringan hingga berat. Persoalan Lupus berbanding terbalik dengan kondisi pada Infeksi HIV dimana antibodi yang seharusnya digunakan tubuh untuk menyerang infeksi malah menyerang sel dan organ tubuh penderita dalam jumlah yang berlebih.

“Penyebab Lupus hingga kini masih menjadi misteri yang belum terjawab kepastiannya, namun yang jelas penyakit ini bukan disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Berbeda dengan HIV, Lupus tidak menular pada orang lain. Keterlibatan genetik , hormonal, dan lingkungan diduga menjadi faktor munculnya Lupus. Pengenalan dini masih sangat sulit, bahkan tidak ada gejala khusus pada orang orang yang terkena Lupus. Bahkan 90% orang dengan Lupus adalah perempuan, fenomena tersebut diindikasikan terkait dengan hormon estrogen pada perempuan,” jelas Tiara.

Mengenai kondisi yang dialami orang dengan Lupus, Tiara menjelaskan bahwa orang tersebut akan merasakan sakit seperti penyakit pada umumnya. “Seperti penyakit lainnya, sakit pada sendi yang terjadi pada orang rematik, demam berkepanjangan seperti pada penyakit infeksi, mudah merasa lelah, ruam pada kulit, anemia, seperti penyakit pada umumnya. Yang membedakan hanyalah jika ini terjadi selama lebih dari empat hari dengan lebih dari emapt gejala muncul bersamaan. Dan jika terjadi segera lakukan cek.”

Selain gejala ringan, gejala berat juga memiliki kemungkinan muncul, misalnya gangguan ginjal, dada terasa sakit saat bernafas, bercak merah pada wajah menyerupai kupu-kupu, sensitif terhadap sinar matahari, rambut rontok, penurunan berat badan, sariawan yang sering muncul, sakit kepala, stroke, hingga keguguran. Dampak yang terparah adalah kemungkinan serangan terhadap organ vital seperti jantung, paru-paru, dan hati.

Gambaran di atas sangat menyerupai dengan orang yang berada pada tahap AIDS. Walau demikian pemerintah hingga kini belum memberi perhatian yang optimal. “Dulu kami bersama rombongan, orang-orang dengan Lupus (ODAPUS) pernah diterima ibu menteri, namun mengubah kondisi tak semudah membalikkan tangan”, ungkap Tiara. Selama ini Tiara telah berulang kali mendorong para para penderita Lupus yang secara ekonomi tidak mampu untuk mengakses layanan jaminas sosial, seperti  JAMKESMAS, JAMKESOS, atau jaminal sosial lainnya. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa para pengakses tersebut selalu menemui banyak hambatan, termasuk dari teman-teman ODAPUS sendiri. “Yang hal-hal seperti inilah, yang saya bilang pemerintah memang memberikan perhatian, namun kenyataannya tidak semudah membalik tangan,” lanjut Tiara sambil tersenyum.

Disinggung dengan pertanyaan seputar biaya yang dibutuhkan untuk perawatan, Tiara menjawab bahwa tergantung dari tipenya, organ tubuh yang diserang, serta kondisi dan tingkat keparahan. “Seperti halnya pada infeksi HIV, jika di deteksi dini maka biaya yang dibutuhkan hampir tidak ada, tinggal pengolahan dan managemen diri saja yang penting. Namun jika kondisi sudah ditemukan pada tingkat keparahan yang berat, tentunya biaya juga sangatlah besar,” katanya.

Oleh karena itu pesan yang ditekankan dalam acara seperti Branding on The Street ini adalah deteksi dini dan cek ke dokter sangatlah penting. Untuk dapat mewujudkannya diperlukan bantuan banyak pihak untuk membantu sosialisasi. “Sengaja buklet yang diberikan pada masyarakat pada acara saat ini berbentuk menyerupai kupu-kupu agar menarik. Jikalaupun dibuang, mungkin orang akan mengambil dan membacanya karena bentuknya. Berbeda dengan leaflet lembaran, yang mungkin saja dikucel-kucel kemudian dibuang,” ujarnya. Tiara menambahkan bahwa walau jumlah penyandang Lupus yang meningkat, ternyata belum banyak dokter umum yang memahami dan menguasai teknik penanganan dan deteksi Lupus. Dia berharap jika deteksi dini bisa dilakukan di tingkat PUSKESMAS maka biaya akan menjadi sangat murah dan dapat saja gratis.

[edL]
11 May 2011 12:28 WIB : Berita Pendek

Ketua IBI DIY Heran dengan Permenkes Sunat Perempuan

Keluarnya Surat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1636 tentang Sunat Perempuan dianggap mengherankan oleh Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Propinsi D.I. Yogyakarta, Nunik Agus Purwanto, SIP, M.Sc. Pasalnya, papar perempuan yang akrab disapa Bu Nunik ini, Permenkes itu terlalu mengatur detail tindakan medis. “Saya kemarin juga terheran-heran, kok ada Permenkes yang seperti ini, apalagi mengurusi hal-hal yang teknis”, ujarnya.

Ibu Nunik mencontohkan pasal 4 ayat 2a, ‘cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir selama sepuluh menit.’ Menurut dia, untuk melakukan tindakan operasi dokter tidak membutuhkan waktu selama itu untuk cuci tangan. Di dunia medis sudah terdapat tata cara mencuci tangan dengan waktu yang sesuai sebelum melakukan tindakan medis.

Dalam pengalaman perempuan yang juga Direktur salah satu Rumah Bersalin swasta di D.I. Yogyakarta ini, sunat perempuan dengan tindakan mengores tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dia mengikuti tradisi Jawa, tetesan. Tetesan adalah tindakan membersihkan vagina dengan cairan antiseptik mengingat bayi baru lahir memiliki banyak lemak yang perlu dibersihkan. “Di Jawa itu teteslah, tidak digores, hanya dibersihkan. Kita tidak pakai alat apapun”, tuturnya.

Belum Ada Bukti Kemanfaatan
Ibu Nunik menduga keluarnya Permenkes Sunat Perempuan bisa jadi karena banyaknya praktek menyimpang seperti tindakan memotong klitoris atau labium mayora oleh dukun atau sesepuh tanpa izin medis. “Tindakan itu menurutnya melanggar HAM, meskipun hal tersebut dilakukan atas nama budaya atau agama,“ tegasnya.  

Walau demikian, baginya, sunat perempuan sebagaimana diatur dalam Permenkes tidak ada dalam standar kompetensi tata aturan bidan. Semua tindakan medis yang dilakukan oleh bidan, tambahnya, mengikuti dasar pembuktian ilmiah (evidence base).

Secara jujur dia mengakui belum mengetahui manfaat bagi perempuan yang disunat. Sepanjang pengetahuannya, belum ada bukti atau penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa sunat perempuan adalah baik untuk dilaksanakan. Oleh karenanya, Ibu Nunik dan teman-teman sesama bidan tidak pernah melakukan sunat perempuan seperti yang dijelaskan di Permenkes yaitu tindakan menggores kulit tanpa melukai klitoris. [Shinta]
18 Jan 2011 11:53 WIB : Berita Panjang

Perempuan Pasangan HIV Positif Masih Alami Hambatan Persalinan

Perempuan hamil dari pasangan HIV positif ternyata hingga kini masih mengalami hambatan saat hendak melakukan persalinan. Persoalan ini dialami oleh Nini, bukan nama sebenarnya, saat dirinya hendak melahirkan anaknya yang pertama di bagian Partus Sehari (PSH) Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, Sabtu (15/1). Menurut Tata (bukan nama sebenarnya), suami Nini, persalinan Nini tidak dapat dilayanani di bagian tersebut karena suaminya telah terinfeksi HIV dan TB (tubercolose). Meskipun Nini belum pernah melakukan tes HIV, ia diduga juga terinfeksi HIV. 

20 Apr 2011 16:52 WIB : Berita Pendek

Perempuan di Rumah Juga Rawan Tertular HIV

Jumlah perempuan yang tidak bekerja, atau sering disebut Ibu Rumah Tangga, yang terifeksi HIV ternyata lebih banyak jika dibandingkan Perempuan Pekerja Seks (PPS). Dari indikasi ini maka perempuan tersebut bisa dikatakan sangat rawan terhadap penularan virus HIV&AIDS. Hal tersebut diungkapkan Dewi Rahmadania, Koordinator Program Indonesia Competence, kepada sejumlah wartawan di STIKES Eka Harap Palangka Raya (6/1).
 
Menurut Dewi, perempuan sangat penting untuk diberikan informasi kesadaran terhadap bahaya HIV&AIDS. Karena bagaimanapun mereka memegang peranan penting dalam keluarga."Ketika informasi tersebut sudah terbuka untuk perempuan, bukan HIV&AIDS yang harus diwaspadai, tetapi semua hal yang menjadi media penularannya," ujarnya.
 
Permasalahan yang kerap ditemui adalah para perempuan belum menyadari jika pasangannya adalah pengidap AIDS, sehingga ketika ia berhubungan seks dengan pasangannya, permepuan tersebut dapat tertular dan itu merupakan salah satu cara penularan yang mengakibatkan jumlah perempuan positif HIV menjadi tinggi.
 
"Untuk itu perempuan harus dijamin hak untuk mengetahui persis informasi Kespro dan HIV&AIDS," kata Dewi. Jika mereka sudah terbuka wawasannya tentang HIV&AIDS, maka mereka diharapkan bisa bernegosiasi dengan pasangan ketika akan berhubungan seks, bahkan bisa memasangkan alat kontrasepsi kepada pasanngannya." Untuk masalah HIV&AIDS, tidak ada yang bisa disalahkan, namun lebih kepada bagaimana pemerintah mampu memberikan informasi untuk membangun kesadaran tentang bahaya penyebaran virus tersebut dan bagaimana pencegahannya," jelas Dewi.
05 Oct 2010 08:20 WIB : Berita Pendek

Lokalisasi Merong Diusulkan Pindah

Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara (Batara) mengusulkan pemindahan lokalisasi Merong, masyarakat biasa menyebutnya lembah durian . "Kami akan usul ke pihak pemerintah agar memindahkan lokalisasi Merong, sebab saat ini lokasinya sudah terlalu dekat dengan pemukiman penduduk," ujar Hj. Nurul Aini, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Batara.
 
Menurut Nurul, pemindahan ini meski cepat dipikirkan Pemerintah Daerah, sebab juga sudah meluas dekat dengan sekolah. Meski dicari lokasi baru terisolir dan jauh dengan pemukiman. Alternatifnya ada dua, bisa jadi di arah jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin atau sebaliknya ke arah jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu. "Kalau dahulu bisa jadi tepatnya jauh dari pemukiman, tetapi sekarang kondisi kota Muara Teweh terus berkembang menjadi besar," katanya.
 
Lokalisasi Merong sudah ada sejak tahun 1980-an. Di lokalisasi ini menampung ratusan Perempuan Pekerja Seks (PPS). Pemerintah Daerah sebenarnya sudah lama mewacanakan pemindahan lokalisasi itu. Hanya saja hingga kini belum ada realisasi. "Kita sangat menginginkan lokalisasi itu pindah, tetapi pemerintah juga mesti memikirkan jauh masalah lokasi dan juga sarana dan prasarana, sehingga tidak ada penolakan berlebih dari mereka yang mencari nafkah dan tinggal di lokalisasi," kata Sinar, anggota DPRD yang lain.
09 Aug 2010 13:31 WIB : Berita Pendek

KDRT Dipicu Masalah Ekonomi

Peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), berdasarkan pengamatan dan kunjungan langsung pada korban, dipicu masalah ekonomi. Hal ini diungkap Dra. Emy Pudjia, Kepala Bagian Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak (BPPA) Kobar.

02 Jun 2010 13:51 WIB : Berita Foto

Meningkat, Kasus KTD Remaja di Semarang

“Alur dan konsep cerita kaya akan ide dan proses pembelajaran bagi remaja. Acara ini mestinya sering diselenggarakan untuk meminimalisasi dampak buruk dari pergaulaan bebas yang kini makin marak,” kata Ian (21) mahasiswa IAIN Walisongo Semarang.

25 May 2010 09:23 WIB : Berita Panjang

Izin Panggung Keberagaman Ditolak, Panitia Mubeng Alun-alun Kidul 18 Kali

Panggung Keberagaman, sebagai acara penutup rangkaian peringatan International Day Against Homophobia (IDAHO) yang sedianya akan dilaksanakan di Sasono Hinggil, Sabtu (22/ 5), terpaksa dibatalkan panitia pelaksana. Pasalnya, surat izin penggunaan tempat dari pengelola Sasono Hinggil yang sudah dikantongi panitia dicabut kembali.

17 May 2010 12:19 WIB : Berita Panjang

Ngebong yang 'Diobong'

Wajah Ratmi nampak kelelahan, petak warung yang menjadi sumber utama penghasilannya sudah ia bongkar (12/5). Biasanya dari warung ini, Ratmi masih bisa mengais Rp 30.000,- setiap harinya, meski dengan susah payah. Kini Ratmi kebingungan mencari cara untuk mengisi perutnya dan perut keluarganya. Kemana lagi harus mencari nasi?

17 May 2010 12:17 WIB : Berita Foto

Buktikan Tak Objekkan Komunitas, Selamatkan Warga Ngebong

Penutupan daerah Bong Suwung yang dilakukan oleh PT KAI DAOP VI, ternyata tidak hanya berdampak pada warga pedagang dan pemilik warung tempel saja, namun masih ada 55 KK lainnya dan pengusaha parkir yang juga mengais rejeki ditempat itu.

10 May 2010 11:11 WIB : Berita Foto

DIY Segera Memiliki Pergub PRT

Di Propinsi DIY tercatat sekitar 37 ribu pekerja rumah tangga (PRT), 1,5% dari total PRT di Indonesia. Meski begitu, belum ada pengakuan PRT sebagai pekerja, termasuk dari segi hukum, yang berakibat pada buruknya nasib PRT.

10 May 2010 10:21 WIB : Berita Pendek

Menurunkan Kematian Ibu Melahirkan, Menggalakkan Gerakan Sayang Ibu

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BK-PP) di Kabupaten Barito Utara akan melaksanakan program Gerakan Sayang Ibu (GSI). Kepala BK-PP Barito Utara Drs. H. Bambang Edy Prayitno M.M. mengatakan pertengahan Mei ini akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk memantapkan program kegiatan GSI di setiap kecamatan di kabupaten Barito Utara.

Bambang mengatakan program GSI ini bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, meningkatkan status gizi ibu dan anak serta meningkatkan perkembangan otak. "Program ini juga bertujuan memantau kehamilan ibu secara baik, pemeriksaan dan pemberian imunisasi kepada ibu-ibu hamil dan penggalakan masyarakat dalam posyandu," katanya.

05 May 2010 06:04 WIB : Berita Pendek

Buruh Tuntut Pemerintah Lebih Peduli

Ratusan massa dari berbagai organisasi turun ke jalan dalam peringatan Hari Buruh International di Yogyakarta (1/5). Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI), yang merupakan aliansi beberapa lembaga, mengawali aksi dengan melakukan orasi di depan Ambarukmo Plaza, wilayah kerja Serikat Pekerja Carrefour Indonesia.

05 May 2010 06:02 WIB : Berita Pendek

Pemerintah Harus Turun Menangani Kekerasan Gender

Kasus kekerasan berbasis gender yang semakin tinggi menuntut perhatian berbagai pihak untuk menanganinya. Selain mengingatkan perempuan yang masuk dalam kategori rentan kekerasan berbasis gender untuk menuntut haknya, diperlukan pula perhatian yang intens dari pemerintah. Pemerintah harus turun ke lapangan dan mengadopsi kebutuhan riil perempuan atas pelayanan kesehatan dan pemenuhan segala haknya.

Demikian kata Evarisan, Direktur Legal Recources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) di sela-sela pemaparan hasil penelitian “Feminist Participatory Action Research” (FPAR) LRC-KJHAM bersama para mitranya di Semarang dalam rangka peringatan Hari Kartini belum lama ini. “Hak dan kewenangan untuk menegakkan keadilan terhadap perempuan korban kekerasan gender memang ada di pihak pemerintah,” katanya.

Berdasarkan pengamatan LRC-KJHAM selama ini, ada empat kelompok perempuan yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender secara masif, yakni kelompok perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kelompok perempuan korban perkosaan, kelompok perempuan mantan buruh migran, dan kelompok perempuan korban eksploitasi seksual. “Kekerasan berbasis gender merupakan bagian dari diskriminasi terhadap perempuan,” ujar Eva.

Ia menuturkan, pada 2009 di Jawa Tengah terdapat empat daerah yang berpotensi terjadi diskriminasi gender, terutama dalam mengakses layanan kesehatan. Empat daerah itu adalah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Grobogan. Apa saja wujud dari diskriminasi gender tersebut? Menurut Eva, di empat daerah wilayah Jateng itu banyak ditemukan permasalahan terkait pelaksanaan hak atas kesehatan oleh kelompok perempuan rentan dan termarjinal.

Eva lantas mencontohkan Desa Wedoro (Kabupaten Grobogan) dan Desa Rowobranten (Kabupaten Kendal) yang merupakan “kantong” buruh migran. Menurutnya, di dua daerah itu ditemukan satu ruang penampungan yang diisi 500 hingga 1.000 orang calon tenaga kerja wanita (TKW). “Penampungan tersebut sungguh tidak memadai, ditambah lagi kamar mandi yang terbatas, air terbatas, tidur dengan alas tikar, tidak ada ventilasi, makan dengan lauk tempe atau kerupuk, dipaksa diet jika badan kegemukan, dan dipulangkan saat sakit. Bahkan kejamnya, mereka dipaksa menggugurkan kehamilan,” katanya dengan mimik wajah serius.

Adapun kelompok perempuan korban kekerasan di Bandarharjo, Kota Semarang, dan kelompok korban eksploitasi seksual di Bandungan, Kabupaten Semarang, nasibnya juga tak jauh beda. “Kebanyakan perempuan korban kekerasan di Bandarharjo Semarang terjadi di rumah tangga yang terindikasi karena beberapa masalah rumah tangga yang mendera yang sifatnya klasik, seperti kesulitan ekonomi keluarga, tekanan dari istri dan anak agar memenuhi kebutuhan keluarga, dan lain-lain,” tuturnya.

Sedangkan kelompok perempuan korban eksploitasi seksual Bandungan, dia menceritakan bahwa ada beberapa anak korban eksploitasi seksual yang mengalami pendarahan dan tidak mengerti kesehatan reproduksi. Akibatnya, mereka terinfeksi HIV serta mengalami permasalahan organ reproduksi. “Jika sudah begitu, mereka sendiri yang akhirnya kesulitan menangani kondisi tubuhnya. Mereka yang menderita sendiri, kurang perhatian dari lingkungan sekitarnya, apalagi dari pihak yang mengeksploitasinya. Untuk itu, tak boleh diulur-ulur lagi, pemerintah harus segera bertindak agar tak banyak lagi jatuh korban para perempuan yang masih polos,” ujarnya.

Eva memperkirakan, kemungkinan kasus kekerasan dan diskriminasi berbasis gender juga terjadi di luar daerah yang diteliti pihaknya bersama mitra. Bahkan bisa jadi, di daerah lain itu kasusnya lebih parah ketimbang yang diteliti. “Kami berusaha melakukan penelitian di luar empat daerah yang sudah kami teliti. Kami juga akan terus mengadvokasi kelompok perempuan rentan kekerasan dan diskriminasi agar haknya terpenuhi, di samping mengawal pula hingga kasusnya tuntas,” katanya.
26 Apr 2010 12:37 WIB : Berita Pendek

Sepuluh Perempuan Dianugerahi Penghargaan di Kotawaringin Timur

HM Mawardi, Bupati Kabupaten Kapuas, mengatakan tantangan pembangunan semakin berat, peran perempuan sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pembangunan bangsa. "Dalam bidang yang umumnya dipegang laki-laki, perempuan pun harus sejajar," ujarnya.

26 Apr 2010 12:14 WIB : Berita Pendek

Kekerasan Terhadap Perempuan Harus Dihentikan

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IKIP PGRI Semarang, menghimbau masyarakat tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, tidak menganggap perempuan sebagai kanca wingking. , sehingga hanya menganggap perempuan sebagai “boneka” laki-laki yang bisa diperlakukan apa saja, tanpa memerhatikan perasaan dan hak-haknya.

26 Apr 2010 11:48 WIB : Berita Pendek

Menurunkan AKI dan AKB, Perlu Program Berperspektif Hak Perempuan

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, mencapai 114 kasus per 100 ribu kelahiran hidup (KH). Angka rata-rata ini sedikit lebih rendah dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 114,4 kasus. Dalam level nasional angka ini relatif lebih rendah, yang mencapai angka 228 kasus, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Millenium Development Goals (MDGs) dalam kisaran angka 102 kasus per 100 ribu KH.

13 Apr 2010 12:07 WIB : Berita Panjang

Gendo: Kebebasan Bependapat di Indonesia Seolah-olah

I Wayan Suardana (34), akrab dipanggil Gendo pada 2005 dipenjara karena dianggap melakukan penghinaan simbol negara pada kasus pembakaran bendera Presiden SBY saat menolak kenaikan harga BBM. Kini ia menjadi advokat dan anggota Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Daerah Bali dan juga mengadvokasi kasus pelanggaran HAM pada pecandu narkotika di Bali. Gendo menyimpulkan kebebasan berpendapat di Indonesia hanya seolah-olah karena banyak produk hukum malah ingin mengkriminalkan. Terlebih kasus kekerasan kelompok mayoritas pada minoritas terus berlangsung dan sulit dipidanakan. Beikut wawancara Luh De Suriyani, Swaranusa Biro Bali, dengan Gendo mengenai pembatalan paksa konferensi ILGA di Surabaya pekan lalu.

Konferensi internasional LGBTIQ atau The 4th regional Lesbian, Gay, Transgender and Intersex Association (ILGA) conference di Surabaya, dipaksa dibatalkan oleh kelompok agama tertentu? Pendapat Anda?

Inilah problem berbangsa di Indonesia. Segala sesuatu perbedaan diselesaikan jalan kekerasan. Pembubaran Konferensi ini adalah salah satu peristiwa dari sekian banyak  peristiwa kekerasan atas nama kelompok agama tertentu.  Artinya budaya barbarisme sedang menghantui proses demokratisasi di Indonesia, baik dengan menggunakan idiom agama, suku ataupun paham tertentu termasuk dengan menggunakan logika kebenaran mayoritas yang pada akhirnya berujung kepada tirani mayoritas.

25 Mar 2010 11:49 WIB : Berita Pendek

Pekerja Rumah Tangga, Harus Dihormati

Pekerja Rumah Tangga (PRT) sering mengalami tindak kekerasan, termasuk berbagai bentuk pelecehan seksual. Menurut Ningsih (bukan nama sebenarnya), yang pernah berprofesi sebagai PRT di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), pelecehan dan tindak kekerasan terjadi karena pemberi kerja atau 'majikan' kurang menghargai peran PRT.

25 Mar 2010 11:13 WIB : Berita Pendek

Tuntutan Kesetaraan di Balik Lantun Puisi

Perempuan masih menghadapi ketidakadilan, seperti buta huruf, upah kerja yang rendah, jam kerja lebih panjang, dan kekerasan. Ketidakadilan terjadi di banyak sektor, termasuk produk kebijakan yang masih mendiskriminasi perempuan seperti UU Anti Pornografi dan kuota 30% perempuan di parlemen yang belum terpenuhi. Hal ini disampaikan Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) dalam sesi penutupan seluruh rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional, pekan silam.

Persoalan lain yang dihadapi perempuan, angka kematian ibu ( AKI )  yang belum menurun, praktek pernikahan di bawah umur yang justru dilindungi, dan poligami masih diamini. Potret ketimpangan gender juga tampak dari pemenjaraan politik identitas, seperti yang dialami Lesbian ,Gay, Biseksual, dan Trasnsgender  (LGBT) karena orientasi seksnya. "Paradoks," kata Enik Maslahah, Koordinator Acara Penutupan Hari Perempuan International.

Panggung kesetaraan sebagai bentuk manifestasi berbagai gagasan, dengan mengangkat isu Dramatic Reading Of CEDAW, menurut Enik merupakan media untuk menyampaikan tuntutan dengan cara yang berbeda dan ajang sosialisasi Covention on the Ellimination of All Forms Of Discrimination Againts Women (CEDAW ) dan diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1984.

Ginanjar Wilujeng, mahasiswa  Universitas Widya Mataram, tampil membacakan puisi karya Idaman Andarmosoko berjudul AKU PEREMPUAN PETARUNG. Ginanjar bergabung dalam Panggung Kesetaraan, karena ini terlibat dalam aktivitas yang bisa membelalakkan mata masyarakat tentang kondisi ketidakadilan yang menimpa perempuan. Walaupun kondisi sekarang memang lebih baik dibandingkan dahulu, namun masih banyak PR yang harus diselesaikan. Kesempatan di dunia pendidikan, akses dan lapangan pekerjaan, bahkan kesempatan perempuan masuk dunia politik.

Menurut Ginanjar, budaya patriarki mengekang hak-hak perempuan. Sebut misalnya, UU Pornografi sebagai salah satu bentuk pemblengguan dan kontrol atas tubuh perempuan. "Puisi tadi menggambarkan peran perempuan di semua bidang, ekonomi, sosial dan budaya sangat dibutuhkan, bahakan di bidang ekonomi dominasi peran perempuan dipandangnya sangatlah luar biasa," katanya.

Sebelum pembacaan puisi, juga telah dipentaskan sebuah lakon perempuan dalam dunia ekonomi yang dibawakan teater Sintenasmane. Penjual sayur dan pengasong di kereta api menggambarkan kerja keras perjuangan hidup perempuan demi menafkahi keluarganya.
25 Mar 2010 10:42 WIB : Berita Pendek

Partisipasi Laki-laki dalam KB Masih Rendah

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah menargetkan 907 ribu peserta program Keluarga Berencana (akseptor KB) pada 2010. Angka ini diharapkan bisa target pencapaian peserta KB, sehingga pencapaian nasional lebih tinggi. Jumlah tersebut, 856 ribu perempuan dan 50.489 laki-laki.

Dra. Sri Murtiningsih, MS, Kepala BKKBN Jawa Tengah, menyampaikan rencana itu dalam Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan KB tingkat Jawa Tengah, di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Selasa pekan lalu. Sri mengakui partisipasi laki-laki dalam program KB masih cukup rendah. Pencapaian peserta laki-laki dalam program KB tahun 2009 hanya mencapai 37,78 persen dari target yang ditetapkan. Namun, pencapaian peserta KB baru tahun 2009 berhasil melampaui perkiraan permintaan masyarakat hingga sebesar 108,10 persen. “Di samping usaha penambahan akseptor baru, kami tetap berusaha meningkatkan kembali kesertaan KB MKJT, khususnya IUD, MOP, dan MOW,” katanya.

Target pencapaian kontrak kinerja program KB di Jateng, diharapkan bisa terealisasi pada triwulan ketiga 2010. Untuk mencapainya, harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan atau penerapan Standart Operasional Prosedure (SOP) dan meningkatkan sarana bagi provider. Sri menjelaskan, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jateng sebesar 0,84 persen, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 35 juta jiwa dan tingkat kepadatan penduduk pada satu kilometer persegi mencapai 995 jiwa. "Sangat tepat kiranya program KB masih menjadi urusan wajib pemerintah, mengingat laju pertumbuhan penduduk provinsi ini cukup tinggi," katanya.

Selama kurun waktu 2005-2009, Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total cenderung fluktuatif dan terdapat kesenjangan cukup signifikan antarkabupaten atau kota. Hasil Survei Demografi Kependudukan dan Kesehatan Indonesia, TFR di Jateng sebesar 2,3 anak per perempuan usia subur. Fenomena ini mengindikasikan, di Jateng setiap satu jam lahir 30 bayi atau 129.600 bayi setiap tahunnya. Jika diasumsikan setiap manusia memasuki dunia kerja pada 2032, Jateng harus menyediakan 129.600 lapangan kerja setiap tahunnya. Menurut Sri, cara yang efektif harus menekan kelahiran melalui program KB. KB dimasyarakatkan kembali, agar tertarik ikut KB. "Syukur-syukur bisa jadi akseptor tetap," katanya.

Dalam pencapaian Contraseptive Prevalence Rate (CPR) atau angka pemakaian kontrasepsi, Sri menjelaskan, target Jawa Tengah tahun 2010 sebesar 65 persen, sehingga jika dihitung, dibutuhkan tambahan peserta KB baru sebesar 907.007. CPR pada 2007 secara nasional baru mencapai 61,4 persen, padahal harapan pemerintah bisa mencapai 75 persen. “Ini menandakan masyarakat masih belum bisa menyadari pentingnya perencanaan keluarga melalui program KB,” ujarnya.
18 Mar 2010 19:35 WIB : Wawancara Eksklusif

Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Harus Dikucilkan

Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Upaya menguranginya sudah dilakukan. Apakah upaya yang dilakukan memang tidak efektif? Hadziq Jauhary dari Swaranusa,  melakukan wawancara khusus dengan Evarisan, SH, MH, aktivis hak asasi perempuan dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia [LRC-KJHAM].

18 Mar 2010 20:34 WIB : Berita Foto

Konseling Bukan Pemberian Informasi

Pamuji, bukan nama sebenarnya (60) merasa bingung dengan statusnya, saat mendapat diagnosa HIV positif dari Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) Yogyakarta. Sekalipun ia telah mendapat rujukan dan mengakses layanan CST di RSUP. DR Sardjito. "Informasi yang diberikan belum Jelas," ujarnya di Griya lentera PKBI, kemarin.

18 Mar 2010 19:03 WIB : Berita Pendek

RUU HMPA Bidang Perkawinan Tak Bisa Diandalkan

Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) Bidang Perkawinan semakin ramai diperbincangkan, terutama selepas RUU HMPA Bidang Perkawinan itu masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) di DPR. Berbagai seminar yang khusus membahas aspek pemidanaan dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan, banyak diselenggarakan. Bagaimana sebetulnya aspek pemidanaan di dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan?

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, ahli hukum pidana dari Universitas Diponegoro Semarang, mengatakan dalam draft RUU HMPA Tentang Bidang Perkawinan, memang terdapat satu bab tentang ketentuan pidana. Ini berarti, sanksi pidana ditampilkan dalam rangka mempertahankan norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan bidang perkawinan.

14 Mar 2010 08:56 WIB : Berita Pendek

Penggalakkan Program KB, Jangan Tiru Cara-cara Orde Baru

Penekanan laju pertumbuhan penduduk, mutlak diperlukan. Pertumbuhan penduduk, khususnya di Jateng, tidak sebanding dengan pertumbuhan perekonomian. Satu persen pertumbuhan penduduk, sama dengan warga 2 juta orang. Ini sangat berisiko bagi kelancaran pembangunan. Selain membuat Jateng jadi lebih padat, peledakan penduduk semakin membuat tingkat kriminalitas meningkat.

12 Mar 2010 09:26 WIB : Berita Panjang

Domestifikasi Perempuan Masih Terus Berlanjut

Fasilitas modern, kesempatan yang lebih terbuka dalam pendidikan dan politik, ternyata tak berarti mengubah kondisi dan posisi perempuan. Mereka masih tetap diposisikan pada ranah domestik. "Ranah domestik masih dipandang menjadi persoalan, salah satu sorotan saat peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini," kata Zelly Ariana, Pengurus MAHARDIKA, dalam Diskusi Sejarah Perjuangan Gerakan Perempuan di Yogyakarta, Selasa (9/3).

11 Mar 2010 15:06 WIB : Berita Foto

Kriminalisasi Perkawinan Sirri

Pro dan kontra Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan terus mengalir. Pasalnya, beberapa pasalnya berbenturan langsung ajaran agama yang dianggap membolehkannya. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pun akan harus diuji kembali.

Demikian antara lain yang mengemuka dalam Diskusi Publik “RUU Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) Bidang Perkawinan dan Upaya Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan” yang diselenggarakan atas kerjasama Magister Ilmu Hukum Undip, LRC-KJHAM dan Komisi Nasional Perempuan, di Ruang Sidang Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, pekan silam.

Evarisan, Direktur LRC-KJHAM dalam presentasinya mengatakan munculnya Rancangan UU Hukum Materiil Peradilan Bidang Perkawinan karena UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memang bermasalah. Misalnya, tidak mengatur soal perkawinan sirri dan perkawinan kontrak (mut'ah). “Dilihat dari dampaknya, menyisakan kesengsaraan pada perempuan dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut,” tutur Eva.

Soal yang banyak diperdebatkan, menurut Sri Nurherwati, SH., Komisioner Komisi Nasional Perempuan, memang soal kriminalisasi untuk pelaku kawin siri, nikah mut’ah, dan perkawinan campuran. Tetapi, jika melihat substansi RUU HMPA, tidak banyak perubahan dari UU Perkawinan dalam memastikan perlindungan terhadap perempuan. Logikanya, RUU HMPA bukan mencabut ataupun mengamandemen UU Perkawinan. “RUU ini hanya mengatur hukum materiil sebagai tindak lanjut UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana pembentukan UU tersebut membutuhkan UU yang mengatur hukum materiil agama di bidang perkawinan,” ujarnya.

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, ahli Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang, mengatakan menariknya RUU HMPA Bidang Perkawinan ini mencantumkan sanksi pidana bagi yang melanggar. “Ini dalam rangka mempertahankan norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan bidang perkawinan,” katanya.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan, menurut Nurherwati, menyangkut soal Peradilan Agama memeriksa dan memutus perkara perkawinan yang dimasukkan sebagai tindak pidana dengan menggunakan Hukum Acara Pidana dan usia perkawinan perempuan tetap di bawah umur. ”Ini bertentangan dengan UU Nomor 23/2005 Tentang Perlindungan Anak,” katanya.

Lebih parah lagi, RUU ini memasukkan perkosaan sebagai bentuk perzinahan, mengatur penyelesaian terhadap penolakan laki-laki untuk mengawini perempuan yang belum kawin, dizinahi dan hamil, dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 bulan, pengaturan poligami yang masih menempatkan perempuan sebagai subordinat. ”Itu jelas bertentangan dengan pasal yang menegaskan adanya persamaan istri/suami,” tutur Nurherwati.

RUU juga tidak melihat posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat patriarki, sehingga sama sekali tidak memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan dalam mendapat kesamaan di depan hukum dan kesempatan mendapat keadilan. Nurherawati mengatakan intervensi negara dalam soal perkawianan memang penting, tetapi demi pemajuan hak perempuan dan perlindungan komprehensif.

Dalam presentasinya, dr. Messy Widiastuti, MARS., anggota Komisi E DPRD Jateng menghimbau agar semua elemen bertindak sesuai regulasi yang ada, sehingga tidak ada lagi perempuan yang terpinggirkan dan terenggut haknya. Hukum positif akan menguatkan perlindungan hukum yang setara terhadap perempuan. ”Harus ada grand design untuk mencegah terjadinya poligami atau nikah siri, karena hanya akan merugikan perempuan,” katanya.

10 Mar 2010 12:53 WIB : Berita Foto

Rezim SBY Gagal Melindungi Perempuan

Krisis ekonomi-politik sejak 1997 belum dijawab sebagai political will yang berpihak pada kondisi krisis kaum perempuan. Beban krisis ekonomi-politik perempuan sebagai penyangga tiang reproduksi sosial menciptakan kondisi perempuan berada dalam titik kritis.

10 Mar 2010 12:43 WIB : Berita Foto

Belenggu Perempuan, Konservatisme Agama Harus Diakhiri

Memperingati Hari Perempuan Internasional, sejumlah lembaga yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) menggelar aksi simpatik di perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta (8/3). Aksi ini, mengusung tema Bersatu untuk Kesetaraan, dan mengangkat hak-hak LGBT, pekerja seks dan pekerja rumah tangga. 

JPY mengajak seluruh elemen mayarakat bersatu memperjuangkan kesetaraan dan menuntut pemerintah agar memenuhi hak-hak dasar perempuan. International Women's Day (IWD) 2010 menjadi momentum melakukan evaluasi persoalan-persoalan ketidakadilan gender dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan peran kontrol terhadap pemerintah. Khususnya pelanggaran dan perlakuan diskriminatif yang terjadi. JPY meminta pemerintah segera mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif dan memberikan jaminan perlindungan bagi buruh migran, memberikan pengakuan PRT sebagai pekerja formal yang mendapat hak yang dilindungi negara.

“Kita ingin menyuarakan persoalan dari berbagai keberagaman isu, mengingat persoalan perempuan tak pernah berdiri sendiri sebagai persoalan tunggal,” kata Inna Hudaya, Koordinator Peringatan International Women's Day JPY 2010.

Ipeh, Koordinator Lapangan,  mengatakan IWD perempuan harus keluar dari kungkungan dan belenggu sebagai perempuan rumahan. Pelabelan perempuan baik-baik yang tidak keluar rumah, telah membelenggu posisi perempuan mencapai kesetaraan. Belenggu itu dilahirkan dari konservatif agama yang harus segara diakhiri. "Perempuan mulai menyadari atas ketidakadilan yang menimpanya, akibat paham yang masih konservatif terhadap agama," ujarnya.

JPY menilai Kementerian Perempuan dan Anak belum mampu berbuat banyak dalam upaya terciptanya kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini merupakan cerminan sikap pemerintah yang belum pro perempuan. Sejumlah kebijakan yang dibuat belum mampu menjalankan amanat bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kebinekaan. JPY menyebutkan data, antara tahun 1999 hingga 2009 ada 154 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tingkat daerah (19 di tingkat propinsi, 134 di tingkat kabupaten kota dan 1 di tingkat desa) dinilai menjadi sarana pelembagaan diskriminasi terhadap perempuan, dari tujuan dan dampaknya.

JPY juga menilai, selain masalah ras dan kepercayaan, ketimpangan juga terlihat pada kelompok yang dimarginalkan karena orientasi seksual dan identitas gendernya, lesbian, waria dan gay. Munculnya blok-blok mayoritas yang dilanggengkan negara justru makin memperparah kekerasan yang terjadi. Termasuk persoalan pekerja rumah tangga (PRT), buruh migran, hak-hak reproduksi perempuan. Persoalan-persoalan ini menunjukkan pemerintah tidak serius dalam menjalankan mandat Convention on the Elimination Of All Form of Discrimination Againts Women (CEDAW) 1984 yang telah diratifikasi dalam UU No 7 Tahun 1984 dan perjanjian lain yang ditujukan bagi keadilan dan perbaikan hidup perempuan.

"Pemerintah harus mendengar aspirasi mereka," kata Bela dari SMA 10 Yogyakarta, yang mengomentari perjuangan hak-hak perempuan bersama temannya, Ira dan Dien.

Selain aksi simpatik, JPY menggelar sejumlah kegiatan lain seperti diskusi publik, workshop, pemutaran film, seminar, bedah buku dan diakhiri dengan Panggung Kesetaraan "Dramatic Reading CEDAW" pada 18 Maret 2010.

10 Mar 2010 12:13 WIB : Berita Pendek

RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Harus Berbasis Hak Perempuan

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah, terus meningkat akhir-akhir ini. Monitoring dan Pencatatan Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Jawa Tengah, sepanjang November 2009-Februari 2010, menjunjukkan 136 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 211 orang.

10 Mar 2010 11:59 WIB : Berita Panjang

Format Laporan PKVHI, Langkah Mundur

Dalam penanggulangan HIV dan AIDS data base memegang peranan sangat penting. Sayangnya, sampai saat ini belum ada data pilah yang bisa mengidentifikasi kunjungan voluntary counseling test (VCT) karena inisiasi sendiri, mandatory (keharusan/paksaan) atau inisiasi petugas kesehatan. Bahkan, belum mampu memastikan  temuan infeksi baru atau lampau.

25 Feb 2010 10:22 WIB : Berita Pendek

Penting, Pengakuan dan Perlindungan Kerja bagi PRT

Prof. Dr. Muhadjir Darwin, dari PSKK UGM, menyatakan pembahasan UU PRT bisa menemukan jalan buntu. Para politikus berpikir UU ini akan merugikan diri sendiri jika disahkan, sebab mereka juga sebagai pengguna jasa PRT. "Harus diciptakan situasi yang bisa menekan eksistensi mereka," katanya.

24 Feb 2010 13:28 WIB : Berita Foto

'Banyak Anak Banyak Rezeki' Tidak Berlaku di Nyemoh

Sebagian besar wilayah pedesaan, memiliki prosentase penduduk usia anak dan balita lebih tinggi dibandingkan penduduk usia produktif dan lanjut usia. Tetapi, tidak demikian di Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Di Desa ini, terjadi penurunan angka kelahiran cukup signifikan dalam 15 tahun terakhir.

05 Feb 2010 18:09 WIB : Berita Panjang

Budi Wahyuni : "Datangi Lembaga yang Melakukan Survey"

Puluhan perempuan Pekerja Seks (PS) mengaku kecewa dan resah dengan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa bulan lalu. Pasalnya, sejumlah PS tidak bisa mengetahui hasil test darahnya setelah mengikuti STBP.

03 Feb 2010 12:50 WIB : Berita Panjang

Diskriminatif: Kawin Silang Agama dan Kebijakan Publik di Indonesia

Pemerintah dan DPR menghadapi tantangan berat berkaitan dengan kebijakan yang sebagiannya diberlakukan tahun 2009.  Pasalnya kebijakan itu menyangkut akomodasi kepentingan kelompok masyarakat versus kemungkinan terjadinya diskriminasi kelompok masyarakat yang lain. Misalnya, UU Kesehatan, RUU Jaminan Produk Halal, Perda dan Raperda yang secara spesifik terkait dengan agama.

30 Jan 2010 10:21 WIB : Berita Pendek

Gratis, Alat Kontrasepsi Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Masyarakat kurang mampu, akan dibantu melakukan program Keluarga Berencana (KB) melalui pemberian secara cuma-cuma alat kontrasepsi spiral dan kondom. Sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan bisa lebih mendayagunakan potensinya.

30 Jan 2010 10:03 WIB : Berita Pendek

Sri Murtiningsih: "Baby Booming" Tetap Menghantui Indonesia

Ancaman ”baby booming” tahap kedua terus menghantui Indonesia , terutama Jawa Tengah, apabila pelaksanaan program KB tidak berjalan sesuai target yang ditentukan. Kelancaran program KB harus terus diimplementasikan karena sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan penduduk Indonesia.

29 Jan 2010 09:50 WIB : Berita Pendek

Pemerintah Dituntut Lebih Peduli Masalah Perempuan

Pemerintah Kota Semarang dituntut meningkatkan perhatian terhadap masalah perempuan. Banyak masalah perempuan di Kota Semarang belum tertangani dan bahkan tidak ditangani sama sekali. Program pemberdayaan keluarga kurang efektif dan kurang bisa memperjuangkan hak-hak perempuan.

29 Jan 2010 06:33 WIB : Berita Foto

FORI : SBY-Budiono Gagal

Seratus hari pemerintahan SBY–Budiono mendapat tanggapan negatif. Tidak serius menangani kasus-kasus negara, seperti bank Century. Ketidak seriusan pemerintah berdampak pada kesejahteraan rakyat yang terabaikan, padahal mereka dipilih oleh mayoritas rakyat.

21 Jan 2010 10:28 WIB : Berita Pendek

Pemerintah Utamakan Penyetaraan Gender

Peserta KB laki-laki semakin minim. Perlu kebijakan dan langkah nyata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memasyarakatkan program KB laki-laki. "Ini bisa menghapus diskriminasi gender dan mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat kita," kata Soelimah.

15 Jan 2010 11:04 WIB : Berita Pendek

Anggaran Perempuan dan KB Turun Drastis

Alokasi anggaran Badan Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Semarang turun drastis dari Rp 87,58 miliar pada APBD 2009, menjadi Rp 76,68 miliar di RAPBD 2010. Itu artinya, anggaran turun 12,45 persen.

09 Jan 2010 11:03 WIB : Wawancara Eksklusif

Terpanggil Keinginan Waria Ber-Tuhan

Mayoritas masyarakat memandang komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersek dan Queer (LGBTIQ ) sebagai kelompok menyimpang. Akibatnya, sedikit tokoh agama mau terlibat menjawab kebutuhan religius kelompok LGBTIQ. Komunitas semakin terpinggirkan dan terstigma. Berikut wawancara Novan dari Swara Nusa dengan Abdul Muis Gazali, mahasiswa Magister Pendidikan Pemikiran Islam Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang saat ini menjadi pengajar di Pesantren Waria Al Fattah Yogyakarta.

08 Jan 2010 21:06 WIB : Berita Pendek

Siaran Televisi Harus Ramah Anak dan Perempuan

Acara televisi seharusnya mendidik, tidak semata mengedepankan hiburan. Program acara semacam ”Bukan Empat Mata” atau ”Termehek-mehek” tidak pantas muncul di televisi. Selain mengeksploitasi tubuh perempuan, menampilkan kekerasan yang bisa ditiru anak-anak. Program acara itu sepatutnya dintinjau ulang.

Demikian yang berkembang dalam acara sosialisasi ”Penyiaran Ramah Anak dan Perempuan”. Kegiatan diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah dan Dharma Wanita Persatuan Jawa Tengah di Gedung Dharma Wanita Persatuan Jawa Tengah, Jalan Menteri Supeno Semarang, Rabu (6/1).

07 Jan 2010 13:04 WIB : Berita Pendek

Prof. Agnes: Gus Dur Pembela Hak Asasi Perempuan

Gus Dur senantiasa menyebarkan dan mendorong penerapan nilai-nilai universal demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia dalam tatanan pelaksanaan kehidupan bernegara, berbangsa, dan kehidupan sosial masyarakat. Gus Dur tokoh berpengaruh di Indonesia, di antara Presiden RI yang selalu membela dan memperjuangkan hak asasi kaum minoritas dan perempuan.

Demikian, pernyataan sikap 30 organisasi yang peduli terhadap hak-hak kaum perempuan dan anak dalam gelar doa bersama lintas agama dan kepercayaan untuk Gus Dur. Doa bersama dikoordinasikan Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah, di Bundaran Air Mancur, depan kampus Undip, Semarang, Selasa malam (5/1).

26 Dec 2009 10:26 WIB : Berita Panjang

STBP Gunakan Uang dan Kebohongan Publik

Meski sudah berjalan dua minggu, baru 23 orang yang bersedia ikut. Targetnya, melibatkan 250 orang sebagai contoh dalam Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) Yogyakarta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, sebagai pelaksana proyek Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional.

Persoalan ini dikatakan dua surveyor  untuk komunitas gay, yang enggan disebut namanya. “Mmasih jauh dari target. Sampai-sampai petugas kliniknya juga nggak enak hati,” kata mereka.

Upaya pendekatan dilakukan. Media internet juga sudah dimanfaatkan, seperti jaringan sosial. Lantas, saat mereka mengubah strategi dengan menawarkan Rp. 40.000,- sebagai daya tarik agar komunitas bersedia ikut STBP. Masih ada bonus, Rp. 10.000,-, per orang jika membawa teman lainnya. “Kayak MLM dong,”  kata Angga, Community Organizer (CO) komunitas Waria, PKBI DIY.

Berbeda dengan survey untuk komunitas Perempuan Pekerja Seks (PPS). Gunawan, CO komunitas PPS PKBI DIY mengatakan, ada pemberian informasi yang salah. Kepada PPS dikatakan STPB ini merupakan lanjutan dari Surveilans yang dilakukan bulan November lalu. "Ini terusan pengambilan darah yang kemaren, kok," kata Gunawan menirukan penjelasan PPS yang mendapatkan informasi itu.

Di komunitas remaja jalanan, Omah Keong, berinisiasi mengundang tim klinik VCT PKBI melakukan Vouluntary Conselling and Testing (VCT), Jumat (24/12). “Ini kebutuhan kita kok, gak ada yang memaksa , dan kemarin  saya yang menghubungi Sulis untuk mendatangkan tim PKBI,” kata Agus, dari Omah Keong.

Menurut Sulis, CO PKBI DIY, kalau kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala,  tidak perlu lagi remaja jalanan di kejar-kejar atau bahkan ditangkap dan ditest darahnya. “Kalian punya hak jawab, kalau perlu menolak,” katanya.

Sulis juga melihathal yang sama terjadi di komunitas waria. Kini tidak ada lagi pengambilan darah tahunan, karena mereka melakukan VCT. "Kalau negara membutuhkan angka, silakan merujuk ke klinik VCT yang ada," katanya.
12 Dec 2009 18:33 WIB : Berita Panjang

Tinggi, Kekerasan pada Perempuan Pekerja Seks

Tahun 2009, kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah meningkat tajam, dengan angka kasus 614 dan jumlah korban 1.091 orang, 48 orang di antaranya meninggal dunia. Sementara pada tahun 2008, terdapat 383 kasus dengan jumlah korban 1.015, dengan korban meninggal 38 orang.

Berdasarkan data di Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), kenaikan kasus kekerasan pada tahun ini mencapai 37,7%. Kasus terbanyak perkosaan 210 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 149 kasus, dan kekerasan dalam pacaran (KDP) 101 kasus. Dan sebanyak 71 kasus merupakan pelanggaran atau kekerasan terhadap perempuan pekerja seks. Data LRC-KJHAM, kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja seks paling banyak justru dilakukan aparat pemerintah, seperti Stuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian.

07 Dec 2009 19:51 WIB : Berita Foto

Teater Sintenasmane Mementaskan

Shinta akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Hanoman dan meninggalkan Rama yang sangat mencintainya tetapi selalu menuntut kesucian. Kesetiaan Shinta pun menggugat Rama, "Apakah sebuah kebenaran atau kedurjanaan," kata Shinta.

05 Dec 2009 03:40 WIB : Berita Foto

Memperluas Akses Informasi HIV dan AIDS Melalui Seni Budaya

Seni budaya diharapkan bisa memperluas akses informasi dan perjuangan tentang isu Kesehatan Reproduksi dan Seksual [HIV dan AIDS], gender serta HAM. Demikian harapan Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam kata sambutan yang dibacakan Djoko Dwiyanto, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, saat membuka secara resmi Festival Seni Tradisi 2009 PKBI DIY, malam ini (4/12)

02 Dec 2009 00:30 WIB : Berita Panjang

Tanpa Perspektif Gender dan HAM, Penanggulangan HIV dan AIDS Sia-sia

Puluhan orang dari beberapa organisasi berbasis komunitas (CBO) dan Civil Society Organization (CSO), yang tergabung dalam Solidaritas Peduli AIDS Yogyakarta (SPAY), melakukan aksi damai dengan turun ke jalan memperingati hari AIDS se Dunia, hari ini, di Yogyakarta.

02 Dec 2009 00:26 WIB : Publik

Pernyataan Sikap SPAY di Hari AIDS se Dunia

SPAY (Solidaritas Peduli AIDS Yogyakarta), menuntut pemerintah memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual melalui kurikulum muatan lokal. Beberapa tuntutan lain juga disampaikan dalam release mereka untuk memperingtati Hari AIDS se Dunia, hari ini (1/12).
01 Dec 2009 14:13 WIB : Berita Foto

SPAY: Menuntut Segera Akui Pekerja Seks Sebagai Profesi

Tingginya kasus infeksi HIV di Yogyakarta,  sampai September 2009 terdata sebanyak 839 kasus, merupakan dampak dari Stigma HIV dan AUDS sebagai persoalan amoral”. Lalu melahirkan perlakuan diskriminatif.

20 Oct 2009 08:43 WIB : Berita Pendek

Pembahasan UU Tertutup, Kesehatan Reproduksi Perempuan Terabaikan

Pembahasan UU yang tertutup, seakan menunjukkan rezim-rezim kecil dalam DPR. Ketika UU Kesehatan disahkan, akhhirnya banyak kejanggalan di dalamnya. Dalam konteks perempuan, tidak memberikan perlindungan hak perempuan.

09 Oct 2009 11:11 WIB : Berita Panjang

PKBI Membagikan Kit Khusus untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan

Puluhan perempuan akan melahirkan dalam minggu ini sudah terdata. PKBI mendatangkan bidan dari Jambi dan Bengkulu untuk memberikan layanan persalinan. Selain, menyediakan ratusan KIT seperti KIT kehamilan dan persalinan.

05 Oct 2009 18:49 WIB : Berita Panjang

Identifikasi Kebutuhan Kesehatan Reproduksi Mulai Dilakukan

Kebutuhan dasar kesehatan reproduksi perempuan seringkali terabaikan dalam situasi darurat. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengirimkan tim identifikasi berbagai kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan di Sumatra Barat.

03 Oct 2009 19:41 WIB : Berita Panjang

Penanganan KTD Harus Aman bagi Perempuan

Perempuan yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginlkan (KTD) harus mendapatkan pertolongan  layanan aman. Perempuan harus dihindarkan dari kematian. Mereka seringkali melakukan tindakan-tindakan fisik yang akhirnya membuat korban harus dirawat secara medis.

03 Oct 2009 17:15 WIB : Berita Panjang

Intervensi HIV, Sebulan Setelah Gempa

Intervensi HIV dalam gempa di Sumatra Barat, bisa mulai dilakukan sebulan setelah peristiwa gempa. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) harus segera memberikan perhatian secepat mungkin, dengan memanfaatkan jaringan yang ada.

07 Sep 2009 13:16 WIB : Berita Pendek

Berbagi Pengalaman, PKBI DIY Adakan Temu Jaringan PMTCT

 Pertemuan Jaringan merupakan salah satu model untuk mewujdukan komunikasi dan sinergitas gerakan dalam pelaksanaan PMTCT secara lebih komprehensif dan efektif. Selain sebagai forum berbagi pengalaman dalam menjalankan program di lapangan.

12 Aug 2009 23:21 WIB : Berita Panjang

Diperkirakan 50 juta perempuan Rentan Tertular dari Pasangan Intimnya

Strategi internvensi dalam agenda pencegahan HIV tampaknya sudah harus lebih diperluas area kerjanya. Diperkirakan 50 juta perempuan yang menjadi pasangan seksual yang cukup lama dari laki-laki yang berada dalam perilaku berisiko, memiliki kerentanan sangat tinggi tertular HIV.

"Penularan HIV dari Pasangan Intim ini merupakan problem besar, karena banyak negara yang menolak secara luas," kata JVR Prasada Rao, Direktur Regional Support Team for Asia dan Pasifik UNAIDS.

07 Aug 2009 19:51 WIB : Berita Panjang

Menjaga Keberagaman Melalui Penanaman Nilai-nilai Keagamaan

Wawasan Bhinneka Tunggal Ika menjadi wawasan dalam menjalankan kehidupan, berkomunikasi, dan bekerja yang ditentukan oleh rasa kebersamaan dalam bingkai kesadaran terhadap berbagai perbedaan etnis, budaya, maupun geografis. Nilai keagamaan mendapat harkatnya dari nilai dasar kemanusiaan.

Demikian antara lain, gagasan yang disampaikan Prof. Franz Magnis Suseno dalam Seminar Nasional "Membangun Wawasan Bhinneka Tunggal Ika Melalui Penanaman Nilai-nilai Agama", di Balai Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta, Senin (3/8).

17 Jul 2009 15:22 WIB : Berita Pendek

Perlu Perubahan Mekanisme Konseling HIV, Jender, HAM dan Difabel

Transmisi HIV di kalangan perempuan, berelasi kuat dengan kekerasan terhadap perempuan. Sayangnya, proses konseling terhadap perempuan yang mengalami kekerasan tidak dikembangkan pada soal transmisi HIV. Terlebih soal HAM dan difabel, semakin tidak terpehatikan.

25 Jul 2009 11:55 WIB : Berita Pendek

Pola Pendidikan Keluarga yang Patriarkhi

Dalam masyarakat yang kental dengan budaya patriarki, perempuan dianggap sebagai pelengkap. Pendidikan keluarga menuntut perempuan tunduk terhadap laki-laki. Nasihatnya, menjadi istri patuh dan taat kepada suami. Jarang didorong menjadi pemimpin yang kuat.

12 Jun 2009 11:11 WIB : Berita Foto

Menggandeng Pemangku Kepentingan

Kantor Berita Swara Nusa Biro Palembang, melakukan sosialisasi Kantor Berita Swara Nusa kepada Stakeholder, pekan lalu. Hadir dalam pertemuan ini para pemangku kepentingan strategis dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
01 Jun 2009 19:45 WIB : Berita Pendek

Tanpa Data yang Kuat, Advokasi Lemah

Pengelolaan pengetahuan dan pengalaman penguatan komunitas menjadi perhatian pegiat HIV-AIDS, Gender dan HAM. Selama ini hanya fokus pada penanggulangan HIV-AIDS, melupakan pendokumentasian sebagai media pembelajaran bagi publik dan pemangku kebijakan.

24 May 2009 08:45 WIB : Berita Pendek

Selingkuh, Termasuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi karena pola hubungan yang tidak imbang. Laki-laki ingin selalu di atas perempuan dan dan tafsiran cinta yang salah. Selain kekerasan fisik, tindakan selingkuh dan merendahkan pasangan juga dikategorisasikan sebagai kekerasan psikis.

19 May 2009 14:30 WIB : Berita Panjang

Jaringan LGBT Yogyakarta, Menuntut Pengakuan Keberagaman Seksual

Jaringan LGBT Yogyakarta, gabungan lembaga peduli hak-hak LGBT, Perempuan, dan Gender menuntut dihapuskannya kekerasan dan tindak diskriminatif berbasis orientasi seksual. Mereka melakukan aksi damai di depan Gedung Agung dan Kantor Pos Besar Malioboro, Yogyakarta, Minggu (17/5).

06 May 2009 21:13 WIB : Berita Pendek

Meski Ada Kecurangan Suara, Diprediksi Legislatif Perempuan Meningkat

Pelaksanaan Pemilu Legislatif dalam Pemilu 2009 dinilai terjadi sejumlah kecurangan, dengan dilakukannya penggembosan perolehan suara perempuan. Perolehan kursi perempuan berkurang karena politik uang jelang pemungutan suara dan pencurian suara saat penghitungan.

05 May 2009 11:56 WIB : Publik

Pernyataan Sikap Penolakan Kegiatan MUI Tasikmalaya

Berbagai organisasi berbasis keragaman orientasi seksual, secara bersama-sama mengeluarkan pernyataan sikap untuk menolak rencana MUI dan Departemen Agama Kota Tasik Malaya mengumpulkan gay untuk di bina, karena gay dianggap sebagai penyakit jiwa.
29 Apr 2009 22:04 WIB : Hasil Riset dan Investigasi

Riset Aksi Bersama Komunitas Waria, PPS, Gay dan Remaja Jalan

Riset ini dilakukan untuk merencanakan program bersama komunitas di Yogyakarta dalam agenda perjuangan identitas dan membangun tindakan kolektif untuk mengurangi prevalensi HIV dan AIDS, stigma dan diskriminasi.
29 Apr 2009 21:53 WIB : Hasil Riset dan Investigasi

Pengetahuan dan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja Kulonprogo

Dokumen ini merupakan riset yang dilakukan oleh Youth Forum Kabupaten Kulonprogo untuk melihat pengetahuan dan pemahaman remaja di wilayah ini.
27 Apr 2009 15:28 WIB : Manual

Strategi Pengorganisasian Komunitas

Dalam gerakan perubahan sosial, komunitas merupakan subyek dalam proses advokasinya. Karenanya, community-based organization (CBO) menempati urutan utama dalam melakukan berbagai agenda advokasi itu sendiri. Berikut merupakan gagasan reflektif dalam langkah-langkah pengembangan CBO yang mungkin untuk dilakukan.
27 Apr 2009 14:03 WIB : Berita Pendek

LBH APIK Jakarta Surati Meneg PP

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, didesak untuk melakukan lobby kepada Pemerintah Malaysia guna melindungi hak-hak dan menyelamatkan Manohara yang disekap dan diperlakukan kasar oleh putra mahkota kelantan Malaysia.

27 Apr 2009 13:41 WIB : Wawancara Eksklusif

Trend Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan hampir menjadi problem semua kebudayaan. Tidak ada satu kebudayaan pun yang di dalamnya perempuan tidak mengalami kekerasan. Akar persoalannya, terjadinya subordinasi perempuan dalam budaya patriakhi. Bagaimana di Indonesia, berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yang sudah menjadi endemik itu? Berikut wawancara Lingga Tri Utami dari SWARA NUSA dengan Elli Nur Hayati, Direktur Eksekutif Rifka Annisa, Yogyakarta.

27 Apr 2009 11:53 WIB : Manual

Mengembangkan Jurnalisme Warga

Perkembangan Jurnalisme Warga sebagai salah satu bagian dari gerakan pendidikan kritis rakyat, cukup mendapatkan perhatian dari beberapa kalangan. Bagaimana sesungguhnya makna penting jurnalisme warga--terutama dalam isu HIV dan AIDS, Jender dan HAM? Bagaimana strategi pengelolaannya? Berikut gambaran sederhana mengenai pengembangan jurnalisme warga di masyarakat desa.
26 Apr 2009 01:01 WIB : Berita Foto

Kantor Berita Alternatif untuk Isu Kesehatan Seksual, Reproduksi, Jender, dan HAM

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bali bersama 11 PKBI Provinsi lain mendirikan kantor berita alternatif untuk isu kesehatan seksual dan reproduksi, jender, dan hak asasi manusia (HAM) dengan nama SwaraNusa. Kantor berita berbasis online ini disambut sejumlah komunitas. Seperti, komunitas remaja, NGO, dan instansi pemerintah di Bali dengan menyatakan komitmen pengembangan content dan isu. Hal ini terangkum dalam diskusi diseminasi di kantor PKBI Bali, dua pekan silam.

25 Apr 2009 22:09 WIB : Wawancara Eksklusif

Pemerintah Belum Berpihak Pada Perempuan

Kondisis ekonomi dan sosial perempuan yang kuat menjadi salah satu prasyarat bagi perempuan untuk berani mengambil keputusan. Minimal melakukan negosiasi terhadap diri mereka sendiri. Hanya saja, perempuan yang paling menghadapi persoalan ketidaksetaraan justru mereka yang ada di kalangan kelas mengengah ke atas. Meskipun, globalisasi ekonomi, yang mengubah ekonomi agraris menjadi ekonomi industrial, kemudian menghancurkan pula situasi setara di kalangan kelas menengah ke bawah, terutamanya di kalangan petani. Berikut wawancara Desi Susanti dari SWARA NUSA dengan Dra. Budi Wahyuni, MM, MA, Ketua Pengurusa Harian Daerah (PHD) PKBI DIY.

05 May 2009 12:34 WIB : Berita Pendek

Perempuan Dirugikan oleh Keputusan MA

Pemilu Legislatif 2009 yang lalu merupakan “pesta rakyat” terburuk sejak zaman reformasi. Peringatan Hari RA. Kartini, hari ini), menjadi momentum kedukaan mendalam bagi gerakan perempuan atas memburukknya capaian keterwakilan perempuan.

03 Apr 2009 08:10 WIB : Perundangan dan Hukum

Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai perangkat hukum sebagai bagian dari upaya melestarikan  nilai–nilai  luhur  budaya masyarakat  yang  tertib  dan  dinamis  serta mencegah  pelanggaran  terhadap  praktek–praktek  Pelacuran di Kota Tangerang. Menurut Perda ini, pelacuran merupakan  suatu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan norma  agama  dan  kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi – sendi kehidupan masyarakat.
  • <a href='?lang=&rid=47&id=85'>Shinta Ratri</a> KTP, Isu Nasional Komunitas Waria

    Pada 13-14 Juni 2013, UNDP bekerja sama dengan USAID, Forum LGBTIQ Indonesia dan GWL-INA mengundang puluhan aktivis LGBT dari 30 provinsi di Indonesia dalam sebuah pertemuan besar Dialog Nasional Komunitas LGBT Indonesia. Berikut wawancara SwaraNusa dengan Shinta Ratri, Ketua Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO), yang menjadi peserta Dialog Nasional perwakilan komunitas LGBT Yogyakarta.

  • <a href='?lang=&rid=47&id=84'>Aditya Wardhana</a> Anggaran CST untuk AIDS Meningkat

    KPAN dinilai mulai menujukan perubahan, setidaknya terbuka dalam rapat-rapat pelaksana. Tetapi perubahan yang bersifat strategis belum bisa diharapkan. Bagaimana penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia ke depan? Simak wawancara swaranusa.net dengan Aditya Wardhana, Direktur Indonesia AIDS Coalition (IAC).

  • <a href='?lang=&rid=47&id=82'>Gama Triyono</a> Pernyataan M. Nuh, Remaja Kurang Respons
    Meski pernyataan Kemendiknas jelas-jelas menyalahkan remaja perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual, tampaknya gerakan remaja pada level nasional dan daerah tidak menunjukkan perlawanan. Apakah gerakan remaja masih berada dalam ruang seremonial belaka, keberadaannya hanya sebagai bentukan program dari organisasi orang dewasa? Untuk menjawab pertanyaan mendasar ini, swaranusa.net melakukan wawancara dengan Gama Triyono, Program Manager PKBI DIY. Berikut kutipannya.

     

Halaman Anggota
Username
Password
Lupa Password
Mendaftar
Langganan via Email
Jajak Pendapat
Apa pendapat Anda terhadap peningkatan anak-anak yang terinfeksi HIV?
Kegagalan program PMTCT
KPAN tidak memiliki strategi
Tidak adanya informasi
Editorial
Remaja Hamil itu Korban

Remaja yang hamil seringkali dipojokkan. Jangankan dianggap sebagai korban, stigma justru semakin kuat manakala yang muncul dalam benak adalah remaja yang hamil di luar nikah, masih sekolah pula. Seolah melupakan berapa banyak remaja yang tidak beruntung mengenyam bangku sekolah. Seakan tak sadar berapa banyak perempuan yang menikah saat mereka berusia sangat muda. Faktanya, Riset Kesehatan Dasar 2010 menunjukkan 46% perempuan menikah pada usia sebelum 20 tahun.

Pesan Singkat
  • 01 03 13 - I'm Anonymous:
    kangen nulis disini deh :(
  • 01 03 13 - I\'m Anonymous:
    kangen nulis disini deh :(
  • 18 10 11 - Andrian:
    Mas Hadiq alamat emailnya apa?
  • 14 10 11 - hadiq:
    To redaksi: Tolong user ID saya di-reset ulang, karena lupa username+password sy dulu. Dikirim ke email sy ya,username+password hasil reset-annya. Mau mncoba aktif lg nih..
  • 30 06 11 - rika:
    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13908662 bisa buat bahan diskusi ;)
  • 23 06 11 - Liston:
    lagi on fire nih redaksi
  • 23 06 11 - ilahtea:
    SwaraNusa Go public: sudah adakah wacana agar swaranusa go public?
  • 23 06 11 - Liston:
    lagi on fire nih redaksi
  • 01 06 11 - galink:
    wah.. swaranusa sedang semangat (lagi) nih! =) sukses!
  • 12 05 11 - Andrian:
    @salahsatuwartawan: mohon maaf untuk kesepiannya. Masih dalam masa transisi. Mohon bantuan dan dukungannya untuk kemajuan Swara Nusa. Terima kasih atas pengertiannya. Salam
  • 05 05 11 - salahsatuwartawan:
    sepiiii..gmn nih redaksi swaranusa?gk becus nih ngurusin web ini..
  • 18 01 11 - deni:
    Setuju dengan imraatus salihah. Kepada pendukung LGBT aku ucapkan, "Takutlah pada Allah. Cukuplah kebinasaan kaum Nabi Luth jadi pelajaran buat kalian."
  • 18 01 11 - deni:
    Setuju dengan imraatus salihah. Kepada pendukung LGBT aku ucapkan, \"Takutlah pada Allah. Cukuplah kebinasaan kaum Nabi Luth jadi pelajaran buat kalian.\"
  • 09 01 11 - botaq:
    kirim data base kamisekarang
  • 02 08 10 - Imroatus Sholihah:
    Masalah penyimpangan perilaku seks di kalangan remaja BUKAN karena kurang pendidikan seks, TAPI KARENA remaja tidak paham aturan agama, mana yang halal, mana yg haram. Bgaimana dia punya pedoman dalam bergaul. Masalah remaja timbul karena sistem liberal dan karut marut di negara ini.
  • 02 08 10 - Imroatus Sholihah:
    Masalah penyimpangan perilaku seks di kalangan remaja BUKAN karena kurang pendidikan seks, TAPI KARENA remaja tidak paham aturan agama, mana yang halal, mana yg haram. Bgaimana dia punya pedoman dalam bergaul. Masalah remaja timbul karena sistem liberal dan karut marut di negara ini.
  • 12 06 10 - ilahtea:
    kawan2 swaranusa, kita jadikan isu ini menjadi isu nasional yuk. kumpulkan artikel dan data2 dari berbagai daerah tetang pentingnya pendidikan seks.
  • 11 06 10 - ridho:
    justru karena pemerintah tidak memberikan informasi yg memadai untuk remaja, jadinya remaja mencari informasi yang salah tentang kesehatan reproduksi
  • 11 06 10 - galink:
    pendidikan seks kan bukan pendidikan buat ngajarin seks? gimana tho??
  • 10 06 10 - ilahtea:
    kawan, perlukah pendidikan seks di sekolah?? kayanya setuju sama mentri pendidikan., anak2 dah lebih jago ngeseks dari film bokep dibanding harus diajarin di sekolah ^_^
  • 06 06 10 - galink:
    benar, negara belum memberikan kontribusi, malah terus melakukan diskriminasi pada LGBT
  • 05 06 10 - ilahtea:
    hanya ada 1 harapan yang tersisa di negri ini.... cinta!!!
  • 01 06 10 - cornel:
    negara kita blm bsa kasih konstribusi buat LGBT, bagaimana tanggapan kalian?
  • 19 05 10 - wete:
    ada problem multikulktural di tengah masyarakat indonesia, meskipun ada pendidikan karakter sifatnya masih lip service...
  • 08 05 10 - polo:
    terus berjuang
  • 07 02 10 - heni:
    toleransi itu penting!!!!
  • 28 12 09 - Hadziq:
    Indahnya dunia kalau kita saling toleransi. Indahnya hidup kalau kita saling menghargai.
BannerAds
Safe Sex50thn PKBIstatistik kasus HIV & AIDS September 2010
Kontak ke SwaraNusa
Pencarian