“Kami menolak keras razia yang dilakukan Satpol PP terhadap teman-teman kita yang hidup di jalanan menjelang Muktamar Muhammadiyah dengan alasan mengganggu keindahan tata kota,” kata Slamet Wasair, Koordinator Aksi Damai yang digelar Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) di depan Gedung Agung, Yogyakarta, (10/6).

Slamet melanjutkan, KH Ahmad Dahlan sebagai pencetus Muhammadiyah pasti tidak akan rela bila menjelang muktamar harus dilakukan razia terhadap komunitas jalanan.

Sebelum aksi ini dimulai, ditandai dengan pemasangan spanduk “Open Blokade Gaza” di pintu gerbang masuk Gedung Agung dan peletakan spanduk di aspal jalan masuk Gedung Agung bertuliskan “Usut Tuntas dan Adili Pelanggaran HAM di Indonesia, Seret Israel ke Mahkamah Internasional sebagai Penjahat Perang”. Spanduk ini bergambar Presiden AS Barack Obama, PM Israel Benjamin Netanyahu serta Presiden RI Soesilo Bambang Yoedoyono.

Sempat terjadi kesalahpahaman antara massa aksi dengan petugas keamanan Gedung Agung, karena pihak keamanan Gedung Agung merasa tidak diberitahu adanya aksi ini. “Kami sudah mengurus perijinan ke Poltabes Yogyakarta karena kami merasa wilayah jalanan ini merupakan wilayah Poltabes Yogyakarta,” kata Slamet. Dengan perundingan kedua belah pihak, akhirnya pihak keamanan Gedung Agung mengijinkan dilaksanakannya aksi damai ini.

Aksi didasari pada penyerangan kapal relawan yang menuju ke Gaza untuk memberikan bantuan kemanusiaan, beberapa waktu lalu. “Tindakan sewenang-wenang Israel sudah  melanggar asas-asas kemanusiaan yang ada, kami mengutuk keras,, kata Slamet, disambut teriakan massa aksi.

AMUK juga menganggap, rezim SBY-Boediono sebagai rezim pro penindasan, karena melakukan pembiaran terhadap pelanggaran HAM yang sudah terjadi. “Sikap diam SBY atas pembantaian kelompok baju merah di Thailand, kasus Lapindo, Bank Century, Tanjung Priok, Munir, Trisakti dan kasus Bong Suwung Yogyakarta, menegaskan kepada kita, SBY adalah Gubernur Jenderal AS yang ditanam di Indonesia untuk menindas bangsanya sendiri,” ujar Slamet lagi. 

Dalam aksinya, 16 tuntutan AMUK disampaikan untuk segera ditindaklanjuti rezim SBY-Boediono, bila tidak ingin dianggap sebagai rezim pro penindasan. Misalnya, kasus kekerasan ILGA di Surabaya, Training KOMNAS HAM di Depok Jakarta, IDAHO di Yogyakarta. AMUK juga menolak kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat terpinggirkan dan kelompok rentan; petani, buruh, komunitas jalanan, aktivis mahasiswa dan LSM, jurnalis, dan pekerja seks. Selain itu, AMUK menolak penggusuran tempat tinggal dan pekerjaan, meminta pemerintah memperkuat kewenangan KOMNAS HAM, mencabut Blokade Jalur Gaza oleh Israel.

Orasi dilakukan oleh berbagai perwakilan organisasi yang tergabung dalam AMUK, seperti FPUB, PKBI DIY, LMND, KAMMI, ICM, dan SPAY. Tampil juga orator cilik dari komunitas jalanan Benteng Vredeburg yang dengan lantang dan berapi-api menghujat pemerintahan saat ini. “Kami ini warga Negara Indonesia, tetapi mana hak kami untuk hidup aman dan layak. Kami terus dikejar-kejar Satpol PP. Katanya kami menganggu keindahan kota, mana hak kami, Pak?” teriak bocah berusia 9 tahun itu disambut tepuk tangan massa aksi.

Kepada Swara Nusa, Slamet mengatakan, melalui AMUK ingin mendorong peran aktif Komnas HAM, sebagai komisi nasional penegakan HAM di Indonesia. Koamnas HAM menurutnya harusa seperti KPK yang bisa melakukan penuntutan. “Kasus pembubaran pelatihan HAM di Depok, Jakarta memberi sinyal tidak optimalnya kinerja Komnas HAM, mereka diam saja saat pelatihannya dibubarkan FPI. Padahal mereka kan komisi nasional bentukan negara”, kata Slamet. 

AMUK merupakan jaringan dari berbagai LSM dan  pergerakan mahasiswa dengan sekitar 30 anggota di dalamnya, beberapa diantaranya ICM, LMND, LBH Yogyakarta, SeTAM, Walhi, PKBI DIY, KAMMI, GMKI, HMI MPO, HMI DPO, SPAY, AJI DAMAI, FPUB, dan lainnya.